ROHIL, RIAUBERNAS.COM - Koordinator tim sembilan peserta petani plasma PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) kembali menyurati anggota DPRD Rokan Hilir untuk permintaan hearing kedua, oleh karena layangan surat permintaan pertama untuk hearing belum direspon oleh wakil rakyat.

Peryataan itu disampaikan oleh Koordinator Tim sembilan Petani plasma, PT. JPP, Zulpakar SE.Msi, Selasa (24/4/18), di Hotel Lion kepada media ini. Surat kedua untuk mengelar hearing ini,atas usulan kuasa hukum petani plasma jika tidak direspon, akan ada lagi surat susulan ketiga untuk lembaga terhormat DPRD Rokan Hilir tersebut.

"Perlu dipertanyakan kinerja dan Kridibilitas anggota DPRD Rohil, mereka apakah berpihak kepada perusahaan dan kroni-kroninya atau berpihak kepada masyarakat terhadap aspirasi masyarakat peserta petani plasma PT. JJP yang menginginkan hearing", tegas Zulpakar.

Permintaan pertanggung jawaban PT.JJP dengan kesepakatan bersama pada 6 Desember 2010 lalu ,antara PT.JJP dengan pemda Rohil, Camat Se-Kubu dan Camat Pekaitan, dan diketahui oleh Wakil Bupati saat itu H. Suyatno.

Selain itu, lanjut Zulpakar, minta pembagian plasma secara permanen tanpa ada dalih apapun, kepada penerima petani plasma sesuai perjanjian bersama PT.JJP, KUD Bagansiapiapi, Bupati Rohil dan masyarakat Kubu yang tertuang pada 24 april 2003, dengan luas lahan terdiri, 3.400 Ha. Dimana Petani plasma kubu 2.150 Ha, dan Petani Plasma Bangko 1.250 Ha,

Kemudian, tambah Zulpakar, minta PT.JJP segera menghentikan semua aktivitas kegiatan KUD Bagansiapiapi, serta Koperasi seribu kubah, pembagian lanjutan hasil plasma serta penyaluran dana konvensasi kedua koperasi itu, karena kami menilai, kedua koperasi tersebut tidak bisa bekerja sesuai SK yang diamanatkan Bupati Rohil no 35 tahun 2011.

"Selain menghentikan aktivitas juga tidak memgurangi hak dari petani plasma, sampai batas waktu penyelesaian konkrit dibagikan lahan petani plasma secara permanent", tandas Zulapakar. (Syofyan)