PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Teriakan puluhan mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Pelalawan (AKNP) yang menuntut pengelola AKNP mundur dari jabatannya, seakan menjadi starting point guna membuka kebobrokan manajerial di kampus kebanggaan Kabupaten Pelalawan.

Presma AKNP, Andre Windhiarto, yang memimpin langsung aksi demo itu awalnya menyegel kampus, sehingga otomatis aktivis kampus menjadi lumpuh total. Ada lima point yang dituntut oleh para mahasiswa, yang bermuara pada tak cakapnya seorang Mukhtarius dalam mengelola kampus kebanggaan daerah ini.

Atas aksi demo yang dilakukan para mahasiswa ini, akhirnya mengundang para pejabat Pemda yakni Sekda Pelalawan Drs HT Mukhlis, Asisten 2 Atmonadi dan Kabag Kesra Akmamul Hadi untuk menyambangi kampus AKNP dan pengelola AKNP sendiri, Mukhtarius.

Tak hanya para pejabat pemda, anggota DPRD Pelalawan Komisi 1 yang memang membidangi pendidikan juga turut hadir ke kampus guna mencari akar persoalan yang terjadi di kampus AKNP. Dalam aksi demo itu, ada lima point yang dituntut oleh para mahasiswa, yakni adanya intimidasi kepada mahasiswa dan pemecatan Kepala Prodi Elektro Industri (Robi Oktabianto, ST) dan Kepala Labor Manajemen Informatika (Nurjiyah Suryani, S.Kom), setelah bersama mahasiswa melakukan hearing pada DPRD Kabupaten Pelalawan.

"Tidak adanya alumni AKNP yang dipekerjakan di perusahaan swasta seperti janji pengelola AKNP. Tidak adanya ujian kompetensi dan sedikitnya praktek vokasi (30%), sehingga menurunnya mutu pelajaran," tegas Presma AKNP, Andre, membacakan tuntutan mahasiswa di hadapan pejabat eksekutif dan legislatif Pelalawan.

Kemudian tidak adanya transparansi pendanaan bagi kegiatan mahasiswa maupun UKM meskipun telah diduga korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pangkalankerinci. Dan juga semakin tidak layaknya sarana dan prasarana di Kampus AKNP.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Drs HT Mukhlis menjelaskan panjang lebar satu-persatu tuntutan mahasiswa. Menurutnya, dirinya baru masuk ke persoalan AKNP dalam dua bulan terakhir ini. Pada saat melihat struktur pengelola AKNP, memang ditemukan berbagai kesalahan administrasi yang mendasar.

"Dan inilah yang harus diperbaiki ke depannya. Saya pribadi sudah langsung konsultasi ke kemendikti soal kampus ini, dan memang ada yang kesalahan dalam pengelolaan Kampus AKNP. Saya pikir, dalam masa transisi ini, pasti ada yang tidak menerima. Tapi apa yang kita lakukan ini adalah untuk perbaikan AKNP ke depannya agar bisa secepatnya mandiri," ungkapnya.

Artinya, sambung Sekda, ada proses-proses yang harus dilaksanakan dalam masa transisi seperti saat ini. Pemkab di sini tengah melakukan pembenahan-pembenahan, jadi begitu dilakukan pembenahan dengan menegakkan peraturan sesuai dengan Permendikti, maka ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman.

Sementara soal tuntutan mahasiswa yang menginginkan pencopotan Mukhtarius dari jabatannya sebagai pengelola, untuk hal ini pihaknya tak bisa mengambil keputusan karena ini adalah wewenang Bupati.

Dia menginginkan agar mahasiswa kembali dalam proses belajar-mengajar seperti biasa. Salah satu anggota DPRD Pelalawan, Faizal, menanggapi soal aksi mahasiswa ini meminta agar Pemkab benar-benar serius menuntaskan persoalan ini. Apalagi AKNP ini merupakan kampus satu-satunya milik Pemkab Pelalawan yang juga merupakan pengejawantahan dari program Bupati.

"Kami menginginkan Pemkab serius menanggapi persoalan ini dan tuntutan mahasiswa soal pergantian pengelola. Jangan main-main dengan dunia pendidikan," tandasnya.

Begitu juga soal MoU dengan perusahaan-perusahaan harus ditinjau ulang kembali. Soalnya ironis jika sampai saat ini belum ada satu pun alumni AKNP yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Pelalawan.

"Perlu ditanyakan sejauhmana item-item di MoU dengan perusahaan itu dijabarkan. Seharusnya kan tiap tahun ada lah yang masuk atau kerja di perusahaan yang ada di daerah ini. Kalau tidak banyak, sedikit pun jadi. Jangan MoU dengan perusahaan itu hanya sekedar simbol saja," ujarnya.

Disinggung soal ketidakmampuan leadership pengelola AKNP dalam hal ini Mukhtarius, secara gamblang tak mau menuding jika pengelola AKNP tersebut tak mampu memimpin. Hanya saja, semua bisa melihat dan menilai sendiri sejauhmana kemampuan pengelola AKNP berbuat demi kemajuan kampus.

"Itu bisa kita lihat sendiri dan menilai. Saya hanya menginginkan agar Pemkab bisa jeli dalam
menempatkan orangnya untuk mengelola kampus kebanggaan daerah ini. Jangan dunia pendidikan dicampuradukkan dengan hal-hal lainnya, dan Pemda harus jeli dalam hal ini," tegasnya. (tim)




Editor    : Ai