Latest Posts

Sambut Hari Anti Narkotika 2026, TPK Perawang Gandeng BNN Provinsi Riau Gelar Sosialisasi dan Tes Narkoba

Tue, 09 Jun 2026 20:53:24 +0700

Siak- Dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 dan memperkuat komitmen terhadap lingkungan kerja yang sehat serta bebas narkoba, Terminal Petikemas (TPK) Perawang menggelar kegiatan “Sosialisasi dan Tes Narkoba” pada Selasa (9/6/2026) di Kantor TPK Perawang.

Kegiatan ini terlaksana melalui kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sebagai upaya meningkatkan kesadaran pekerja akan bahaya narkoba sekaligus mendukung terciptanya budaya kerja yang aman, produktif, dan berintegritas.

Terminal Head TPK Perawang, Dida Darojat mengatakan, kegiatan ini merupakan program rutin PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta menciptakan lingkungan kerja pelabuhan yang aman, sehat, dan bebas narkoba.

Ia menegaskan bahwa pelabuhan sebagai objek vital nasional menuntut produktivitas, fokus, dan keselamatan kerja yang tinggi. Oleh karena itu,memastikan seluruh pekerja bebas dari penyalahgunaan narkoba menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan.

“Kegiatan sosialisasi dan tes narkoba ini bukan sekadar memperingati Hari Anti Narkotika Internasional2026, tetapi merupakan program rutin untuk memastikan seluruh SDM tetap sehat, memahami bahayanarkoba, dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Kami juga mengapresiasi dukungan BadanNarkotika Nasional Provinsi Riau yang terus mendampingi upaya pencegahan di lingkunganpelabuhan,” ujar Dida

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Febri Firmanto,mengapresiasi langkah proaktif yang secara konsisten dilakukan oleh TPK Perawang dalam upayapencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.

“Pelaksanaan sosialisasi dan screening narkoba secara berkala memiliki peran yang sangat strategisdalam membangun kesadaran pekerja sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba, khususnyadi kawasan industri dan pelabuhan yang menjadi salah satu titik vital aktivitas logistik dan perdagangan,” jelasnya.

Setelah sesisosialisasi yang banyak memberikan edukasi komprehensif mengenai bahaya latennarkotika jenis baru dan dampak buruknya terhadap kesehatan fisik serta mental, serta konsekuensi hukum bagi para penggunanya, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine secara mendadak kepada para pegawai dan pekerja operasional di lingkungan Kantor TPK Perawang.

Melalui kegiatan ini, TPK Perawang berharap dapat terus menciptakan ekosistem kerja yang produktif, aman, dan berintegritas tinggi. Pelindo Terminal Petikemas berkomitmen untuk terus menjadikan program anti-narkoba sebagai bagian dari budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh area operasional Pelabuhan. (van)

Diduga Sakit Hati, Ketua Yayasan BIR Tualang Pecat Pekerja Dapur Maredan Barat 2 Secara Sepihak

Tue, 09 Jun 2026 16:46:09 +0700

Siak: Sikap arogansi kembali ditunjuk oleh Ketua Yayasan Bunga Indonesia Raya (BIR) Erlina Ader Nasution. Dirinya memecat 4 pekerja dapur SPPG Maredan Barat 2 Kecamatan Tualang secara sepihak.

Hal itu dilakukan Erlina diduga sakit hati lantaran, dapur Maredan Barat 2 yang ia kelolah diblokir oleh 6 orang investor kemarin, Senin (8/6/2026). Kendati, sudah lahir kesepakatan tanggal 15 Juni 2026 akan diselesaikan, namun Ketua Yayasan BIR ini tidak terima, Ia memecat 4 orang pekerja dapur Maredan Barat 2 yang terafiliasi dengan investor yang menuntut uangnya dikembalikan.

"Benar bang, kami berempat dipecat secara sepihak oleh Ketua Yayasan malam tadi, setelah negosiasi sama Aslab,Ahli gizi dan Akuntan, ketua yayasan tetap kokoh memacat kami, kami juga minta alasan kenapa dipecat secara sepihak ketua yayasan tetap tak mau," jelas Aidil kepada Riau Bernas, Selasa (9/6/2026)

Aidil menjelaskan bahwa dirinya bersama 3 orang merupakan keluarga dari investor yang meminta duitnya kembali, tetapi malah dilakukan tidak manusiawi
"Kami tanya kenapa dipecat secara sepihak, malah tak mau kasih alasan, pagi ini malah suruh balikan baju dan infonya sudah ada penganti kami," kesalnya

Aidil mengaku tidak terima dengan kejadian pemecatan secara sepihak ini, "kami bekerja dibagian pemorsian dan persiapan tidak pernah bermasalah dengan kerjaan kami, kenapa kami diberlakukan seperti ini," tegasnya.

Ka SPPG Maredan Barat 2 Abel dan Ketua Yayasan Bunga Indonesia Raya Erlina Ader Nasution tidak dapat dihubungi terkait pemecatan itu, di Whatsapp pun tidak dibalas.

Sementara itu, Penghulu Kampung Maredan Barat H Aljufri S Sos sangat menyayangkan itu terjadi (pemecatan secara sepihak,red)
"Seharusnya masing-masing pihak harus menghormati kesepakatan dan menahan diri sampai tanggal 15 ini. Apa tindak lanjutnya, dibayar atau ditutup, Kan MBG ini program pemerintah juga," pungkasnya. (van)

Fajar Nugraha: Prinsip dan Kejujuran Lebih Berharga dari Sekadar Nilai

Tue, 09 Jun 2026 12:45:43 +0700

PELALAWAN – Mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I), Fajar Nugraha, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip dan kejujuran dalam dunia pendidikan. Menurutnya, nilai akademik memang menjadi salah satu indikator keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran, namun nilai bukanlah satu-satunya ukuran yang menentukan kualitas seseorang.

Dalam keterangannya, Fajar Nugraha menyampaikan bahwa prinsip dan kejujuran harus tetap menjadi landasan utama bagi setiap mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Ia menilai bahwa pencapaian akademik yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur justru akan mengurangi makna dari keberhasilan itu sendiri.

“Nilai memang penting sebagai tolok ukur kemampuan akademik, namun nilai bukanlah segalanya. Di atas nilai, ada prinsip dan kejujuran yang harus dijaga. Nilai yang tinggi tidak akan berarti jika diperoleh dengan cara yang mengorbankan integritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa mahasiswa perlu memahami bahwa proses belajar tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga untuk membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Menurutnya, kejujuran dalam mengerjakan tugas, ujian, maupun aktivitas akademik lainnya merupakan bagian dari pendidikan karakter yang akan menjadi bekal penting di dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

Ia juga mengajak seluruh mahasiswa untuk terus berusaha mencapai prestasi dengan kemampuan sendiri, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi dasar pendidikan. Baginya, hasil yang diperoleh melalui kerja keras dan kejujuran akan memberikan kebanggaan tersendiri serta membentuk pribadi yang berintegritas.

“Pada akhirnya, karakter seseorang tidak diukur dari angka yang tercetak di atas kertas, melainkan dari prinsip yang dipegang teguh dan kejujuran yang tetap dijaga dalam setiap keadaan. Nilai dapat membuka peluang, tetapi integritaslah yang akan menentukan kepercayaan dan kehormatan seseorang di masa depan,” tutup Fajar.

Rilis ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.***

Dijanjikan Untung, Investor Blokir Dapur Maredan Barat 2

Mon, 08 Jun 2026 22:11:39 +0700

Siak: Investor dari SPPG Maredan Barat 2 melakukan pemblokiran terhadap dapur dengan Yayasan Bunga Indonesia Raya yang beralamat di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Senin (8/6/2026) sekitar pukul 08.00 WIB.

Pemblokiran ditandai dengan pemasangan Safety Line (Garis Pembatas Berwarna Kuning Hitam) oleh 6 orang Investor Maredan Barat 2. Tampak adu argumen antara security dapur dan warga yang dijanjikan keuntungan dari program andalan bapak presiden Prabowo Subianto tersebut.

Syahroni salah satu warga yang dijanjikan keuntungan tersebut mengaku kesal dengan pendiri Yayasan Bunga Indonesia Raya bernama Iko, IKO waktu itu, selaku pendiri Yayasan tidak memiliki modal untuk bangun dapur SPPG Maredan Barat 2 beserta operasionalnya. Ia membujuk kami berenam untuk berinvestasi membangun dapur yang hampir 1 Milyar tersebut
"Kami berenam dijanjikan modal kami yang berinvestasi sebesar 900 juta lebih itu balik dalam jangka 6 bulan kedepan, kami juga mendapat kompensasi setiap bulan dan dijanjikan menjadi suplayer barang dari program MBG tersebut, " kata Syahroni kepada KlikMx di Tualang

Setelah berjalan selama 7 bulan, semua yang dijanjikan oleh Pendiri Yayasan Bunga Indonesia Raya Iko tidak terealisasi dan dia malah memilih kabur
"Kalau saya berinvestasi sampai 411 juta, itu untuk pengadaan alat dapur, pengadaan alat kantor, seperti AC, keramik dan lain sebagainya, sedangkan kawan lain ada 200 juta. Kalau untuk total investasi mencapai 900 juta lebih, namun untuk realisasi pembayaran sampai saat ini, kalau saya tidak sesui kontrak perjanjian, yang dijanjikan lunas sampai 6 bulan, belum juga dilakukan baru dibayarnya 50 juta rupiah, sedangkan kawan yang lain belum ada pembayaran sama sekali, " ungkapnya.

Terkait aksi pemblokiran dilakukan, pihaknya melakukan karena spontanitas, sebab dijanjikan oleh pihak Yayasan Bunga Indonesia Raya tidak sesui lagi
"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut, pihak pendiri Yayasan malah kabur, sedangkan ketua yayasan baru belum jelas," ujar Syahroni

Tanggal 15 Juni 2026 Pihak Yayasan Berjanji Akan Selesaikan

Setelah berlangsung satu jam lebih, Pihak Yayasan Bunga Indonesia Raya yang diwakili oleh Erlina Ader Nasution, Camat Tualang Mursal, Korwil BGN Kabupaten Siak Lisa Wahari, Penghulu Kampung Maredan Barat Aljufri, Polsek Tualang dan Babinsa melakukan pertemuan di aula Kampung Maredan Barat bersama masyarakat yang berinvestasi di dapur MBG Maredan Barat 2

Dalam kesepakatan itu, pihak Yayasan Bunga Indonesia Raya yang diwakili oleh Erlina Ader Nasution berjanji menyelesaikan persoalan itu sampai tanggal 15 juni 2026, apabila pihak Yayasan Bunga Indonesia Raya tidak melakukan penyelesaian tersebut, maka dapur SPPG Maredan Barat 2 ditutup sementara sampai persoalan tersebut diselesaikan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pihak Yayasan dan enam masyarakat yang berinvestasi serta disaksikan oleh Polsek Tualang, Korwil BGN Siak, Camat Tualang, Penghulu Kampung, Babinsa. (van)

Dividen Naik 13%, Elnusa Bagikan Rp323 Miliar dan Perkuat Investasi untuk Akselerasi Pertumbuhan

Mon, 08 Jun 2026 21:40:00 +0700

Jakarta - PT Elnusa Tbk (ELNUSA, IDX: ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp323 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada Senin (8/6) di Jakarta.

