PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Menjelang perhelatan Konfrensi Daerah (Konferda) PGRI Kabupaten Pelalawan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2018, di Pangkalan Kerinci, sudah ada nama beberapa calon kandidat Ketua yang bermunculan. Dari informasi yang beredar, beberapa nama seperti: Abu Bakar FE, Nuraida S.pd, Syafruddin dan Anton Timur Jailani, digadang-gadang bakal mencalonkan diri  dalam pemilihan Ketua PGRI Kabupaten Pelalawan ke depan.

Salah seorang Pembina, yang juga mantan Ketua PGRI Kabupaten Pelalawan MD. Rizal mengatakan, bahwa hal itu wajar-wajar saja karena itu merupakan dinamika dalam sebuah organisasi. Namun yang perlu diingat adalah bahwa organisasi PGRI adalah organisasi profesi yang independen, jadi dalam pemilihan nanti jangan ada kegaduhan.

"Siapa pun yang mencalonkan jadi Ketua, itu wajar-wajar saja karena itulah dinamika dalam sebuah organisasi. Yang perlu diingat, bahwa organisasi PGRI ini adalah organisasi profesi yang independen", terang Md.Rizal pada Riaubernas.com, Rabu (7/3/2018).

Md juga menjelaskan, semua mekanisme harus diikuti secara jujur dan benar. Semua Pimpinan Cabang PGRI berhak mengusulkan bakal calon ketua. Perlu diingat oleh balon Ketua DPD PGRI Pelalawan bahwa organisasi ini "ruh" nya adalah memperjuangan dan mengayomi semua aspek yang berkaitan dengan profesi Guru. Jadi sudah semestinya PGRI bisa menjadi wadah bagi para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, mengajak dan menjadikan guru untuk berinovasi, wadah bagi para guru untuk meningkatkan kinerja. Juga mengadakan seminar- seminar yang tujuannya menjadikan guru sebagai pendidik yang berprestasi di bidangnya.

Idealnya, kata mantan Ketua PGRI ini, untuk sosok Ketua PGRI itu jangan berasal dari kalangan Birokrasi. Alangkah lebih elok jika sosok calon ketua itu berasal dari para pendidik itu sendiri, atau guru-guru senior dan bisa juga dari pengawas sekolah. Apalagi para guru kan ASN yang memang dilarang ikut atau masuk dalam politik praktis.

"Idealnya Ketua PGRI jangan dari birokrat, lebih bagus dari kalangan guru atau guru-guru senior, bisa juga pengawas sekolah. Guru itukan ASN yang tidak boleh ikut dalam ranah politik praktis", tegasnya. 

Katanya, organisasi PGRI ini jangan sampai terjebak ke ranah politik praktis. Artinya, Ketua PGRI berikutnya harus membawa organisasi PGRI ke ranah bagaimana Guru itu betul-betul menjadi profesional dalam bekerja. Apalagi tugas dan tantangan profesi guru di era milenial ini semakin berat. Dengan kata lain, generasi milenial perlu disentuh dengan berbagai inovasi pembelajaran.

"Jadi kalau malah berkutat ke ranah politik praktis, jelas kita akan ketinggalan. Tantangan guru saat ini jelas berbeda dengan dulu, ini zaman milenial dengan generasi yang milenial juga, jadi harus ada terobosan serta inovasi-inovasi baru dalam pembelajarannya. Kalau tidak seperti itu, yakinlah kita akan ketinggalan jauh, baik itu siswanya maupun gurunya sendiri," tandasnya. 

Sementara, salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya pada media ini mengharapkan, agar PGRI dapat menjadi wadah penyatu para guru. Dirinya meminta juga agar organisasi PGRI ini lepas dari berbagai kepentingan politik, sehingga PGRI ini benar-benar bisa menjadi wadah aspirasi para guru dalam kapasitasnya sebagai pendidik.
 
"Kita berharap, PGRI ini bisa menjadi wadah pemersatu bagi para guru, dan terlepas dari berbagai kepentingan politik", harapnya. (sam)