PEKANBARU, RIAUBERNAS.COM - Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, saat ini kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang sebelumnya ditangani pemerintah kabupaten/kota kini dikembalikan ke pemerintah provinsi.

Terkait dengan wacana pengelolaan kewenangan tersebut, persoalan krusial yang terjadi justru pada kelanjutan pelimpahan wewenang SMA dan SMK. Pasalnya, masalah kenaikan pangkat PNS dan tenaga honor serta guru komite belum jelas solusi seperti apa kedepannya pasca dilimpahkan.

Persoalannya, dalam surat pelimpahan wewenang dari pusat terkait pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke provinsi hanya untuk guru PNS. Sedangkan untuk guru honorer belum ada solusinya.

Dan ini jelas membuat para pahlawan tanpa tanda jasa yang masih berstatus honorer makin bertambah galau. Apalagi kabar pemangkasan tenaga honorer yang dilakukan hampir di seluruh daerah belum usai, kini sudah ditambah lagi dengan pelimpahan kewenangan yang tanpa mengikutsertakan guru honorer.

Soalnya, jika pemerintah tidak menerima kellimpahan guru honor, maka akan ada sekitar 12.000 Guru honor yang harus dirumahkan. Pasalnya, dibandingkan guru yang berstatus PNS, maka jumlah guru honor jumlahnya dua kali lipat.  

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, H.Kansol, pada riaubernas.com, Jum'at (11/3/2016), dikonfirmasi soal mengatakan, bagaimanapun juga guru honorer sudah berpengalaman dalam mengajar. Kalau pemerintah hanya menarik guru PNS saja, maka siapa yang akan mengisi kekurangan guru di sekolah.

"Kondisi saat ini, kita sendiri masih kekurangan guru. Guru yang Non PNS itu jumlahnya sangat banyak mencapai 12.000 sedangkan guru PNS hanya 7.000, hampir satu kali lipat jumlahnya. Kalau salah satu saja yang ditarik kewenangannya, maka akan banyak sekolah yang kekurangan guru," ujar Kansol pada riaubernas.com usai pelantikan Majelis Pemimbing Saka WidyaBudaya Bakti Gerakan Pramuka di Hotel New Holliwod, Jum'at (11/3/2016).

Dikatakannya, sejauh ini persoalan tersebut memang belum ditemukan solusinya. Karena itu, pihaknya akan mengembalikan persoalan ini ke pimpinan. (bri)



Editor    : Ai