Keputusan ini menegaskan komitmen Perseroan dalam menghadirkan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham sekaligus menjaga momentum pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dividen yang dibagikan setara 45% dari laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk atau sebesar Rp44,29 per saham.

Nilai tersebut meningkat 13% dibandingkan dividen tahun sebelumnya, mencerminkan konsistensi Elnusa dalam menciptakan pertumbuhan kinerja sekaligus memberikan imbal hasil yang menarik kepada para investor. Sepanjang tahun buku 2025, Elnusa membukukan laba bersih sebesar Rp718 miliar dengan pendapatan usaha mencapai Rp14,5 triliun.

Kinerja tersebut didukung oleh pertumbuhan aktivitas jasa hulu migas, penguatan bisnis distribusi dan logistik energi, serta kontribusi berbagai inovasi teknologi yang terus dikembangkan Perseroan. Selain memberikan dividen yang lebih tinggi, Elnusa juga mengalokasikan Rp395 miliar atau 55% laba bersih sebagai laba ditahan untuk mendukung ekspansi usaha, penguatan struktur permodalan, serta pengembangan teknologi dan kapabilitas operasional.

Langkah ini memperlihatkan strategi Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara optimalisasi return bagi pemegang saham dan penciptaan nilai jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, Elnusa terus memperkuat daya saing melalui investasi pada teknologi, modernisasi peralatan, digitalisasi proses bisnis, serta pengembangan solusi energi bernilai tambah tinggi.

Berbagai inovasi seperti In-Line Inspection (ILI), Hydraulic Fracturing, Pertasolven, hingga pemanfaatan teknologi digital dan Artificial Intelligence menjadi bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas peluang pasar.

Elnusa juga terus memperkuat posisinya di pasar internasional melalui keberhasilan pelaksanaan proyek survei seismik maritim di Thailand serta pengembangan pasar di kawasan Afrika Utara. Langkah ini membuka peluang pertumbuhan baru sekaligus memperluas basis pendapatan Perseroan di luar pasar domestik.

Corporate Secretary Elnusa, Rustam Aji, menyampaikan bahwa peningkatan dividen tahun ini mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap prospek bisnis Perseroan ke depan.

“Kebijakan dividen ini menunjukkan kemampuan Elnusa dalam menghasilkan kinerja yang sehat sekaligus menjaga ruang pertumbuhan. Dengan fundamental yang kuat, portofolio bisnis yang semakin terdiversifikasi, serta fokus pada inovasi dan teknologi, Perseroan optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham maupun mitra bisnis,” ujar Rustam.

Selain menyetujui penggunaan laba bersih, RUPST juga menyetujui seluruh mata acara rapat lainnya, termasuk pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan Tahun Buku 2025, penunjukan auditor eksternal untuk Tahun Buku 2026, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan susunan pengurus.

Ke depan, Elnusa akan terus mengakselerasi transformasi berbasis teknologi, memperkuat kapasitas operasional, mengembangkan solusi energi terintegrasi, serta menangkap peluang pertumbuhan di sektor energi nasional dan internasional.

Dengan kombinasi kinerja yang solid, disiplin keuangan, dan strategi ekspansi yang terukur, Perseroan optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sekilas Elnusa (IDX: ELSA)

PT Elnusa Tbk (Elnusa) merupakan Anak Perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, bergerak dalam bidang jasa energi yang terintegrasi untuk memberikan solusi total. Elnusa memiliki DNA Resllience dan inovasi lebih dari 55 Tahun dalam industri energi, memiliki kompetensi inti pada jasa hulu migas terintegrasi, penjualan barang dan jasa distribusi & logistik energi serta jasa penunjang migas. Lini jasa hulu migas terintegrasi meliputi jasa Geoscience & Reservoir (land, transition zone & marine serta data processing), jasa pengeboran & pemeliharaan lapangan migas (drilling & workover), jasa engineering, procurement, construction & operation maintenance (EPC-OM).

Lini penjualan barang dan jasa distribusi & logistik energi meliputi jasa transportasi BBM, pengelolaan depot, dan penjualan chemical. Lini jasa penunjang migas meliputi jasa marine support, fabrikasi, hingga manajemen data. Elnusa terus berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan juga ESG untuk mewujudkan Perusahaan yang berdaya saing tinggi, terus tumbuh dan memberikan kebermanfaatan yang keberlanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada www.elnusa.co.id_

HR Head Mettayani: komunikasi dan kerja sama yang baik menjadi kunci keberhasilan

Mon, 08 Jun 2026 13:10:46 +0700

Siak: Suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 PT Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk Perawang yang merupakan unit usaha APP Group dipusatkan di Lapangan Sepak Bola 26 K PT IKPP, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Minggu (7/6/2026).

Sejak pukul 07.00 WIB, ribuan karyawan, keluarga besar perusahaan, serta masyarakat sekitar telah memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti senam massal yang menjadi pembuka rangkaian acara puncak. Antusiasme peserta terlihat begitu tinggi, menciptakan suasana meriah yang mencerminkan eratnya hubungan antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sebelum acara puncak digelar, panitia telah menyelenggarakan beragam kegiatan, mulai dari turnamen sepak bola, badminton, futsal, sepak takraw, hingga kegiatan sosial berupa kunjungan ke panti UPT husnul Khotimah. Kegiatan Donor Darah untuk karyawan dan masyarakat umum yang bekerjasama dengan PMI Pekanbaru. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan sekitar.

Pada acara puncak, berbagai perlombaan kembali digelar untuk memeriahkan suasana. Di antaranya lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK serta sejumlah permainan dan kompetisi lainnya yang sarat makna kebersamaan, kekompakan, dan semangat kekeluargaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri HR Head PT IKPP Perawang Mettayani, perwakilan Pemerintah Kecamatan Tualang yang diwakili Kasi Pemerintahan Adi Rahman, perwakilan Kapolsek Tualang melalui Kanit Binmas, Hendra B, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Mewakili manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) Perawang, HR Head Mettayani menyampaikan bahwa keberhasilan perusahaan hingga memasuki usia ke-42 tahun merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen yang terlibat dalam perjalanan perusahaan.

"Acara hari ini dapat terlaksana dengan baik berkat kolaborasi dari semua unsur. Karena Indah Kiat adalah milik kita bersama. Kita tumbuh di sini, besar di sini, dan membina keluarga kita di sini. Perusahaan ini dapat berdiri dan berkembang hingga saat ini berkat kontribusi Bapak dan Ibu semua yang tanpa pamrih terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan," ujar Mettayani.

Menurutnya, komunikasi dan kerja sama yang baik menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan ke depan.

"Saya yakin dengan kolaborasi, kerja sama, dan komunikasi yang baik, kita dapat terus memajukan perusahaan ini. Segala persoalan yang ada dapat dikomunikasikan dan diselesaikan bersama. Kita adalah satu keluarga besar Indah Kiat. Dengan kebersamaan dan dukungan dari seluruh pihak, semoga Indah Kiat semakin jaya dan seluruh keluarga besar perusahaan semakin sejahtera. Selamat ulang tahun ke-42 untuk PT Indah Kiat Pulp & Paper, semoga kita terus maju dan melangkah bersama menuju target yang kita impikan," ujarnya.

Sementara itu, Camat Tualang melalui Kasi Pemerintah Kecamatan Adi Rahman mengucapkan selamat atas Hari Ulang Tahun ke-42 PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) Perawang serta harapan agar perusahaan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami menyampaikan salam dari Bapak Camat Tualang, Mursal. S.Sos, yang sejatinya ingin hadir dalam kegiatan ini. Namun karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, beliau mewakilkan kehadirannya kepada kami. Atas nama Pemerintah Kecamatan Tualang, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-42 kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper. Semoga perusahaan terus maju dan seluruh karyawan senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan, keluarga, dan masyarakat," ujarnya.

Adi juga mengapresiasi kontribusi PT IKPP yang selama ini dinilai aktif mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tualang.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT IKPP yang telah banyak berkontribusi untuk masyarakat Tualang, baik melalui bantuan sosial, pembangunan, dukungan di bidang pendidikan, maupun pembinaan UMKM. Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kecamatan Tualang," tambahnya.

Momentum syukur perusahaan ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng yang berlangsung khidmat dan penuh makna. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang telah digelar selama rangkaian HUT berlangsung.

Kemeriahan acara semakin terasa saat panitia mulai mengundi berbagai doorprize yang telah disiapkan. Sorak sorai peserta pecah setiap kali nomor kupon pemenang diumumkan. Puncaknya, satu unit sepeda motor yang menjadi hadiah utama berhasil menyedot perhatian ribuan peserta dan menjadi momen yang paling dinantikan sepanjang kegiatan.

Tak hanya menghadirkan hiburan dan perlombaan, perayaan HUT ke-42 PT IKPP Perawang juga menghadirkan berbagai layanan dan fasilitas yang memberikan manfaat langsung bagi peserta. Sejumlah stand pelayanan tampak ramai dikunjungi, di antaranya layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari RS Aulia Hospital dan RS Hermina Pekanbaru.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Pekanbaru Kota turut membuka layanan JMO (Jamsostek Mobile) dan pengecekan saldo kepesertaan, sehingga memudahkan peserta memperoleh informasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kemeriahan acara semakin lengkap dengan kehadiran stand Wardah dan Kahf yang menawarkan berbagai produk perawatan diri. Sementara itu, stand Koperasi PT IKPP Perawang serta bazar UMKM binaan CSR PT IKPP Perawang Mill menjadi pusat perhatian pengunjung yang berburu berbagai produk unggulan lokal dan kebutuhan sehari-hari.

