Wabup HT Hadiri Konfernas VI, Pelalawan Raih EFT Award 2025

JAKARTA (Riaubernas) – Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis (Konfernas VI) yang digelar di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Agustus 2025, Kabupaten Pelalawan menerima EFT Award 2025, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah ini dalam mengimplementasikan kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, yang hadir mewakili Bupati Pelalawan, H. Zukri S.M., M.M. Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Pelalawan ini sekaligus menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap upaya nasional dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Konfernas VI yang mengusung tema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif”, diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dengan dukungan dari The Asia Foundation, PINUS Indonesia, dan PATTIRO. Acara ini mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai kalangan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi untuk mendorong inovasi dalam pendanaan ekologis di Indonesia.
Turut hadir dalam forum bergengsi ini, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, yang sama-sama menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan krisis iklim.
Konferensi ini juga menjadi ajang peluncuran platform digital EFTIndonesia.org sebagai pusat informasi publik terkait EFT, serta peluncuran Roadmap Advokasi KMS-PE. Selain itu, deklarasi Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) dan pembentukan Green Leaders Forum menjadi bagian dari inisiatif strategis nasional yang diluncurkan dalam agenda ini.
Pelalawan tercatat sebagai salah satu dari sedikit kabupaten/kota yang diganjar EFT Award tahun ini, berkat keberhasilannya dalam merancang dan menjalankan kebijakan fiskal yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup di daerah.***
Tulis Komentar