KEPULAUAN MERANTI, RIAUBERNAS.com - Aparatur negara harus menjadi agen pembangunan dan pemersatu bangsa serta ikut menciptakan ketertiban lingkungan. Karena itu, perlu adanya satu persepsi di seluruh jajaran pemerintahan agar kinerja dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik khususnya usai Pilkada yang penuh dengan hiruk pikuk.

Ini disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irwan M.Si dan Wakil Bupati H. Said Hasyim di hari pertama masuk kerja, Jum'at (19/2/2016). Dalam arahannya kepada seluruh Kepala SKPD Eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Kepulauan Meranti, ia juga mengajak seluruh SKPD kembali menyatukan perspsi dalam membangun Meranti.

"Saya mengajak jajaran Birokrasi Eselon II, III dan IV menjadi agen pembangunan masyarakat dan ikut menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kita menyadari di dalam politik selalu diwarnai pro dan kontra yang menimbulkan efek luar biasa, terjadinya perpecahan di tengah masyarakat, saat ini Pilkada telah usai dan Bupati-Wakil Bupati terpilih sudah pula dilantik mari kita satukan persepsi dalam membangun Meranti," ajaknya.

Ia juga meminta pada PNS dan Non PNS untuk meningkatkan etos kerja karena dari informasi masyarakat selama Pilkada berlangsung telah terjadi penurunan Etos kerja.

"Saya pikir ini sangat berbahaya karena akan berdampak pada penurunan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kembali kepada kodrat awal memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," tandasnya.

Namun secara tegas ia juga mengatakan jika ada PNS khususnya Pejabat yang tidak bisa satu persepsi atau tidak mampu bekerja dengan baik diharapkan untuk mengundurkan diri.

"Mari satukan persepsi jika ada pejabat ataupun non pejabat yang merasa tidak bisa bekerja dengan baik lebih baik mengundurkan diri, tim tidak akan bisa bekerja jika tidak solid dan bertanggung jawab," tegasnya.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu juga menyoroti perihal terjadinya defisit anggaran di tahun 2015 dan berharap kajian itu tidak terulang lagi. Khususnya menyangkut hutang kepada rekanan dan meminta paling lama akhir Maret dapat dituntaskan.

"Paling lambat Maret semua hutang Pemda sudah tuntas, semua SKPD mari lakukan antisipasi, jadikan hikmah dan pelajaran untuk tidak mengulanginya di masa datang," katanya.

Menurutnya, dengan penurunan PAD Kabupaten Meranti maka setiap pengelola anggaran perlu memahami bagaimana pengelolaan APBD 2016 dengan baik. Dimana jika terjadi penurunan biaya pembangunan harus diiringi dengan penurunan biaya rutin.

"Jangan hanya biaya pembangunan saja yang turun tetapi juga biaya rutin karena ini harus berbanding lurus, agar tidak ada dugaan kebocoran anggaran," tutupnya. (azw)



Editor    : Ai