Di sejumlah sudut lapangan, pengunjung juga tampak memanfaatkan fasilitas swafoto yang disediakan panitia untuk mengabadikan momen kebersamaan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Kehadiran berbagai stand pelayanan, promosi usaha, dan hiburan tersebut menjadikan perayaan HUT tahun ini tidak sekadar menjadi pesta perusahaan, tetapi juga ruang interaksi dan pemberdayaan bagi masyarakat.

Perayaan HUT ke-42 PT IKPP Perawang ini tidak hanya menjadi momentum rasa syukur atas perjalanan panjang perusahaan, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat kekompakan, serta menegaskan komitmen kebersamaan antara perusahaan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sekitar.

Memasuki usia lebih dari empat dekade, PT IKPP Perawang terus menunjukkan eksistensinya sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat. Semangat kolaborasi yang tercermin dalam perayaan HUT ke-42 ini menjadi optimisme bahwa perusahaan akan terus melangkah maju, memberikan manfaat yang lebih luas, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa mendatang. (van)

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, PHR Berhasil Produksikan 903 BOPD dari Sumur Pungut di Bengkalis

Sun, 07 Jun 2026 22:43:16 +0700

DURI - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berhasil menuntaskan pemboran sumur pengembangan Pungut PT-069, di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Bukan sekadar pemboran biasa, para engineer PHR harus meliukkan mata bor secara miring (directional drilling) hingga mencapai kedalaman akhir 3.446 ftMD atau sekitar 3.359 TVD.

Hasilnya, 903 BOPD (barrel oil per day) berhasil diproduksi.Target pengeboran tersebut adalah Lapisan Pasir Bekasap, sebuah reservoir kaya hidrokarbon yang menjadi tumpuan harapan. Proyek pengeboran ini diselesaikan hanya dalam waktu 12 hari.

Lebih dari itu, efisiensi tim di lapangan berhasil menghemat anggaran dan hanya menghabiskan 51,37% dari total bujet yang dialokasikan. Sebuah pembuktian bahwa kerja keras dan kecerdasan teknis bisa berjalan beriringan dengan penghematan biaya.?

Puncaknya terjadi pada 29 Mei 2026. Saat pompa listrik Electrical Submersible Pump (ESP) mulai dinyalakan untuk uji produksi, cairan hitam cruide oil mulai mengalir. Hasilnya menggembirakan, sumur tersebut menghasilkan 903 BOPD minyak mentah murni tanpa kandungan air setetes pun (no persen water cut). Cruide oil ini pun langsung dialirkan ke fasilitas produksi untuk memperkuat pasokan minyak mentah nasional.?

Di tengah tantangan penurunan produksi alami (natural decline) lapangan-lapangan migas tua di Indonesia, setiap barel minyak baru yang berhasil diproduksikan adalah keberhasilan besar bagi ketahanan energi nasional. Pencapaian ini menegaskan posisi Blok Rokan sebagai salah satu tulang punggung produksi minyak bumi Indonesia.?

General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya yang mendalam atas keberhasilan tim di lapangan.? "Alhamdulillah, PT PHR telah melakukan pemboran Sumur Pengembangan Pungut PT-069. Pada tanggal 29 Mei lalu, telah dilakukan test produksi dengan laju alir minyak menggunakan pompa listrik ESP sebesar 903 BOPD tanpa kandungan air, dan langsung kita produksikan," ujar Andre Wijanarko.?

Andre menjelaskan bahwa produksi sumur ini berasal dari lapisan Pasir Bekasap di Lapangan Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pemboran dilakukan secara miring atau directional menggunakan Rig ACS-23 hingga kedalaman akhir 3.446 ftMD/3.359 TVD dengan total waktu pengerjaan 12 hari, dan berhasil menghemat biaya hingga hanya menghabiskan 51,37% dari bujet.

"Mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat agar sumur ini dapat terus berproduksi secara optimal dalam jangka waktu yang cukup lama demi mendukung ketahanan energi nasional," pungkasnya.?

Dari Lapangan Pungut, aliran minyak murni tanpa air ini menjadi simbol optimisme baru. Bahwa dengan keahlian, efisiensi, dan semangat, Blok Rokan masih menyimpan potensi besar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

TENTANG PHR ZONA ROKAN

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021.

Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Jual Titik Dapur MBG Jadi Pemicu Masalah, KNPI Riau Minta Audit Menyeluruh Pelaksanaan Program MBG di Siak

Sun, 07 Jun 2026 18:13:17 +0700

SIAK-- Terungkapnya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah ditangani Aparat Penegak Hukum di tingkat pusat menjadi peringatan serius bagi seluruh Daerah Pelaksana Program, termasuk di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Kasus yang menyeret sejumlah pihak yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan penentuan titik dapur MBG tersebut memunculkan kekhawatiran adanya praktik penyimpangan dalam proses penunjukan lokasi SPPG.

Dugaan terjadinya Transaksi penentuan titik dapur yang tidak transparan berpotensi melahirkan dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek sanitasi, keamanan pangan, maupun kapasitas pelayanan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, mendesak agar seluruh proses penetapan titik SPPG di Kabupaten Siak dan Daerah lainnya di Provinsi Riau diaudit secara menyeluruh guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, seluruh proses penunjukan dapur, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme," tegas Larshen Yunus kepada wartawan, hari ini Minggu (7/6/2026).

Menurut Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu, apabila benar terdapat dugaan jual beli titik SPPG sebagaimana yang kini sedang diusut di tingkat nasional, maka kondisi tersebut dapat mengancam kualitas pelaksanaan program dan sangat merugikan masyarakat penerima manfaat.

"Kita tidak ingin program yang sangat baik ini justru tercoreng oleh oknum-oknum yang menjadikannya sebagai ladang bisnis. Negara telah menyiapkan Anggaran Besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

Larshen Yunus juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), Pemerintah Daerah (Pemda), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Evaluasi terhadap seluruh titik dapur MBG yang telah beroperasi maupun yang sedang dalam proses pengajuan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan informasi yang disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional Kabupaten Siak, Lisa Wahari. Ia mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalan dan konflik terkait penetapan lokasi dapur MBG di Kabupaten Siak.

Menurut Lisa, terdapat sejumlah bangunan yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan untuk dijadikan titik SPPG. Namun demikian, pihak mitra tetap bersikeras menjalankan program dengan alasan telah memperoleh persetujuan dari pihak pusat.

"Banyak. Secara penilaian kami memang ada yang belum sesuai standar. Akan tetapi mereka menyampaikan bahwa lokasi tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pusat. Sebagai Korwil, kami hanya bisa memberikan arahan dan masukan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Lisa Wahari.

Atas kondisi tersebut, KNPI Provinsi Riau menilai perlunya dilakukan Verifikasi Ulang terhadap seluruh titik SPPG yang telah memperoleh persetujuan guna memastikan kesesuaian dengan standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

Larshen Yunus yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) berkali-kali menegaskan, bahwa pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dilakukan pada aspek administrasi semata, melainkan juga harus mencakup aspek kelayakan bangunan, sanitasi, keamanan pangan, sumber daya manusia, hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
"Jangan sampai karena adanya kepentingan tertentu, dapur yang tidak memenuhi standar justru dipaksakan beroperasi. Jika hal itu terjadi, maka yang menjadi korban adalah masyarakat dan anak-anak penerima manfaat program," tegas Ketua Umum Relawan Garis Keras Prabowo Gibran itu.

Lebih lanjut, Larshen Yunus meminta sekaligus mendesak pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Penegak Hukum (APH) di Daerah untuk menindaklanjuti setiap Laporan Masyarakat yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan Program Makan Bergizi Gratis.

Rujukan Hukum
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan penyelenggaraan pemenuhan gizi masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
Ketentuan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Akuntabilitas dan prinsip Good Governance yang mengedepankan Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi serta bebas dari Praktik Haram Tindak Pidana Korupsi.

KNPI Provinsi Riau dan Relawan Garis Keras Prabowo Gibran: DPP GARAPAN, selalu tegak lurus menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebagai program unggulan pemerintah pusat. Namun demikian, dukungan tersebut harus diiringi dengan Pengawasan yang ketat agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran, berkualitas dan bebas dari segala bentuk penyimpangan hukum.

"Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai bahagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akan tetapi, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, maka seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran Larshen Yunus seraya mengakhiri pernyataan persnya. (van)

Bukan Soal Teknologi, Ketahanan Mental Jadi Tantangan Gen Z

Sat, 06 Jun 2026 18:12:33 +0700

PEKANBARU – Kemampuan digital yang dimiliki Generasi Z belum cukup untuk membuat mereka mudah diterima di perusahaan-perusahaan besar. Ketahanan menghadapi tekanan kerja dan kesabaran menjalani proses justru menjadi tantangan yang masih dihadapi sebagian generasi muda. Isu tersebut mengemuka dalam Seminar Personality Development and Soft Skill di Era Gen Z yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Sabtu, 6 Juni 2026.

Kegiatan itu menghadirkan Media Relation Officer EMP Bentu Limited Muhammad Hanshardi, M.I.Kom., Founder KBL Coaching M. Hafiz Ona Hadi Putra, SE., C.MT., serta dosen Ilmu Komunikasi UPBI Hari Jummaulana, S.I.Kom., M.I.Kom.

Hanshardi mengatakan generasi yang lahir di era internet memiliki sejumlah keunggulan dibanding pendahulunya. Mereka lebih cepat mempelajari perangkat baru, terbiasa mengakses informasi dari berbagai sumber, serta lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat.Menurut dia, kemampuan tersebut menjadi modal penting di tengah perubahan kebutuhan industri yang berlangsung cepat.

Namun perusahaan tidak hanya menilai kecakapan teknis, melainkan juga karakter, kedewasaan, kemampuan bekerja sama, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lingkungan profesional. “Perusahaan tidak hanya mencari orang pintar. Mereka mencari orang yang bisa diandalkan, mau belajar, mampu bekerja dalam tim, dan tetap produktif ketika menghadapi tekanan,” kata Hanshardi.

Dalam sesi diskusi, seorang mahasiswa mempertanyakan mengapa banyak anak muda yang memiliki kemampuan digital justru masih kesulitan bersaing dalam proses rekrutmen di sejumlah korporasi besar. Padahal, menurutnya, transformasi digital membuat kebutuhan terhadap talenta muda semakin tinggi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Hanshardi menilai persoalannya bukan terletak pada kemampuan menggunakan teknologi. Tantangan yang lebih sering muncul adalah keinginan memperoleh hasil secara cepat, rendahnya toleransi terhadap kegagalan, dan kurangnya pengalaman menghadapi situasi yang menuntut ketahanan mental.

