ROHIL, RIAUBERNAS.COM - Rapat Orientasi Percepatan Anggaran Pendapatan Daerah, baik itu dari pengelola organisasi perangkat daerah (OPD) Bidang Pendidikan, maupun Bidang Pariwisata dan Kesehatan serta bagian lainnya guna menyelesaikan pembayaran utang tunda bayar tahun 2016- 2017.

Penyelesaian hutang pemerintah Rokan Hilir tahun yang lalu segera didalami berdasarkan triwulan, sedangkan banyak kegiatan dan kebutuhan yang sangat mendesak, contoh pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya.

"Tahun 2018 ini, Pemkab Rohil akan melunasi utang tahun 2016 Rp 50 Milyar dan di tahun 2017 Sebesar Rp 100 Milyar, diperkirakan keseluruhannya sebesar Rp 150 Milyar", Demikian diungkapkan oleh Sekda Rohil, Drs H.Surya Arfan ,Rabu (4/4/2018) kemarin.

Sekda menambahkan, sementara Pemerintah Pusat melalui Dirjen perimbangan mengangap, kita daerah pernah kelebihan pembayaran transfer Dana Bagi Hasil ( DBH) tahun 2013-2014 sehingga terjadinya pemotongan, sehingga triwulan ke-4 akhir tahun 2017 kemarin meleset perkiraan, sehingga daerah menjadi bingung dari pernyataan mereka.

Dijakarta waktu lalu,lanjut Surya arfan, saat pertemuan bersama Dirjen perimbangan dan Direktur anggaran, kita daerah meminta DBH ditranSferkan tepat waktu ke daerah, jika terjadi pemotongan anggaran, segera diberitahukan lebih awal.

Tidak hanya sampai disitu, jika terjadi kesalahan diminta dihitung ulang, permintaan tersebut sudah disepakati, 12 Kabupaten/Kota se-Riau. DBH 2013 -2017 diminta sama-sama menghitung ulang, karena di kota Pekanbaru sudah adanya Ahli akuntan penghitung DBH, terkait dengan hitungan hasil migas.

"Bayangkan, sebelumnya DBH Rohil sebesar Rp1.4 Triliun, kini tinggal Rp 400 milyar. Pada pertemuan di kota Batam pada 9/4/2018 kemarin, dijelaskan adanya kegiatan pembukaan sistem transfaransi untuk mengetahui kebocoran DBH yang tak diketahui daerah selama ini", beber Sekda. (Syofyan)