PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Sehari sebelum mengelar acara sosialisasi empat pilar di ruang Auditorium lantai 3 kantor Bupati Pelalawan, Kamis (27/06/2019) kemarin, Anggota DPD/MPR RI Dapil Riau Intsiawati Ayus, SH.MH melakukan kunjungan ke RSUD Selasih Pangkalan Kerinci.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota DPD/MPR RI Dapil Riau Intsiawati Ayus, SH.MH, menyempatkan diri untuk melihat-lihat kondisi RSUD Selasih dan sharing dengan Direktur RSUD.

Saat dikonfirmasi media ini, sebagai rumah sakit yang bertype B, apakah RSUD Selasih sudah memenuhi standart, baik disegi pelayanan, infrastruktur, fasilitas yang ada, maupun yang lainnya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Intsiawati Ayus menjelaskan, kalau dikatakan standart semua orang mempunyai kacamata yang berbeda, tolak ukur yang berbeda.

"Tapi izinkan saya argumentasi untuk ini, dari apa yang saya dampingi staf saya yang ada problem ibunya, hari ini fisit langsung tindakan, jadi saya lihat sudah baik dalam segi pelayanan, dan untuk menuntut lebih baik lagi perlu dukungan", terang Intsiawati kepada media ini disela-sela acara makan siang di rumah makan Pak Hitam Pangkalan Kerinci, Jum'at (28/06/2019) usai acara sosialisasi empat pilar.

Saya meminta juga, lanjutnya, pemerintah daerah seriuslah mendukung keberadaan Rumah sakit Selasih, baik itu menyangkut propertinya, alat-alat kesehatan. Hanya yang menjadi catatan saya, perlu lagi dilakukan pembinaan untuk pelayanan yang baik. Untuk fisik bangunan yang begitu, untuk alat-alat medis yangt begitu, saya menilainya RSUD Selasih sudah baik.

Ketika disinggung bahwa sejak 2015 RSUD Selasih sudah menjadi BLUD, namun sampai sekarang RSUD Selasih masih menerima kontribusi dana dari pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, Intsiawati Ayus mengatakan, "Bagi saya ini sebuah pilihan, tapi kalau saya Bupati disini, pilihannya saya lepas. Lepas dalam arti kata Swastakan penuh saja, biar dia lebih bergerak bebas", imbuhnya.

Ditambahkan Intsiawati, kalau itu masih disubsidi oleh pemda, itu sudah konsekwensi dari statusnya sebagai rumah sakit umum daerah. Konsekkwensinya mandiri atau tidak rumah sakit, dengan statusnya dia tetap didukung bagzet daerah. Sepanjang statusnya sebagai rumah sakit umum daerah, cukup tidak cukup, kurang tidak kurang, tetap harus dan kewajiban dari program pemerintah daerah untuk mensubsidi dana, itu kensekwensi.

"Dilepas atau tidak itu tergantung dari kemampuan ya, kan saya bilang kalau saya Bupatinya", pungkas Intsiawati Ayus sambil tersenyum. (sam)