“Banyak yang ingin cepat berhasil, cepat naik level, atau cepat mendapatkan pengakuan. Padahal setiap karier dibangun melalui tahapan yang tidak selalu mudah,” ujarnya.

Sementara itu, M. Hafiz Ona Hadi Putra membahas pentingnya public speaking sebagai sarana membangun kepercayaan diri dan menyampaikan gagasan secara efektif. Adapun Hari Jummaulana mengulas tantangan jurnalisme di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), termasuk pentingnya menjaga akurasi dan etika dalam produksi informasi.

Menutup pemaparannya, Hanshardi mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak pada pola pikir serba instan. “Gen Z harus sabar, konsisten, mampu mengendalikan emosi, dan mau terus belajar hal-hal baru. Karakter tidak dibentuk secara instan,” ujarnya.

PHR Jaga Ketahanan Energi Selaras Dengan Perlindungan Alam Berkelanjutan

Sat, 06 Jun 2026 09:08:19 +0700

PEKANBARU, 5 Juni 2026 – Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2026, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan terus berkomitmen menjaga keselarasan ketahanan energi nasional sejalan dengan kelestarian alam.

Bagi PHR, momentum hari lingkungan hidup menjadi refleksi pentingnya kepedulian lingkungan demi menjamin keberlanjutan masa depan generasi mendatang.

Sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia, PHR membuktikan bahwa industri hulu migas dapat berjalan beriringan dengan prinsip kepatuhan (compliance) terhadap aspek pengelolaan lingkungan hidup, baik melalui inovasi operasi maupun program tanggung jawab sosial.

“Aspek lingkungan menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas dan kinerja yang berkelanjutan. Kami memastikan operasi industri dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan demi mewariskan alam yang lestari bagi generasi mendatang,” kata Pjs Corporate Secretary PHR Agung Prasetya.

Dalam menjalankan operasional di Blok Rokan, PHR secara konsisten menerapkan standar pengelolaan lingkungan yang ketat dan mengadopsi teknologi reduksi emisi diantaranya, implementasi Constructed Wetland pada Fasilitas Pengolahan Air Terproduksi, pengurangan gas suar bakar dengan Penambahan Water Cooling Vapor Recovery Unit (VRU) di Bekasap Gas Plant, serta memastikan seluruh kegiatan operasi dikelola dan diproses secara aman sesuai dengan regulasi, termasuk baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

Biodiversity Action Plan, merupakan program yang dijalankan agar operasional memberikan net positive impact terhadap keanekaragaman hayati.

Melalui program Corporate Involvement and Development (CID) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PHR aktif menginisiasi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dan konservasi alam.
Adapun beberapa program tersebut diantaranya, Desa Energi Berdikari (DEB) yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi masyarakat desa dengan menggunakan energi baru terbarukan berupa biogas serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

Melalui program Bank Sampah, PHR mendorong terbangunnya sistem pengelolaan sampah terpadu dengan mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Seperti Bank Sampah Ibnu Almubarok di Rumbai, Pekanbaru. Selain bertujuan untuk mengurangi pembuangan sampah di lingkungan program ini juga dapat memberikan dampak baik secara ekonomi bagi masyarakat.

Keberadaan Hutan Rumbai dengan kubahnya yang rimbun dan hijau di kawasan Komplek Perkantoran Pertamina (Komperta) Rumbai menjadi simbol nyata dedikasi PHR terhadap perlindungan alam dan ekosistem.

Memiliki kekayaan flora dan fauna, Hutan Rumbai menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi berbagai satwa dilindungi. PHR berkomitmen menjaga ekosistem di dalamnya agar tetap lestari.

“Peningkatan produksi harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja. Kami berkomitmen untuk terus menerapkan standar keselamatan tertinggi demi mewujudkan operasi yang andal, aman, dan berkelanjutan," ujar Agung. (Van)

Perkuat Kemandirian Energi dan Kinerja Berkelanjutan, PHR Gelar RUPST Tahun Buku 2025

Thu, 04 Jun 2026 15:37:38 +0700

Jakarta – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dengan tema “One Purpose, One Energy: Strengthening Energy Independence” di Jakarta pada Kamis (4/6/2026). Rapat ini menjadi momentum bagi PHR guna menegaskan komitmen dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan kinerja operasional, penguatan tata kelola perusahaan, serta pelaksanaan program berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2025, PHR berhasil meraih berbagai prestasi penting yang memperkuat perannya sebagai salah satu tulang punggung produksi migas nasional. PHR mencatatkan rata-rata produksi minyak sebesar 151,55 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 33,48 juta standar kubik feet per hari (MMSCFD). Total setara migas mencapai 157,33 ribu barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD).

Perusahaan juga tetap menjalankan program pengembangan lapangan yang agresif melalui pengeboran 1 sumur eksplorasi, 505 sumur eksploitasi, dan 319 sumur Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL). Atas berbagai upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025, PHR berhasil membukukan capaian KPI Audited sebesar 106,69 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi operasi dan keberhasilan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Muhamad Arifin, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang menunjukkan ketangguhan perusahaan dalam menjaga kinerja dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Berbagai pencapaian yang diraih PHR sepanjang tahun 2025 merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus bukti kemampuan perusahaan menjalankan peran strategis sebagai salah satu kontributor utama produksi migas nasional,” ungkapnya.

Untuk mendukung ketahanan energi nasional, PHR terus memperkuat operasional melalui penerapan teknologi, digitalisasi, serta penguatan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang dijalankan secara terintegrasi guna memastikan pasokan energi domestik tetap andal, aman, stabil, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, implementasi strategi tersebut tercermin dalam berbagai pencapaian operasional dan inovasi perusahaan, mulai dari peningkatan produksi migas, penambahan sumur baru, penemuan sumber daya hidrokarbon, hingga pengembangan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mengoptimalkan produktivitas lapangan migas mature. Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan PHR dalam menjaga tingkat produksi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mempertahankan perannya sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia.

Kinerja operasional yang solid turut menghasilkan pencapaian keuangan yang positif. Pada tahun 2025, PHR membukukan pendapatan usaha sebesar USD 3,24 miliar, meningkat dibandingkan USD 3,05 miliar pada tahun sebelumnya. Laba bersih tahun berjalan yang mencapai USD 898,72 juta, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham sekaligus mendukung kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian nasional.

Total aset perusahaan tercatat sebesar USD 5,94 miliar dengan total ekuitas mencapai USD 3,44 miliar. Turut menjadi perhatian, di bidang keselamatan PHR menorehkan capaian 69.267.011 jam kerja selamat sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan yang kuat di seluruh wilayah operasi.

Sejalan dengan itu, PHR juga terus memperkuat praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang dibuktikan melalui perolehan tiga penghargaan PROPER Hijau untuk wilayah operasi Bekasap Rokan, Duri Steam Flood, dan Minas Siak. Komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan juga diwujudkan melalui pelaksanaan program Community Involvement and Development (CID).

Dengan realisasi anggaran sebesar USD 1,69 juta untuk 23 program, PHR menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pelestarian gajah Sumatra, pencegahan stunting , pengembangan pendidikan vokasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Pada aspek tata kelola, PHR terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan.

Hal ini dibuktikan pada Asesmen Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tahun buku 2025, dimana PHR mencatatkan skor 80,791 (predikat baik). Skor ini mengalami peningkatan dari asesmen BPKP sebelumnya.

“Pertumbuhan pendapatan dan laba, keberhasilan program pengeboran, capaian keselamatan kerja, penguatan tata kelola, hingga berbagai program keberlanjutan menjadi fondasi penting bagi PHR,” tambahnya.

Sejalan dengan visi menjadi perusahaan hulu migas nasional kelas dunia, PHR terus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek bisnis melalui tiga pilar utama, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selama tahun 2025, PHR menerima apresiasi dari berbagai pihak, antara lain Kementerian Keuangan sebagai KKKS Terbaik dengan Tingkat Optimalisasi Aset Terbesar Tahun 2024 serta KKKS Terbaik Kedua dengan Tingkat Pengelolaan Aset Teraktif Tahun 2024. Selain itu, PHR meraih predikat “Trusted Company” pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) serta penghargaan Silver pada Bisnis Indonesia Social Responsibility Awards (BISRA) melalui program Desa Energi Berdikari. Pada tahun 2025, perusahaan juga berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi untuk ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018, serta memperoleh resertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Berbagai capaian tersebut didukung oleh tata kelola perusahaan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Hal ini tercermin dari hasil audit independen yang menyatakan laporan keuangan PHR disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Atas kinerja tersebut, laporan keuangan PHR kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young.

Melalui berbagai pencapaian operasional, keuangan, keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola sepanjang tahun 2025, PHR semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen migas utama nasional. Dengan dukungan inovasi, teknologi, dan kolaborasi yang berkelanjutan, PHR akan terus berupaya menciptakan nilai tambah bagi negara dan pemangku kepentingan sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan serta kemandirian energi Indonesia.

Tentang PT Pertamina Hulu Rokan

Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Melalui Program PROKLIM Desa Lambangsari V, Pertamina EP Lirik Dorong Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi

Thu, 04 Jun 2026 14:36:24 +0700

LIRIK – PT Pertamina EP (PEP) Lirik terus berupaya memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) Desa Lambangsari V. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengajak masyarakat belajar langsung ke Bank Sampah Ibnu Al-Mubarok di Pekanbaru, Riau, melalui kegiatan benchmarking yang dilaksanakan pada Senin (18/5).

Kegiatan ini diikuti Kepala Desa Lambangsari V bersama 13 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati sebagai penerima manfaat Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PROKLIM Desa Lambangsari V. Benchmarking dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembentukan bank sampah desa yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026.

Inisiatif tersebut berangkat dari perhatian terhadap persoalan sampah di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya turut menjadi pembahasan dalam diskusi pengelolaan sumur tua bersama Bupati Indragiri Hulu. Dalam kesempatan itu, perusahaan didorong untuk menghadirkan program CSR yang mampu menjawab persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah masyarakat.

Selama ini, anggota KWT Melati telah aktif mengelola sampah organik melalui pemanfaatan biopori dan komposter. Namun, pengelolaan sampah anorganik seperti plastik masih membutuhkan tambahan pengetahuan dan praktik yang lebih mendalam. Karena itu, Bank Sampah Ibnu Al-Mubarok dipilih sebagai lokasi pembelajaran mengingat keberhasilannya mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat.

