PAD Rohil Turun, Fraksi GGPB Minta Penjelasan Eksekutif

Anggota Fraksi GGPB DPRD Rohil Dana Patra SH


ROKAN HILIR (Riaubernas) - Rapat Paripurna DPRD Rokan Hilir penyampaian pandangan umum fraksi fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir TA 2020,

Giliran, Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya ( F-GGPB ) menyampaikan pandangan umumnya disampaikan anggota DPRD Rohil Dana Patra ,SH, Rabu (16/9/20)

Politisi (PPP) ini mengatakan bahwa FGGPB memberikan kritisi, beberapa poin dalam penyampaian pandangan umum fraksi ini, 

"Kritisi terhadap pemerintah  menyorot karena menurun pendapatan daerah Rp 94,3 Miliyar dari APBD Murni tahun 2020,"katanya 

Sedangkan pendapatan asli daerah semula,Rp 132 miliyar kini menjadi 127 miliyar Kemudian Dana Perimbangan semula Rp1,6 triliyun, menurun menjadi Rp 1,5 triliyun begitu juga dengan lain-lainnya  

Sementara Pendapatan daerah disah sebelumnya Rp 357 miliyar menjadi Rp 371 miliyar .sehingga Fraksi kami, meminta eksekutif beserta SKPD bisa untuk menjelaskan bagaimana bisa terjadi penurunan pendapatan daerah yang begitu signifikan. 

"Mohon penjelasan! dari ekskutif,? Fraksi kami juga mengingat dan mengharap agar pemda mengupayakan optimalisasi pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).lebih optimalisasi penambahan penerimaan sumber pendapatan daerah" tegas Dana Patra ,SH

Menurut,Patra saat ini, BUMD belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber pendapatan daerah terkhusus menanyakan tentang SPBU ( Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum )

Sebelumnya menurut Patra,  kami sudah sampai sejauh mana pencapaian perolehan penghasilan pendapatan daerah dari Badan usaha milik daerah 

"Kami mohon pihak Eksekutif  Beserta SKPD terkait dapat memberikan penjelasannya tersebut,"tegasnya 

Patra mengatakan fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya juga menyorot Dinas pendudukan Dan Catatan Sipil kurangnya dalam segi pelayanan karena sama sama ketahui, Disdukcapil bersentuhan langsung dengan warga, 

Fraksi GGPB memberikan usulan terhadap eksekutif beserta SKPD menganggar  sebuah mobil pelayanan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga ( KK ) untuk masyarakat .Dengan memiliki mobil tersebut sehingga pelayanan bisa keliling masyarkat yang jauh terbantu dengan adanya program seperti ini.

FGGPB menegaskan agar dapat perbaikan jalan lintas Bagansiapiapi dianggarkan pemerintah pusat melalui  APBN dan dapat diawasi SKPD terkait hasil perbaikan dapat lebih memuaskan semua pihak 

Dijelaskan Patra, Fraksi GGPB menyoroti kurang tepatnya pembangunan hutan kota dibatu 6 karena melihat masih dalam masa pandemic covid-19 . harapkan anggaran pembangunan peruntukan guna meningkatkan ekonomi masyarakat yang lebih urgent.

Hal tersebut juga disampaikan Dana Patra, Pandangan Umum terhadap rancangan perubahan pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rohil tahun 2020 

"Poin-poin penting dan catatan kami sampaikan dalam pandangan untuk seluruhnya dapat menjadi diperhatikan dan tanggapan eksekutif pada paripurna lanjutan dari tanggapan pemerintah,"pungkas Politisi PPP Ini (Syofyan Rambah)


[Ikuti RiauBernas.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar