PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan harus mengevaluasi total management di Akademi Komunitas Negeri Pelalawan (AKNP). Pasalnya, banyak persoalan yang terjadi di kampus milik Pemkab tersebut yang muaranya pada tidak cakapnya leadership atau kepemimpinan Pengelola.

Hal ini terungkap dalam hearing yang digelar oleh DPRD Pelalawan dengan Forum Mahasiswa dan Dosen Peduli AKNP, dan Pengelola AKNP yang dihadiri langsung oleh Drs Mukhtarius didampingi Wadir 3 AKNP Drs Yumisri, di lantai 3 DPRD Pelalawan, Selasa (3/5).

"Ya, dari hearing tadi, banyak persoalan yang harus dibenahi oleh Pemda dengan Management AKNP terkait pengelolaan kampus tersebut," kata Ketua Komisi 1, Eka Putra, pada media ini usai hearing.

Dalam hearing yang dipimpin oleh Eka Putra itu, hadir juga anggota DPRD Pelalawan Abdullah, Faizal, Rustam Sinaga dan Syafrizal. Sementara dari mahasiswa, selain Ketua BEM AKNP Andre Widhianto beserta jajarannya, hadir juga perwakilan alumni AKNP angkatan pertama, Dedi Marbun. Sedangkan dari jajaran dosen diwakili oleh Rustam Effendi ST, Roby beserta dosen lainnya.

Pada kesempatan itu, Ketua BEM AKNP Andre memaparkan soal kondisi kampus yang listriknya dicabut karena telat membayar, juga soal wifi yang sudah empat bulan ini tak ada. Dipertanyakan juga soal infrasturktur di AKNP yang selama ini tak ada pembangunan sementara sisi lain, alokasi dana yang dianggarkan oleh Pemkab Pelalawan dari dana APBD dan APBN, begitu gemuk.

"Kami juga mempertanyakan soal kegiatan mahasiswa yang selama ini tak pernah ada, padahal kami tahu anggaran dana mahasiswa itu ada," tandas Andre yang diamini rekan-rekan BEM AKNP lainnya.

Tak hanya itu, selaku perwakilan mahasiswa, dia juga mempertanyakan kepemimpinan Direktur AKNP atau kini disebut Pengelola, yang seperti tak mau tahu dan peduli akan kegiatan kampus. Kalau tak ada perubahan, besar kemungkinan kampus ini tak akan mencapai target-target yang diharapkan oleh Pemkab Pelalawan dalam menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

"Kami lihat, Bapak Direktur hanya datang sebentar, mengisi absen kemudian pulang lagi. Kalau seperti itu, siapapun orangnya pasti bisa menduduki jabatan direktur," tegasnya.

Sedangkan Rustam Effendi selaku perwakilan dosen menitikberatkan pada persoalan listrik yang tiap tahunnya selalu terjadi seperti ini. Jadi seolah-olah, listrik yang mati atau dicabut ini dikarenakan telat membayar sudah menjadi tradisi di kampus.

"Hal itu yang saya persoalkan, karena sepertinya peristiwa ini selalu terjadi tiap tahunnya, tidak ada perubahan sama sekali," ujarnya.

Dosen AKNP lainnya, Roby, menjelaskan soal kompetensi yang diperlukan bagi mahasiswa dan dosen. Selaku orang awal yang ikut bersama-sama saat pertama kali AKNP berdiri, Roby mengatakan bahwa dulu  kompetensi guna peningkatam kualitas dosen ada, tapi sejak tahun 2014, kompetensi itu sudah tak ada lagi.

"Saya sendiri tak tahu alasannya, tapi sejak itu kualitas pengajaran tiap tahunnya selalu menurun," ujarnya.

Perwakilan alumni AKNP angkatan pertama, Dedi Marbun, yang telah lulus di tahun 2015 lalu mempertanyakan janji-janji kampus yang katanya akan mempekerjakan lulusan AKNP ke perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kampus berplat merah itu.

"Tapi nyatanya, sampai sekarang janji-janji itu tak pernah terealisasi. Padahal dalam spanduk, jelas digambarkan logo-logo perusahaan yang memiliki kerjasama dengan AKNP namun itu nyatanya hanya sebatas di spanduk saja," keluhnya.

Menjawab semua persoalan di atas, Pengelola AKNP Drs Mukhtarius mengatakan bahwa untuk persoalan listrik, diakuinya bahwa pembayaran itu telat. Hal ini dikarenakan dana yang diterima oleh AKNP berasal dari dana hibah.

"Kalau untuk dana hibah itu, kita harus hati-hati, banyak aturan-aturan yang mengikatnya," katanya.

Tapi saat ini, semua pembayaran sudah dilunasi dan lampu listrik juga sudah terpasang lagi. Dijelaskannya juga soal dana APBN yang dikelola Politehnik Negeri Padang selaku pembina AKNP, sehingga dana APBN itu masuk terlebih dahulu ke Politehnik Negeri Padang, dan pihaknya hanya menerima bentuk berupa barang saja yang diperlukan oleh kampus ini.

"Kalau untuk APBD memang kita yang mengelola, tapi kalau dana APBN, Politehnik Negeri Padang yang mengelola, kita hanya mendapatkan bentuk berupa barang atau prasarana saja yang diperlukan," ujarnya.

Ketua Komisi 1, Eka Putra, mengakui bahwa untuk hal ini memang ruang gerak AKNP masih terbatas. Hal ini dikarenakan AKNP masih berada di bawah binaan dari Politehnik Negeri Padang. Namun jika sudah mandiri nanti, maka dana APBN itu baru bisa dikelola langsung oleh AKNP.

"Namun tentu untuk menjadi mandiri itu, diperlukan management yang bagus dan tidak ada lagi persoalan-persoalan internal seperti ini," tandasnya.

Politisi dari Partai Golkar itu juga meminta agar Pengelola AKNP bisa mensiasati anggaran dana hibah yang belum bisa dicairkan di bulan Januari. Maksudnya, pengelola bisa saja mengajak kerjasama PLN agar listrik dan wifi-nya tak dicabut sampai dana hibah untuk kampus ini turun.

"Artinya, pengelola harus mengupayakan agar proses belajar-mengajar yang ada di Kampus AKNP ini tak terganggu hanya masalah-msalah tekhnis seperti ini. Dan memang sudah tugasnya sebagai pengelola untuk mengupayakan agar persoalan-persoalan seperti ini dapat diatasi," ungkapnya.

Anggota dewan, Syafrizal, dalam hearing itu mengatakan bahwa akar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di AKNP pada hakekatnya adalah soal misskomunikasi yang tak sejalan antara mahasiswa dan dosen dengan management AKNP.

"Persoalan-persoalan seperti ini bisa dihindari jika ada komunikasi yang bagus antara mahasiswa dan dosen dengan pengelola AKNP," katanya.

Menurut politisi dari Partai PDIP ini, dari pemaparan para mahasiswa dan dosen dirinya menilai Pengelola AKNP kurang memperhatikan mahasiswa dan kampus. Contohnya saja soal wifi dan listrik yang bisa dicabut padahal ini adalah soal rutinitas.

"Kalau hal-hal kecil ini saja tidak dipersiapkan, maka tahun 2017 ya akan seperti ini juga. Kalau seperti ini, bagaimana AKNP akan mendapatkan status mandiri. Jadi saya minta, tolong kondisikan ke pihak ketiga agar persoalan listrik dan wifi ini bisa diatasi saat dana hibah belum bisa cair," katanya. (tim)



Editor    : Ai