Manager Community Involvement & Development Regional 1, Iwan Ridwan Faizal mengatakan kegiatan benchmarking ini menjadi bagian penting dalam mendorong kesiapan masyarakat membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat tidak hanya memahami bagaimana mengelola sampah, tetapi juga melihat bahwa sampah dapat menjadi sumber manfaat ekonomi apabila dikelola dengan baik. Program PROKLIM Desa Lambangsari V kami dorong agar mampu tumbuh menjadi gerakan lingkungan berbasis masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, konsep ekonomi sirkular menjadi pendekatan penting dalam program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan, terutama untuk mendukung pengurangan permasalahan lingkungan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

“Kami berharap ke depan masyarakat dapat mengembangkan bank sampah yang tidak hanya fokus pada pengumpulan sampah, tetapi juga mampu menciptakan produk bernilai tambah, membangun jejaring pengelolaan sampah, serta mendukung terciptanya praktik zero waste di lingkungan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai sistem pengelolaan bank sampah mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pencatatan hingga pengelolaan sampah bernilai ekonomi. Materi disampaikan Rinwiningsih selaku pemateri bank sampah. Peserta juga mengikuti praktik pembuatan ecoprint bersama Nurul dan Sugeng sebagai asisten pemateri, memanfaatkan bahan organik menjadi produk kreatif bernilai jual.

Selain itu, peserta diajak melihat langsung aktivitas pengelolaan sampah di kawasan Agrowisata Bank Sampah Ibnu Al-Mubarok. Kehadiran Purnama sebagai tamu sekaligus calon pemateri untuk benchmarking berikutnya turut membuka peluang jejaring dan kolaborasi lanjutan dalam pengembangan pengelolaan sampah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis mengenai bank sampah, tetapi juga memahami konsep circular economy atau ekonomi sirkular, di mana aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan hingga usaha masyarakat dapat saling terhubung dan mendukung praktik zero waste.

Kegiatan benchmarking ini menjadi salah satu tahapan penting dalam rencana pembentukan Bank Sampah Desa Lambangsari V yang akan dikembangkan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PT Pertamina EP Lirik. Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan ekonomi sirkular, program ini diharapkan mampu menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.

Program Kampung Iklim (PROKLIM) sendiri merupakan program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Melalui PROKLIM Desa Lambangsari V, PT Pertamina EP Lirik mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan, pengurangan emisi, pengelolaan sampah, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Program ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hulu.

KAMMI Pekanbaru Soroti Penangkapan Pimpinan BGN, Sebut Jadi Pintu Masuk Ungkap Kejanggalan Dalam Program MBG

Thu, 04 Jun 2026 09:24:00 +0700

PEKANBARU (Suarabernas) -Penahanan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peringatan serius bagi pemerintah sekaligus pukulan terhadap kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. ? ?

Wakil Sekretaris Jenderal PD KAMMI Pekanbaru, Mahmuda Rahman, menilai bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan hukum yang berhenti pada penetapan tersangka semata. Menurutnya, kasus tersebut justru harus menjadi momentum untuk membongkar berbagai kejanggalan yang diduga terjadi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. ? ?

"Penahanan pimpinan BGN harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh persoalan yang selama ini mungkin tersembunyi dalam pengelolaan MBG. Publik berhak mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan bisa terjadi dalam program yang mengelola anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar," ujar Mahmuda Rahman.l, Kamis (4/6/2026).

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2025, program ini mengelola anggaran sekitar Rp85,27 triliun dan direncanakan meningkat hingga Rp268 triliun pada tahun 2026. Besarnya anggaran tersebut semestinya diiringi oleh sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang maksimal, serta mekanisme akuntabilitas yang ketat.

Namun munculnya dugaan korupsi yang kini sedang diusut Kejaksaan Agung menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang selama ini dijalankan. ? ?Mahmuda menyoroti bahwa hingga saat ini publik belum memperoleh penjelasan yang utuh mengenai berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Bahkan besaran kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin memperkuat kebutuhan akan audit menyeluruh dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. ? ?

"Yang menjadi pertanyaan publik hari ini bukan hanya siapa yang ditahan. Yang lebih penting adalah bagaimana dugaan penyimpangan tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme pengawasan berjalan, dan apakah ada pihak lain yang turut menikmati atau memperoleh keuntungan dari program tersebut," tegasnya. ? ?

Lebih lanjut, Mahmuda menilai informasi yang berkembang dalam proses penyidikan mengenai dugaan jual beli titik SPPG, dugaan afiliasi dalam penunjukan mitra pelaksana, serta dugaan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, berbagai indikasi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif biasa. ? ?

"Kami melihat adanya sejumlah kejanggalan yang harus dibuka secara terang benderang. Jika terdapat indikasi konflik kepentingan, praktik monopoli, permainan proyek, penggelembungan harga, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan mitra pelaksana, maka semuanya harus diusut tanpa pandang bulu. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi harapan jutaan anak Indonesia justru menjadi ruang bagi praktik-praktik yang merugikan rakyat." ? ?tegas Mahmuda

PD KAMMI Pekanbaru mendesak pemerintah untuk tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada proses hukum, tetapi juga mengambil langkah politik dan administratif yang konkret melalui audit menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan Program MBG. Audit tersebut harus mencakup proses perencanaan, penganggaran, penunjukan mitra, pengadaan barang dan jasa, distribusi manfaat, hingga mekanisme pengawasan internal yang selama ini dijalankan. ? ?

Presiden, DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan, serta seluruh lembaga pengawas negara diminta untuk turun langsung mengevaluasi tata kelola Program MBG secara nasional. Menurutnya, program yang menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan anak-anak Indonesia tidak boleh dikelola secara tertutup dan minim pengawasan. ?

?"Kami mendesak pemerintah untuk menyusut segala bentuk kejanggalan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Jangan ada fakta yang disembunyikan. Jangan ada pihak yang dilindungi. Jangan ada kekuasaan yang kebal hukum. Rakyat berhak mengetahui ke mana anggaran negara digunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan."pintanya

??Menurut Mahmuda, kasus ini harus menjadi momentum nasional untuk memperbaiki tata kelola program-program strategis negara. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik serta masa depan jutaan anak Indonesia yang menjadi sasaran utama Program Makan Bergizi Gratis. ? ?"Ketika dugaan korupsi menyentuh anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak" Pungkas?nya***

Tepian Batang Mandau: Transformasi Saksi Bisu Sejarah Migas, Jadi Magnet Wisata dan Hidupkan Ekonomi Warga

Tue, 02 Jun 2026 13:50:02 +0700

BENGKALIS, 2 Juni 2026 – Selama puluhan tahun, riak air Sungai Mandau menjadi saksi bisu lalu lalang perahu dan deru aktivitas harian warga Desa Balai Pungut. Namun hari ini, urat nadi perairan bekas jalur logistik industri minyak dan gas (migas) di wilayah Duri ini telah bersalin rupa menjadi tumpuan harapan baru, yakni sebuah ruang wisata keluarga berbasis masyarakat yang hidup dan mulai mengalirkan kemandirian ekonomi bagi warga setempat.

Sebelum transformasi ini bermula, potensi wisata alam dan nilai sejarah yang begitu besar di kawasan Tepian Batang Mandau seolah terlelap dalam rutinitas harian. Aktivitas wisata di desa masih sangat terbatas, tidak dikelola secara rutin, dan hanya ramai sesekali saat momentum libur panjang.

Minimnya fasilitas membuat warga sekitar belum bisa memetik manfaat ekonomi secara optimal, sehingga sebagian besar dari mereka harus terus menggantungkan hidup pada pendapatan harian yang tidak menentu. Ada kecemasan kolektif bahwa potensi besar kampung halaman mereka akan selamanya terkubur seiring waktu.
Titik balik itu hadir ketika PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) masuk sebagai pendukung melalui Program Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat.

Melalui intervensi yang terukur, PHR mendorong penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat setempat dengan pemberian sarana dan prasarana seperti sampan, dayung sampan, alat memancing, dan pelampung. Selain itu, masyarakat juga diberikan pelatihan manajemen usaha kuliner dan community based tourism.

Dukungan ini tidak sekadar memberikan bantuan fisik, melainkan berfokus pada penguatan tata kelola kawasan Tepian Batang Mandau, pembukaan area kuliner lokal, hingga memfasilitasi aktivitas wisata harian seperti penyewaan sampan dan perahu wisata untuk menghidupkan geliat ekonomi yang berkelanjutan.

Mendapatkan momentum tersebut, Erwin, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Balai Pungut, bergerak cepat menggalang semangat warga. Erwin mengatakan bahwa perubahan ini memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Warga mulai bahu-membahu mengatur jadwal operasional perahu wisata, menegakkan standar kebersihan tepian sungai, serta belajar memberikan pelayanan terbaik bagi pelancong.

Tidak hanya itu, kaum perempuan dan pelaku usaha mikro mulai menangkap peluang dengan menggelar lapak kuliner serta jajanan lokal, memanfaatkan arus kunjungan wisatawan yang kini datang silih berganti setiap hari.

“Sekarang sungai ini bukan hanya tempat kami beraktivitas sehari-hari, tapi juga mulai menjadi sumber penghasilan masyarakat. Sedikit demi sedikit kampung kami mulai hidup dari wisata yang kami kelola bersama,” ujarnya.

Selain wisata alam dan kuliner, Balai Pungut juga menawarkan nilai tambah berupa cerita sejarah kawasan Sungai Mandau yang berkaitan dengan perkembangan awal industri minyak dan gas (migas) di wilayah Mandau.

Tak hanya itu, Desa Balai Pungut juga memiliki potensi wisata budaya dan wisata religi. Di kawasan ini terdapat rumah adat tradisional serta makam tokoh ulama besar yang dikenal sebagai penyebar agama Islam pertama di wilayah Mandau.

Kekayaan budaya tersebut semakin hidup melalui berbagai agenda masyarakat yang rutin digelar setiap tahunnya, seperti festival pacu sampan yang diselenggarakan pada bulan Agustus dan November. Selain itu, beragam kegiatan dan event budaya lainnya juga turut menjadi daya tarik yang memperkuat identitas Balai Pungut sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan masyarakat.

Manager Community Involvement & Development (CID) PHR, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan bahwa Balai Pungut menunjukkan potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat yang tumbuh dari kekuatan lokal.

“Ketika masyarakat terlibat sebagai bagian utama dalam pengelolaan wisata, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi pariwisata, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Balai Pungut menjadi salah satu contoh bagaimana potensi sungai dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang tumbuh bersama masyarakat secara berkelanjutan,” kata Iwan.

