SIAK, RIAUBERNAS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak saat ini sedang melakukan validasi memantapkan data bagi penerima bantuan, baik dari kementerian dan pemerintah daerah untuk masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi overlap atau tumpang tindih antara program bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang akan menerima, baik yang belum tersentuh oleh program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), maupun warga miskin baru terdampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19.

Bupati Siak Alfedri menyebutkan, bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari Kementerian Sosial dan Kementerian Desa melalui BLT dana desa.

"Insya Allah sudah top up dari propinsi, baik terhadap bantuan pangan tunai murni dan program keluarga harapan (PKH) yang murni. Kemudian mudah-mudahan juga peluasan BLT dan PKH," ujarnya.
 
Jika sembako disiapkan oleh daerah, sebut Alfedri, juga akan di top up oleh propinsi sebesar Rp 300 ribu perbulan selama 3 bulan. 

Alfedri menambahkan, diaturan main bantuan tersebut tidak boleh overlap antara bantuan BLT dan sembako. Kondisi ini juga yang sedang dihadapi seluruh daerah kabupaten/kota se Indonesia.

Pemkab Siak sedang memantapkan data ini mulai dari regulasinya. "Kami sudah beberapa kali melaksanakan rapat dengan camat dan penghulu. Karena jika overlap, sembako arahnya keluar dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), berarti ada yang terdampak kemiskinan yang tidak termasuk dalan DTKS," papar Alfedri.

Dikatakan Alfedri, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang ada antara program yang satu dengan lainnya. Sehingga bantuan tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

Terkait bantuan untuk orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), "Ada lagi  bantuan arahan bisa dari cadangan beras pemerintah, tapi bisa dimasukan dalam sembako. Artinya, bantuan pangan tunai, BLT Kemensos, BLT dana desa dituntaskan dari DTKS. Kalau ini tidak boleh overlap di luar itu, tentunya sinkronisasi yang perlu kita lakukan lebih baik kedepannya, supaya tepat sasaran dan tercover secara merata dan lebih adil, baik dari sembako, BLT, dan top up propinsi," ungkapnya.

Pemkab Siak sedang menyiapkan data sembako yang dialokasikan dari dana APBD bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 ekonomiannya. Sekarang masih mempersiapkan data warga calon penerima bantuan sembako tersebut dari setiap kecamatan.

"Karena untuk bantuan inipun tidak boleh ada tumpah tindih bagi warga yang telah menerima. Mudah-mudahan bisa membantu sosial safety net terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19," harapnya. (Adv/Van)

 

Sumber : Humas Pemkab Siak. /  Editor : Samsul