ROKAN HILIR, RIAUBERNAS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) mengajak pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rohil secara bersama-sama Membangun negeri yang berjuluk Seribu Kubah ini. Pasalnya, KAHMI adalah salah satu organisasi yang terbentuk dan pengurusnya berasal dari tamatan berbagai universitas di tanah air yang memiliki pemikiran yang cerdas dan jenius.

"Apalagi di Rohil ini masih banyak potensi yang belum dikembangkan dan digali secara maksimal, bagi pengurus KAHMI yang memiliki sanak keluarga maupun kerabat yang memiliki modal besar, baik itu yang berasal dalam negeri maupun luar negeri silahkan ajak berinvestasi di Rohil. Mengenai berbagai kebutuhan dan perizinannya kita akan gratiskan," kata Bupati Rohil, H Suyatno Amp saat memberikan kata sambutan pada acara pelantikan dan pengukuhan Majelis pimpinan Daerah KAHMI Rohil periode 2015-2020, Kamis (17/3) di Gedung Serbaguna, Bagansiapiapi.

Ia mengatakan, ajakan yang ditawarkan pada KAHMI Rohil itu dikarenakan pengurus KAHMI ini berasal dari berbagai profesi yang telah menamatkan pendidikannya di berbagai universitas yang ada di tanah air.

"Makanya, kita mengajak KAHMI Rohil untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan memberikan masukan-masukan yang cemerlang kepada pemerintah," tandasnya.

Selain itu, dia juga meminta KAHMI Rohil untuk bisa mendatangkan investor agar bisa berinvestasi di Rohil.

"Mari kita bersama-sama berjuang untuk membangun negeri ini, berikan pemikiran dan masukan-masukan yang positif ke pemerintah daerah bagaimana ke depannya kita bisa mengembangkan pembangunan di negeri ini," katanya.

Diterangkan, apalagi saat ini di Rohil terjadi defisit Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) sebesar Rp 812 Miliar. Nah, dengan keadaan ini tentu tidak bisa lagi hanya mengharapkan DBH dari pemerintah pusat sebagai pendapatan Asil Daerah (PAD).

"Karena itu, keberadaan KAHMI Rohil ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mencari jalan keluarnya agar PAD bisa meningkat," tandasnya.

Orang nomor satu di Negeri Seribu Kubah ini juga membeberkan terjadinya defisit anggaran dikarenakan penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga terjadi silpa besar-besaran. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada daerah sebagai daerah otonomi dan sering mengubah-ubah peraturan yang ada.

"Kalau di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto berakhirnya tahun anggaran itu pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, jadi pemerintah daerah memiliki waktu lebih kurang 7 bulan untuk menjalankan dan menyelesaikan berbagai program pembangunan. Sementara peraturan saat ini, tanggal 31 Desember tahun anggaran berakhir. Nah, hal ini membuat penyerapan APBD kurang maksimal dan membuat terjadinya silpa besar-besaran," ungkapnya.

Tak hanya itu, sambungnya, Pemerintah pusat juga tidak komit memberlakukan otonomi bagi daerah. Dimana saat ini sebagian hasil yang dimiliki oleh daerah masih dikelola dan diambil oleh pusat. Salah satunya adalah pajak Perkebunan. Rohil ini memiliki ratusan ribu hakter (Ha) lahan perkebunan, akan tetapi pajak perkebunannya masih diambil oleh pusat.

"Kalau pajak perkebunan itu diambil daerah maka sangat diyakini seluruh jalan yang ada di Negeri Seribu Kubah ini akan terlihat mulus dan dibangun dengan memakai sistem rigid," ujarnya Optimis.

Ditempat yang sama, ketua umum KAHMI Propinsi Riau, Johar Firdaus mengatakan kalau keberadaan KAHMI ini untuk membantu pemerintah dalam rangka membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih maju. KAHMI ini pengurusnya juga terdiri dari orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas dan berwawasan yang nantinya bisa memberikan spirit bagi pemerintah.

"Kita minta KAHMI Rohil untuk bekerja dengan maksimal untuk membantu pemerintah dalam membangun kabupaten Rokan Hilir. Berikan pikiran-pikiran kepada pemerintah untuk membangun kampung halaman kita demi kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.

Sementara itu, ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI, Prof Dr Mahfud MD Mengatakan kalau pengurus KAHMI memang berasal dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Namun, pendidikan itu tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

"Banyak yang berpendidikan tinggi akan tetapi tidak memiliki ilmu dan tidak cerdas dalam berpikir, terkadang orang kuliah hanya ingin mendapatkan gelar dan ijazah saja untuk dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melamar pekerjaan, "kata Mahfud.

Katanya, gelar apapun yang didapat tidak perlu dibanggakan kalau tidak bisa memberikan kontribusi bagi daerah.

"Banyak yang hanya berpendidikan SMA, akan tetapi memberikan kontribusi bagi daerahnya dengan menyumbangkan pemikiran yang dimilikinya," kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Acara pelantikan dan pengukuhan KAHMI Rohil itu dihadiri oleh ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan, Plt Sekdakab Rohil Drs H Surya Arfan Msi, Para Pimpinan SKPD, Ketua MUI Rohil Drs H Wan Achmad Syaiful Msi, Para Camat, Ormas, Tokoh Pemuda, dan undangan lainnya. (adv/hms/ar)



Editor    : Ai