Dengan kombinasi wisata sungai, kuliner lokal, dan suasana desa yang masih alami, Balai Pungut kini mulai dilirik sebagai destinasi alternatif bagi wisata keluarga yang ingin menikmati pengalaman berbeda di kawasan Sungai Mandau lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan kehidupan masyarakat lokal.
Kerja keras berbasis swadaya ini mulai membuahkan dampak nyata yang mengubah wajah desa. Kawasan Tepian Batang Mandau kini telah menjelma menjadi ruang wisata keluarga yang nyaman dan representatif. Kehadiran wisatawan harian secara langsung mendongkrak omzet pelaku UMKM kuliner lokal yang kini memiliki sumber penghasilan tambahan yang stabil setiap harinya. Lebih dari itu, identitas Desa Balai Pungut kini kian kokoh di peta pariwisata daerah, bukan lagi sekadar desa tepian sungai biasa, melainkan destinasi wisata sungai berbasis masyarakat yang bangga akan warisan sejarah dan budayanya. (van)

Dwi Minta PT RAPP dan Anak Perusahaan Taat Pajak demi Tingkatkan PAD Kabupaten Pelalawan

Tue, 02 Jun 2026 08:49:51 +0700

PELALAWAN (Riaubernas) – Tokoh muda Pelalawan, Dwi Surya Pamungkas meminta PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) beserta seluruh anak perusahaannya untuk lebih taat membayar pajak daerah. Hal ini disampaikan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan.

Menurut Dwi, PT RAPP sebagai perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Pelalawan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun, ketaatan pajak dari perusahaan dan anak perusahaannya dinilai perlu ditingkatkan agar pembangunan daerah bisa lebih optimal.

"PT RAPP dan grup usahanya harus menjadi contoh bagi perusahaan lain. Kalau semua taat pajak, PAD kita naik, pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat Pelalawan pasti lebih cepat," ujar Dwi

Dwi menambahkan, untuk DPRD lebih menjalankan funsingnya selaku pengawasan untuk terus mendorong Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak secara intensif kepada seluruh wajib pajak badan, termasuk perusahaan besar. Beberapa jenis pajak yang disorot antara lain PBB, pajak air tanah, pajak reklame, serta pajak-pajak daerah lainnya.

Ia berharap ada sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Dengan taat pajak, perusahaan turut berperan langsung dalam kemajuan Kabupaten Pelalawan.

"Kami tidak anti-investasi. Justru kami mendukung. Tapi kewajiban pajak harus dipenuhi. Ini untuk kepentingan masyarakat Pelalawan juga," tegasnya.***

Penyuluhan Reforma Agraria 2026 di Desa Dundangan, Dorong Pemanfaatan Sertipikat Tanah untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sat, 30 May 2026 23:39:50 +0700

Pelalawan - Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Jepri Trisno Tambunan, S.Tr., QRMO beserta tim, serta dihadiri oleh Kepala Desa Dundangan, narasumber, dan masyarakat setempat yang mengikuti kegiatan dengan antusias.

Penyuluhan ini menjadi salah satu langkah nyata Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam mendukung program Reforma Agraria yang tidak hanya berfokus pada legalisasi aset melalui sertipikasi tanah, tetapi juga pada penguatan akses masyarakat terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan sertipikat tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam penyampaiannya, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Jepri Trisno Tambunan, S.Tr., QRMO menjelaskan bahwa sertipikat tanah memiliki peran penting sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. "Dengan adanya kepastian hukum tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi ekonomi, baik di bidang pertanian, perkebunan, usaha mikro, maupun sektor usaha lainnya," ujar Jepri Trisno Tambunan,.

Selain memberikan perlindungan hukum, lanjutnya, sertipikat tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai akses untuk memperoleh dukungan permodalan dan pengembangan usaha. "Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk memahami bahwa sertipikat bukan hanya dokumen kepemilikan semata, melainkan juga salah satu instrumen penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi keluarga," terangnya.

Kegiatan penyuluhan berlangsung secara interaktif dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dengan tim Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan serta narasumber yang hadir. Berbagai pertanyaan disampaikan masyarakat terkait pemanfaatan sertipikat tanah, pengembangan usaha, hingga peluang pemberdayaan ekonomi berbasis potensi desa.

Kepala Desa Dundangan dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Ia berharap melalui kegiatan ini masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga legalitas aset tanah sekaligus mampu memanfaatkan sertipikat tanah sebagai sarana mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan desa.

Melalui Penyuluhan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2026 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan berharap masyarakat dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai manfaat reforma agraria secara menyeluruh.

Tidak hanya menghadirkan kepastian hukum pertanahan, namun juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi, mandiri, dan berdaya saing menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Aktivasi Pengukuran Terjadwal, Wujud Komitmen Pelayanan Prima

Sat, 30 May 2026 23:31:25 +0700

Pelalawan - Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan melaksanakan kegiatan aktivasi pengukuran terjadwal sebagai bentuk inovasi pelayanan yang lebih modern, terstruktur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Umar Fathoni bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Rizky Fawzi serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Yudho Oktano Kurnia. Aktivasi ini menjadi langkah nyata dalam mendukung percepatan pelayanan pertanahan yang lebih efektif, transparan, dan tepat waktu.

Melalui layanan pengukuran terjadwal, masyarakat kini dapat merasakan kemudahan dalam proses pengajuan pengukuran tanah tanpa harus menghadapi antrean panjang yang kerap menjadi kendala dalam pelayanan. Sistem yang diterapkan memungkinkan proses pengukuran dilakukan secara lebih tertib dan terencana sehingga pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

Tidak hanya memberikan kepastian waktu pelayanan, inovasi ini juga memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam menentukan jadwal pengukuran sesuai kebutuhan dan waktu yang diinginkan. Dengan adanya pilihan jadwal tersebut, masyarakat dapat menyesuaikan proses pelayanan tanpa harus mengganggu aktivitas pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari.

Selain itu, layanan pengukuran terjadwal juga menghadirkan transparansi yang lebih baik dalam pelayanan pertanahan. Pemohon diberikan keleluasaan untuk memilih jenis petugas ukur saat mengajukan permohonan pengukuran. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menciptakan pelayanan yang profesional, terbuka, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Umar Fathoni menyampaikan bahwa inovasi layanan ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan pertanahan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "Dengan sistem pelayanan yang lebih terjadwal dan transparan, diharapkan proses pengukuran dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian layanan kepada pemohon," terangnya.

Aktivasi pengukuran terjadwal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. "Kedepan, berbagai inovasi pelayanan akan terus dikembangkan guna menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin mudah diakses, profesional, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan," tutup Umar Fathoni.

Suara Keras Pemuda Duri untuk Bengkalis 2026

Sat, 30 May 2026 14:55:47 +0700

Duri adalah kota yang tumbuh dari denyut industri, tetapi hari ini kita menyaksikan kenyataan yang menghadirkan kegelisahan. Di tengah geliat pembangunan dan kemajuan zaman, masih ada sejumlah persoalan yang terus menghantui kehidupan masyarakat, yaitu : narkoba yang merenggut masa depan generasi muda, kebakaran hutan dan lahan yang mengaburkan langit harapan, kriminalitas yang mengusik rasa aman, jalan-jalan berlubang dan sampah yang menjadi simbol lambannya perhatian terhadap kebutuhan publik, hingga persoalan air bersih yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kita hidup di negeri yang kaya, tetapi masih menyaksikan anak-anak muda terjebak dalam lingkaran narkotika. Kita berdiri di atas tanah yang subur, tetapi setiap musim kemarau masih dihantui oleh asap dan kebakaran lahan. Kita berbicara tentang kemajuan, tetapi masih melewati jalan-jalan berlubang yang merenggut kenyamanan bahkan nyawa. Kita menggaungkan kesejahteraan, tetapi masih ada masyarakat yang harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan air bersih.

Data terbaru menunjukkan bahwa situasi ini bukan sekadar asumsi. Dalam periode Januari hingga Februari 2026 saja, Polres Bengkalis berhasil mengungkap 105 kasus narkoba dengan 162 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai hampir 20 kilogram sabu serta ribuan gram ganja.

Bahkan pada April 2026, Polres Bengkalis kembali mengungkap 84 kasus narkoba dengan 135 tersangka. Wilayah Mandau, yang menjadi pusat aktivitas Duri, tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengungkapan tertinggi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam Operasi Antik Lancang Kuning 2026, aparat berhasil mengungkap 74 kasus dengan 101 tersangka dan menemukan indikasi keterlibatan jaringan narkoba lintas wilayah bahkan internasional yang memanfaatkan posisi geografis Bengkalis sebagai jalur masuk peredaran barang haram.

Ini bukan sekadar angka. Di balik setiap tersangka, ada keluarga yang hancur. Ada masa depan yang runtuh. Ada mimpi-mimpi pemuda yang terkubur sebelum sempat tumbuh.

Di sisi lain, ancaman karhutla masih menjadi luka tahunan Riau. Meski jumlah titik panas sempat mengalami penurunan signifikan pada 2025, ancaman kebakaran lahan tetap menjadi persoalan serius yang memerlukan kewaspadaan bersama.

Sementara itu, persoalan air bersih di Duri masih menjadi pekerjaan rumah besar. Monitoring DPRD Bengkalis terhadap PDAM Duri menunjukkan bahwa pelayanan air bersih belum optimal akibat keterbatasan sumber air baku dan distribusi yang masih terbatas. Ribuan pelanggan masih menanti pelayanan yang lebih baik.

Semua persoalan ini seakan saling terhubung. Ketika lapangan pendidikan karakter melemah, narkoba tumbuh. Ketika kesadaran lingkungan rendah, masalah sampah dan karhutla muncul. Ketika pengawasan sosial menurun, kriminalitas meningkat. Ketika pembangunan tidak merata, jalan rusak menjadi pemandangan biasa. Ketika tata kelola belum maksimal, air bersih menjadi barang yang sulit dijangkau sebagian masyarakat.

Namun sejarah selalu membuktikan bahwa perubahan besar tidak lahir dari mereka yang hanya mengeluh. Perubahan lahir dari mereka yang bergerak.

Pemuda Duri harus menjadi pelopor solusi.

Pertama, membangun Gerakan Kampung Anti Narkoba berbasis masjid, sekolah, kampus, dan komunitas pemuda. Pencegahan harus lebih masif daripada penindakan. Literasi bahaya narkoba perlu masuk ke ruang-ruang publik dan media sosial yang dekat dengan generasi muda.

Kedua, membentuk Relawan Pemuda Peduli Lingkungan dan Karhutla yang aktif melakukan edukasi, patroli lingkungan, penghijauan, serta kampanye digital menjaga hutan dan lahan.

