PELALAWAN (Riaubernas) - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dalam catatan nya menyebutkan perusahaan milik Sukanto Tanoto di bawah naungan Raja Garuda Emas (RGE) punya sejarah panjang dalam korupsi kehutanan di negeri Melayu Riau ini. Beberapa pejabat terpedaya dengan tipu muslihat yang dilancarkan oleh anak buah Tan Kang Hoo ini hingga berakhir dalam operasi anti rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di vonis bersalah oleh pengadilan sampai inkrah.

Dalam catatan Jikalahari, ada nama Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau kala itu yang menerima upeti dari RAPP, Azmun Jaafar Bupati Pelalawan yang lebih dulu di cokok KPK dan Bupati Siak, Arwin As serta tiga Kadis Kehutanan Riau yang ikut terlibat dalam memuluskan langkah RAPP menjajah tanah Riau.

"Belakangan pun diketahui bahwa izin yang diperoleh perusahaan-perusahaan penyuplai kayu hutan ke APRIL Grup ini diperoleh dengan tindakan melawan hukum, berupa suap untuk memuluskan terbitnya izin di atas tegakan hutan alam, yang jelas-jelas saat itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ada 16 izin perusahaan HTI yang terafiliasi dengan APRIL Group memperoleh izin HTI dan RKTnya di atas hutan alam. Atas penerbitan izin ini, Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Tiga Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Gubernur Riau Rusli Zainal divonis bersalah karena menyalah gunakan kewenangannya untuk menerbitkan izin di areal yang tidak seharusnya," beber Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setyo dalam catatannya yang diterima redaksi.

Dari perilaku korup dan mental suap yang dimainkan oleh anak buah Sukanto Tanoto itu menyebabkan hilangnya hutan alam di Riau.

"Diperkirakan nilai tegakan hutam alam yang telah hilang mencapai Rp 2,5 triliun dan perekonomian negara telah dirugikan mencapai Rp 1,3 triliun," sebut Okto merinci.

Agar tidak terjatuh di lubang yang sama, Ketua Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan (GP3) Juhendri mengingatkan pengambil kebijakan di daerah, baik di Provinsi Riau maupun di Pemkab Pelalawan, Pemkab Siak dan Pemkab Pemkab yang menjadi bagian dari wilayah operasional RAPP untuk mesti hati hati atas bujukan dan rayuan untuk menghalalkan segala cara agar izin kegiatan keluar dan menguntungkan RAPP sepihak.

"Kita ingatkan Gubernur Riau terpilih, Bupati Pelalawan terpilih dan Bupati Siak terpilih nanti untuk hati hati dengan RAPP, karena sudah ada pengalaman pemimpin kita bermasalah dengan hukum karena menerima suap dari anak buah Sukanto Tanoto," kata Juhendri, Kamis (19/12/2024).

Dilanjutkan pria yang akrab disapa Jo, walaupun kepala daerah di negeri Riau ini sudah hati-hati, RAPP akan mencari cara agar keinginan menguasai hutan berbungkus HTI dapat terealisasi, tentu pendekatan dengan penguasa di daerah.

"Agar tidak terjebak, pak Gubri, pak bupati-bupati di Riau ini jagalah jarak dengan RAPP, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama," imbuhnya.

Jo juga menyoroti kasus suap yang melibatkan RAPP dan kepala daerah, hanya ditanggung oleh penerima suap saja, sedangkan RAPP sebagai pemberi suap bebas dari jerat hukum.

"Sudah cukuplah kita diperdaya oleh Sukanto Tanoto cs, jangan sampai terjadi yang kedua," katanya Jo mengingatkan.

Senada dengan GP3, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Pelalawan juga memberikan  peringatan yang sama, mengingatkan kepala daerah di Riau untuk tidak tertipudaya dengan bujuk rayu RAPP.

"Yang saya lihat, tidak ada untungnya kepala daerah dengan RAPP bagi masyarakatnya. Entahlah bagi Gubernur dan Bupati secara pribadi, jangan sampai kepala daerah di Riau ini dimanfaatkan RAPP dan anak perusahaannya untuk menguasai tanah Riau, habis kita pak bupati, pak gubernur," tegas Ketua KAMMI Pelalawan Wahyu Widodo.

"Bahkan mantan Kades Sering pun tak luput dari korban suap RAPP," tambahnya.

Diakui mahasiswa ITP2I Pelalawan ini, RAPP sangat pandai menempatkan diri dengan kekuasaan, selalu menempel dengan kekuasaan untuk bisa mewujudkan keinginan RAPP menguasai Riau.

"Contohnya saja kalau ada kunjungan menteri ke Riau, selalu disambut dan dijamin oleh RAPP, banyak kebohongan yang dilontarkan seakan RAPP peduli dengan masyarakat, dengan lingkungan dan hutan, padahal faktanya adalah sebaliknya.

"RAPP itu pandai cari muka, maka pak gubernur dan pak bupati harus hati hati, harus jaga jarak dengan RAPP," pungkasnya.

Humas RAPP, Disra Aldrick dan Budi Firmansyah ketika dikonfirmasi terkait hal ini hanya diam seribu bahasa, chat WhatsApp terkirim ke nomor kedua Humas RAPP ini sudah conteng dua namun enggan membalas konfirmasi media.***