Oleh: Rahmad, S.T

SEBAGAI sebuah Negara demokrasi, pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan pilar utama dalam menentukan siapa calon pemimpin yang akan ditunjuk oleh rakyatnya. Pemilu menjadi sarana implementasi kedaulatan rakyat yang bertujuan menciptakan system pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Memasuki tahun politik 2024 banyak terjadi turbulensi politik dalam pemilu yang akan datang. Gangguan stabilitas politik bisa datang baik dari samping, belakang maupun lewat arah depan. Terjadinya kondisi tersebut harus betul-betul diseriusi oleh segenap stakeholder terkait dengan aktivitas proses elektoral yang sekarang sudah berjalan, baik oleh pemerintah maupun juga termasuk para elite partai politik.

Dinamika politik tanah air saat ini memberikan fakta yang beragam, mulai dari maneuver partai politik dalam koalisi pencapresan, pencalonan legislatif, bongkar pasang koalisi hingga pergeseran pengurus partai politik. Padahal hari pencalonan dan pencoblosan semakin dekat, namun dinamika tersebut terus liar kesana kemari. Turbulensi politik menjelang pemilu ini biasanya terjadi karena adanya persaingan yang ketat antara partai politik, kandidat calon baik dalam partai politik yang sama ataupun berbeda bahkan di internal partai politik itu sendiri.

Turbulensi politik menjelang pemilu ini dapat mencakup berbagai hal, penggunaan isu-isu sensitive atau controversial untuk mendapatkan dukungan politik, penyebaran berita palsu atau hoaks yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat publik, serta disharmoni di internal partai politik. Fenomena bubarnya koalisi dalam pencapresan menjelang pemilu 2024 menjadi salah satu indicator adanya turbulensi dalam politik tanah air saat ini.

Dalam beberapa kasus, turbulensi politik saat jelang pemilu dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara bahkan memberikan dampak negative terhadap perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun partai politik itu sendiri untuk bertanggung jawab menjaga stabilitas politik menjelang pemilu 2024 dengan cara mengedukasi masyarakat tentang isu-isu politik yang relevan, meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan, serta memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada semua peserta pemilu.

Dampak buruk dari Turbulensi politik diantaranya, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat calon. Hal ini dapat mengganggu citra public dan membuat orang ragu untuk mendukung atau memilih partai dan kandidat tersebut, Dampak lainnya adalah terganggunya kampanye kandidat calon. Banyak waktu dan sumber daya yang terbuang untuk menangani masalah perubahan kondisi politik, hal ini dapat menghambat kemampuan kandidat untuk mempromosikan pesan dan agenda kampanye mereka.

Jika kandidat dan partai politik terlibat dalam turbulensi politik yang serius, maka masyarakat dapat menarik dukungannya. Partai politik kemungkinan besar akan kehilangan backing finansial, sumber daya, dan jaringan konstituen yang solid untuk kampanye politik dalam rangka merebut kemenangan pada Pemilu 2024 nanti. Pengaruh lain dari kondisi ini adalah berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilih. Turbulensi politik dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika masyarakat merasa frustrasi atau kecewa dengan kondisi politik yang terjadi, mereka mungkin enggan memilih atau terlibat dalam proses politik. Ini dapat berdampak negative pada jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan dan partai politik akan kehilangan basis dukungan yang telah terbina selama ini.

Kemampuan seorang kandidat yang mampu menavigasi turbulensi politik ini dengan bijak sana, maka mereka akan dapat memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki citra public dan memenangkan dukungan pemilih. Setiap permasalahan merupakan esensi dari causa perkembangan kehidupan, sehingga kemampuan untuk merumuskan resolusi sesuai identifikasi masalah yang perlu dikembangkan guna mencari jalan keluar terbaik. Kemampuan survival dalam kondisi turbulensi politik ini dapat menggunakan formulasi strategi pengambilan keputusan kritis disaat yang tidak terkondisikan. Bila sudah demikian, maka kemampuan dalam merumuskan kebijakan kritis menjadi mandatory penting hingga kemudian menetapkan implementasi atas choice option yang ditujukan sebagai pemecahan yang suitable ata sproblematika yang dihadapi.

Pilihan sulit itu terkadang harus diambil sebagai sebuah keputusan yang tepat untuk menyelamatkan misi politik dan amanah dari konstituen.Tidak sedikit yang harus hijrah kepartai lain untuk bisa terus menjalankan amanah yang telah dititipkan di pundaknya. (penulis adalah aktivis GMNI dan politisi muda)