Ketiga, menghadirkan Pos Pemuda Aman Lingkungan yang menjadi ruang kolaborasi masyarakat, tokoh agama, dan aparat dalam mencegah kenakalan remaja serta kriminalitas sejak dini.

Keempat, menggerakkan Pemuda Pengawas Infrastruktur Daerah, yakni komunitas yang aktif mendokumentasikan dan melaporkan jalan rusak, fasilitas publik bermasalah, serta mengawal transparansi pembangunan melalui teknologi digital.

Kelima, mendorong lahirnya Gerakan Pemuda Peduli Air Bersih, melalui edukasi konservasi air, pembuatan embung kecil masyarakat, penanaman pohon di kawasan resapan, serta pengawalan kebijakan pelayanan air bersih yang lebih merata.

Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton yang mengutuk keadaan dari kejauhan. Pemuda harus menjadi aktor yang turun langsung ke lapangan.

Karena sesungguhnya ancaman terbesar bagi Duri bukanlah narkoba, bukan karhutla, bukan jalan berlubang, dan bukan pula krisis air bersih. Ancaman terbesar adalah ketika generasi mudanya kehilangan kepedulian.

Duri membutuhkan pemuda yang berani berpikir, berani bersuara, dan berani bekerja. Pemuda yang tidak hanya hadir saat seremoni, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan solusi.

Sebab masa depan Bengkalis tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak masalah yang datang, melainkan oleh seberapa besar keberanian generasinya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dan hari ini, sejarah sedang menunggu: apakah pemuda Duri akan menjadi saksi keadaan, atau menjadi pelaku perubahan.

Dari Duri untuk Indonesia, mari menjadi generasi yang tidak sekadar hidup dalam sejarah, tetapi menulis sejarah melalui karya, pengabdian, dan perubahan nyata bagi indonesia.***

Penulis : Efri Su'if (Ketua Umum KAMMI Duri ) dan penulis buku Berperan Indonesia (Bersama Pemuda Perubahan Indonesia)

Catatan redaksi : Semua isi tulisan bukan mewakili sikap redaksi, melainkan murni dari pandangan dan gagasan penulis

Lewat Pelatihan dan Studi Banding, Pertamina EP Jambi Dorong Penganekaragamanan Produk UMKM

Sat, 30 May 2026 11:26:50 +0700

Jambi - Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, Pertamina EP Jambi Field menggelar kegiatan Studi Banding dan Pelatihan Pengembangan Produk Makanan Ringan Lokal untuk Kelompok Kuliner Kenali Asam Atas (KUALITAS) pada 15–16 Mei 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengembangan Masyarakat yang menyasar enam anggota kelompok yang seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Pelatihan difasilitasi oleh Royal Asia College kota Padang, yaitu lembaga yang menyediakan kebutuhan pelatihan dan studi banding, termasuk penyediaan narasumber dan rangkaian kegiatan pembelajaran secara langsung Bersama pelaku usaha.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan studi banding di Pusat Oleh-Oleh Ummi Aufa Hakim. Program ini dilatarbelakangi tantangan yang dihadapi Kelompok KUALITAS dalam mengembangkan produk unggulan yang memiliki daya saing dan dapat diproduksi secara berkelanjutan. Selama ini, produk yang dihasilkan seperti kue tradisional, cookies, roti, dan donat masih tergolong produk umum yang mudah ditemukan pada UMKM lain.

Selain itu, sebagian besar produk masih diproduksi berdasarkan pesanan sehingga belum terdapat produk yang diproduksi secara berkala. Di sisi lain, kelompok juga menghadapi keterbatasan dalam menentukan produk lokal khas Jambi yang potensial untuk dijadikan produk unggulan, mengingat sebagian besar makanan khas daerah berupa kue tradisional yang memiliki daya tahan terbatas.

Melihat kondisi tersebut, pengembangan diversifikasi produk berbahan dasar singkong khas Sumatera Barat dinilai memiliki potensi untuk diadaptasi dan dikembangkan oleh kelompok. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai tata cara produksi dan pengelolaan usaha dari Winda Nisrinah, selaku Manager UMKM Ummi Aufa Hakim Cabang Kota Padang.

Selain teori, peserta juga mengikuti praktik langsung pembuatan produk olahan ubi dan singkong seperti keripik balado atau sanjai berbagai varian dan rengginang singkong. Tidak hanya itu saja, strategi pengembangan produk yang telah diterapkan pelaku usaha lain juga turut dipelajari.

Manager Community Involvement & Development Regional 1, Iwan Ridwan Faizal mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas pelaku UMKM perempuan.

“Melalui pelatihan dan studi banding ini, kami berharap anggota Kelompok KUALITAS tidak hanya memperoleh keterampilan baru dalam menghasilkan produk makanan ringan yang memiliki nilai jual, tetapi juga mendapatkan wawasan mengenai pengelolaan usaha yang baik dan berkelanjutan. Kami ingin kelompok ini mampu menghadirkan produk unggulan yang khas, kompetitif, dan dapat diproduksi secara berkala sehingga memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan keluarga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan UMKM lokal menjadi salah satu fokus perusahaan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga pelatihan dan pelaku usaha berpengalaman menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh pembelajaran yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, enam anggota Kelompok KUALITAS diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dalam memproduksi makanan ringan berbahan dasar singkong, sekaligus memperkuat pengetahuan mengenai pengelolaan usaha dengan standar yang baik dan tepat.

Program ini juga ditargetkan mampu menghadirkan setidaknya dua produk lokal baru yang dapat diproduksi secara berkala oleh kelompok. Ke depan, pengembangan produk baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Kelompok KUALITAS melalui hadirnya produk yang lebih kompetitif dan memiliki nilai tambah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah penguatan kapasitas kelompok dalam menerapkan standardisasi proses produksi yang baik guna meningkatkan kualitas produk UMKM lokal.

PT IKPP Perawang Dan 4 Unit Usaha APP Group Raih Top CSR Awards 2026

Sat, 30 May 2026 10:15:29 +0700

JAKARTA, - PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) Perawang Mill bersama 4 unit usaha APP Group berhasil meraih penghargaan Top CSR Awards 2026 dalam ajang TOP CSR Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Selasa (26/5/ 2026).

Penghargaan yang diraih Mengusung tema 'Aligning CSR and ESG for Long-Term Corporate Value and Sustainable Development,' TOP CSR Awards menilai keselarasan program CSR dengan strategi bisnis, adopsi ISO 26000, tata kelola CSR, penerapan Creating Shared Value (CSV), serta inovasi program yang memberi manfaat bagi pemangku kepentingan.

atas upaya itu, PT IKPP Perawang mengintegrasikan program CSR yang berkelanjutan dan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan dan mendukung prioritas pembangunan bersama pemerintah.

Selain PT IKPP Perawang Mill, 4 unit usaha APP Group yang meraih penghargaan TOP CSR Awards 2026 itu diantaranya PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Tangerang Mill, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang, dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.

1 unit usaha APP Group, yakni PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk mendapat predikat 5 star, dan 4 unit Usaha lainnya mendapatkan predikat 4 star.

Predikat Star 5 menunjukkan sistem, kebijakan, dan pelaksanaan CSR perusahaan berada pada level ekselen, sementara Star 4 menunjukkan implementasi CSR berada pada level sangat baik dan telah mendukung strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“Bagi APP Group, CSR merupakan bagian dari cara perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Penghargaan ini merupakan dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap inisiatif sosial maupun lingkungan dapat memberi manfaat yang lebih nyata dan berkelanjutan. Kami juga terus menyelaraskan program-program tersebut dengan upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata.

Berbagai inisiatif yang dijalankan unit usaha APP Group mencerminkan pendekatan CSR yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

PT IKPP Perawang Mill, misalnya, terus memperkuat program yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan mencakup pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas, pendidikan, lingkungan, serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional.

Pendekatan yang dilakukan oleh PT IKPP Perawang Mill ini turut menjadi bagian dari konsistensi perusahaan dalam menjaga kualitas program CSR yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat.

Prestasi ini semakin menegaskan posisi APP Group sebagai perusahaan yang aktif menciptakan dampak sosial dan lingkungan melalui pendekatan berkelanjutan.

Inisiatif dari APP Group menunjukkan bahwa CSR bisa menjadi kekuatan strategis untuk membangun daya saing sekaligus memberikan dampak positif yang nyata dan terukur.

Atas penghargaan yang diraih itu, Pimpinan PT IKPP Perawang Mill, Hassanudin The melalui Manager Public Affair, Armadi ME, mengatakan, penghargaan yang diraih PT IKPP Perawang Mill ini menjadi bukti bahwa bukan hanya sekedar kewajiban melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat daya tahan dan keberlanjutan perusahaan sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

"Alhamdulillah, penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kami hadir dengan CSR bukan hanya seremonial belaka, tetapi kami hadir untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Tentunya Kami akan terus mendukung pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerah dan nasional bersama masyarakat," tandasnya. (van)

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Tanah di Daerah

Sat, 30 May 2026 07:04:20 +0700

Mamuju - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di daerah. Menurutnya, penyelesaian persoalan pertanahan ini membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Jadi saya pikir GTRA itu sangat baik untuk para Kepala Kantor Pertanahan gunakan saat ada permasalahan pertanahan di masyarakat. Ajak bupati atau kepala daerahnya (dalam forum GTRA) karena memang mereka Ketua GTRA di daerah tersebut, yang bertanggungjawab atas daerah tersebut,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kota Mamuju, Minggu (24/05/2026).

Wamen Ossy menjelaskan, GTRA mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan pertanahan yang terjadi. Dengan adanya kesepakatan lintas sektor, proses penyelesaian konflik dinilai akan lebih kuat secara hukum maupun sosial.

“Kalau antara BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah masih ada perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya tidak akan berjalan optimal. Karena itu, seluruh pihak harus duduk bersama terlebih dahulu,” tegas Wamen Ossy.

Setelah memberikan pengarahan kepada jajarannya, dalam kesempatan yang sama Wamen Ossy juga menyerahkan delapan sertipikat untuk tanah wakaf dan aset pemerintah daerah. Saat menyerahkan sertipikat, ia turut didampingi oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulbar, Fredy Marfin.

Dalam kunjungannya ke Kanwil kali ini, Wamen Ossy berkeliling ruangan untuk bertemu dan bertegur sapa dengan para pegawai. Peninjauan sekaligus ramah-tamah juga diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator, Kepala Kantor Pertanahan, serta Pejabat Pengawas se-Provinsi Sulawesi Barat, dan pegawai Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.

