ROKAN HILIR (Riaubernas) - Sidang Paripurna DPRD Rokan hilir penyampaian Pandangan umum fraksi fraksi terhadap RAPBD kabupaten Rohil TA 2022.

Pemerintah Rokan hilir mengajukan pendapatan daerah sebesar Rp 1,8 triliun lebih. Sedangkan Belanja daerah diajukan sebesar Rp 2 triliun lebih. 

Pandangan umum fraksi fraksi juga menyampaikan pendapat dan koreksinya terhadap RAPBD 2022 

Sidang dibuka Ketua DPRD Rohil maston, didamping WK H.Abdullah, WK Basiran Nur Effendi, WK Hamzah, Rabu (15/12/21) disalah satu hotel dibagan siapiapi 

Selain itu dari pemda juga hadir Sekda Rohil HM.Job Kurniawan, Kepala OPD dan Sekwan Rohil Sarman Syahroni ,ST 

Seluruh fraksi senada meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan sektor penerima pajak dan retribusi .

Purnomo dari fraksi PDIP mengatakan perlu digaris bawahi Belanja daerah lebih besar dari target penerima 
ini harus disesuaikan serta minta  penjelasan 

"Sangat perlu pengawasan masing masing komisi harus disesuai dengan pola prinsipnya ,"imbuhnya

Sementara Fraksi Golkar Aswin SE, Golkar mengatakan Rancangan APBD adalah strategis kebijakan untuk meningkat pelayanan begitu untuk kesejahteraan masyarakat 

Fraksi Golkar menyatakan fokus prinsip sebagai fungsi tugas kontrol, pengawasan dan Bugeting 

Menurut Aswin Infrastruktur kebutuhan yang mendasar monitoring kedaerah banyak ada ketimpangan sosial, jalan sulit dilalui 

Kedepan fraksi Golkar berharap pengembangan sarana jalan harus secara konferenship 

Pandangan umum Fraksi Partai Nasdem ,sumini meminta agar pemerintah  menerapkan teknologi digital 
agar belanja daerah terlihat  lebih akurat . Disisi lainnya pengunaan teknologi dapat mendukung sektor ekonomi digital seperti UKM dan sektor nya 

Jufridin Fraksi Hanura menyatakan perlu ditinjau ulang RAPBD 2022 karena pendapat dan belanja tidak seimbang Pengajuan pendapatan Rp 1.8 Triliun, Sedangkan belanja diajukan Rp 2 triliun 
 
Fraksi Demokrat Patli, menyatakan pengajuan KUA PPAS pedoman Nota keuangan namun RAPBD diharapkan merealisasikan janji kampanye sejalan dengan RPJMD

F.Demokrat berharap perlu peningkatan Revitalisasi distribusi dan Revitalisasi BUMD secara menyuruh , 

Kemudian penuhi hak hak mendasar bagi masyarakat seperti mendapat kesehatan dan pendidikan 

Menyusul Fraksi PAN Budi Santoso mengatakan perlu mencermati Nota keuangan daerah 2022 

Ia menyatakan APBD instrumen kebijakan perlu esensi sesuai kebutuhan agar selaras program pusat meskipun punya metode  

"Kami meminta audit penerima dana peryataan modal BUMD begitu juga penjelas fee dan tenga lokal diblok Rokan  ,"katanya 

Fraksi PKS mengatakan rancangan RAPBD adalah istimewa bersama RPJMD untuk Bupati dan wakil pertama 

PKS juga mendorong pemda mengali sumber potensi daerah .Menurut PKS pemberian insentif guru Mts dan MDA sangat diapresiasi namun  perlu memerhatikan nasib guru honorer

Fraksi Gabungan indonesia Bangkit ,Syahri usman mengatakan pengelolaan ekonomi daerah keputusan politik dalam mengawal intrumen APBD 

Sementara KUA /PPAS diajukan perlu  disingkronasi RAPBD 2022 karna pengunaan APBD perlu proritas baik tidak langsung maupun langsung 

Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya (GGPB )menyimak terhadap Nota keuangan daerah 2022 disampaikan Pemda 

Fraksi GGPB minta pemda memperhatikan ekonomi di masyarakat sektor perikanan dan sektor pertanian 

"Petani harus mendapat pupuk subsidi .Kemudian memberikan pelatihan dan ketrampilan beragam program ,"tambahnya (Syofyan Rambah)