Siaga Cegah Karhutla, Wamen Ossy Imbau Pemegang HGU Lakukan Tindakan Pencegahan

Sat, 30 May 2026 06:58:05 +0700

Palembang – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang setiap tahun berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Palembang, Rabu (06/05/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengimbau para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk aktif melakukan langkah pencegahan kebakaran lahan.

“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh pemegang HGU untuk wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran lahan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016,” tegas Ossy Dermawan.

Dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP), disebutkan bahwa pemegang HGU diwajibkan mengelola dan menjaga lahannya secara bertanggung jawab. Kewajiban tersebut mencakup memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan lingkungan, menyediakan sarana pengendalian kebakaran serta sumber air, hingga memastikan tata kelola lahan tetap aman dan tidak mudah terbakar.

Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong jajaran di daerah untuk melakukan pemantauan rutin terhadap wilayah HGU yang berpotensi mengalami kebakaran. Pengawasan dilakukan dengan membandingkan data bidang HGU dengan titik panas (hotspot) yang terpantau. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak akan ditoleransi.

Pemegang HGU yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Sanksi dapat berupa peringatan, evaluasi terhadap pemanfaatan tanah, hingga langkah administratif lainnya sesuai tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan lintas instansi,” ujar Wamen Ossy.

Apel kesiapsiagaan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Kegiatan diawali dengan pemantauan pasukan Satgas Karhutla, serta dilanjutkan dengan demonstrasi pemadaman api menggunakan berbagai peralatan oleh petugas di lapangan.

Semarak Idul Adha 1447 H, Menteri Nusron Salurkan Hewan Qurban ke Pondok Pesantren Attaqwa

Sat, 30 May 2026 06:52:30 +0700

Kabupaten Bekasi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menyerahkan hewan qurban dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 H ke Pondok Pesantren Attaqwa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jum'at (29/06/2026).

Penyerahan hewan qurban tersebut menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat silaturahmi antara Kementerian ATR/BPN dengan masyarakat dan lingkungan pondok pesantren. “Bagi kami, qurban bukan sekadar ibadah, tetapi juga bentuk kepedulian dan ikhtiar untuk memperkuat persaudaraan serta menghadirkan manfaat bagi sesama. Semoga semangat berbagi dan keikhlasan ini terus menumbuhkan kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Prosesi penyerahan berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan di halaman Pondok Pesantren Attaqwa. Menteri Nusron secara simbolis menyerahkan hewan qurban kepada Ketua Yayasan Attaqwa, Dr. KH. Irfan Mas’ud, M.A. dan disaksikan para santri, pengurus pondok pesantren, serta jajaran Kementerian ATR/BPN.

Menteri Nusron mengatakan, semangat qurban harus menjadi pengingat pentingnya membangun solidaritas sosial dan gotong royong di tengah masyarakat. Hewan qurban yang diserahkan kali ini juga berasal dari partisipasi dan kebersamaan keluarga besar Kementerian ATR/BPN, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, hingga para pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Hewan qurban tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah pondok pesantren dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Momentum penyerahan hewan qurban tahun ini juga bertepatan dengan milad ke-70 Pondok Pesantren Attaqwa. Menteri Nusron berharap, Pondok Pesantren Attaqwa terus menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

“Semoga Pondok Pesantren Attaqwa senantiasa memberikan kemanfaatan bagi umat, mentransformasikan nilai-nilai budi pekerti, serta turut membangun peradaban Indonesia yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip ketakwaan dan akhlakul karimah,” pungkas Menteri Nusron.

Usai menyerahkan hewan qurban, Menteri ATR/Kepala BPN turut berziarah ke makam pahlawan nasional sekaligus pendiri Pondok Pesantren Attaqwa, Alm. KH. Noer Alie. Hadir mendampinginya dalam kesempatan ini, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang selaku Ketua Panitia Kurban Peringatan Iduladha Tahun 1447 H, Farid Hidayat, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mengenal Asas Kontradiktur Delimitasi, Kunci Kepastian Batas Bidang Tanah

Sat, 30 May 2026 06:37:04 +0700

Jakarta - Sengketa batas bidang tanah masih sering terjadi di berbagai daerah, terutama ketika batas bidang tanah tidak ditentukan secara jelas sejak awal. Untuk mencegah permasalahan tersebut, proses pengukuran dan pendaftaran tanah perlu dilaksanakan dengan melibatkan para pihak yang berbatasan langsung, serta memperhatikan sejumlah prinsip penting dalam penetapan batas bidang tanah, salah satunya melalui penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi.

“Asas Kontradiktur Delimitasi adalah prinsip dalam penetapan batas bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan langsung. Dalam penerapannya, pemegang hak atau pemilik tanah bersama para tetangga yang berbatasan menunjukkan dan menyepakati letak batas tanah sebagai dasar bagi petugas ukur dalam melakukan pengukuran di lapangan,” ujar Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (20/05/2026).

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, mengatakan bahwa Asas Kontradiktur Delimitasi harus dipenuhi karena menjadi dasar jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas bidang tanah. Menurutnya, penerapan asas tersebut juga penting untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta meminimalkan potensi sengketa batas tanah.

Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam kegiatan pengukuran bidang tanah. Melalui Asas Kontradiktur Delimitasi, batas bidang tanah ditunjuk langsung oleh pemegang hak atau pemilik tanah dan disepakati oleh para tetangga yang berbatasan. “Kesepakatan ini menjadi dasar bagi petugas ukur dalam melakukan pengukuran batas bidang tanah di lapangan,” terang Agus Apriawan.

Pada praktik di lapangan, kehadiran pemilik tanah yang berbatasan saat proses pengukuran sangat dianjurkan. Hal ini penting agar penunjukkan batas dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, apabila terdapat keberatan atau perbedaan pendapat mengenai batas tanah, permasalahan tersebut dapat segera dibicarakan bersama.

“Kalau masih ada keberatan berarti asas kontradiktifnya belum terpenuhi karena asas ini berbicara tentang kesepakatan. Jika belum ada kesepakatan, petugas ukur dapat membantu mediasi para pihak terkait batas tanah,” ungkap Agus Apriawan.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk aktif memastikan kejelasan batas bidang tanah sejak awal, termasuk dengan melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan saat proses penetapan dan pengukuran batas dilakukan. Komunikasi tersebut penting untuk memastikan tercapainya kesepakatan batas tanah serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

“Untuk mendukung penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam menjaga kejelasan batas tanahnya. Pemegang hak bersama pemilik tanah yang berbatasan perlu terlebih dahulu menyepakati batas tanah, kemudian memasang tanda batas atau patok secara jelas, serta menjaga, dan memeliharanya,” pungkas Direktur Survei dan Pemetaan Tematik.

Semangat Kebersamaan Warnai Perayaan Idul Adha 1447 H di Riau Kompleks

Wed, 27 May 2026 21:27:21 +0700

Pelalawan – Suasana khidmat dan penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M di lingkungan Riau Kompleks, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Ribuan jamaah melaksanakan Sholat Idul Adha dan mengikuti rangkaian ibadah qurban yang digelar di kawasan Townsite (TS), Estate, dan Komplek Pelabuhan di wilayah operasional perusahaan.

Di kawasan Townsite (TS), pelaksanaan Sholat Id dan ibadah qurban dilaksanakan di empat titik utama, yakni Lapangan Merdeka TS1 oleh BKM Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Muhajirin Komplek BLI TS1, serta Masjid Nurul Mubarok dan Masjid Al-Mubarok TS2.

Sebelum pelaksanaan Sholat Id dimulai, kegiatan diawali dengan sambutan dari Ikatan Muslim Riau Andalan (IMRA) dan perwakilan manajemen perusahaan. Di Lapangan Merdeka TS1, sambutan disampaikan oleh Ketua Umum IMRA, H. Elwan Jumanri, serta Mill Operations Support Director PT RAPP, Suhdi Yaqub.

Dalam sambutannya, Suhdi Yaqub mengajak seluruh jamaah menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Qurban mengajarkan kita tentang keikhlasan dan empati. Kebahagiaan Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh mereka yang mampu berqurban, tetapi juga oleh masyarakat yang menerima manfaatnya. Momentum ini juga mengingatkan kita untuk terus memperkuat solidaritas dan menjadi sumber kebaikan bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IMRA, H. Elwan Jumanri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Idul Adha merupakan momentum istimewa bagi umat Islam karena pada bulan yang sama juga dilaksanakan ibadah haji dan ibadah qurban.

“Pada hari ini sekitar dua juta umat Islam menjadi tamu Allah SWT di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Di antaranya terdapat 12 karyawan yang tahun ini mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kembali sebagai haji yang mabrur dan mabrurah,” ujarnya.

Elwan juga menyampaikan rasa syukur atas meningkatnya partisipasi karyawan dan keluarga dalam pelaksanaan ibadah qurban tahun ini. “Untuk tahun ini jumlah peserta qurban di Riau Kompleks dan sektor mencapai 905 orang. Alhamdulillah terjadi kenaikan sebesar 9,6 persen dibandingkan tahun 2025. Sementara jumlah hewan qurban sebanyak 124 ekor sapi dan 37 ekor kambing, yang setara dengan 10.330 kantong daging qurban,” jelasnya.

Menurutnya, daging qurban tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi internal perusahaan, tetapi juga akan disalurkan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, di antaranya Desa Sering, Desa Makmur SP6, Desa Lalang Kabung, Desa Rantau Panjang, Desa Sekemang, serta desa-desa lainnya di sekitar operasional perusahaan dan Buatan Port.

“Kita berharap semangat berqurban ini terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dan keberkahan Idul Adha,” tambahnya.

Selain menyampaikan capaian qurban tahun ini, Elwan juga memaparkan sejumlah program unggulan IMRA yang terus berjalan, di antaranya standarisasi imam dan nadzir masjid sektor, pelaksanaan MTQ Riau Kompleks 1447 H, renovasi Masjid At-Taqwa, pelatihan fardu kifayah, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IMRA, hingga dukungan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan perusahaan seperti Safari Ramadhan dan seleksi haji karyawan.

Ia menjelaskan bahwa berbagai program tersebut dapat berjalan berkat dukungan manajemen perusahaan serta partisipasi karyawan melalui program auto debit infak yang dijalankan secara sukarela.

Pelaksanaan Idul Adha tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum ritual ibadah semata, tetapi juga memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, solidaritas sosial, serta hubungan harmonis antara karyawan, keluarga, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.