Siak, Riaubernas.com - Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Siak merespon komentar yang menyebut Bupati Siak Alfedri politisasi program pemerintah daerah dan Baznas jelang Pilkada Siak 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris DPD PAN Siak, H. Ridha Alwis Effendi kepada Riau Bernas, Minggu (8/9/2024)

Ridha Alwis menyatakan, sebelum masuk tahun politik, Alfedri sudah sering turun ke masyarakat sebagai Bupati atau istilah lebih dikenal dengan Cawe cawe (ikut serta dalam menangani sesuatu).

"Dari dulu Pak Bupati sudah turun ke bawah. Jauh-jauh hari sebelum tahun politik. Pak Alfedri kan bupati, dan kini masih menjabat, masak turun ke masyarakat pun dibilang politisasi," kata Ridha Alwis.

Bukti tiga tahun terakhir Alfedri-Husni Merza turun ke masyarakat saat ngantor di kampung (desa) setiap hari Jum'at lewat Program Bujang Kampung. Program ini, kata Ridha Alwis, satu-satunya di Indonesia kepala daerah berkantor di kampung.

"Mungkin kawan-kawan yang ikut kontestasi Pilkada Siak 2024 lupa atau melupakan ada program Pak Bupati dan Wabup tiap jum'at ngantor di kampung. Program ini sudah berjalan 3 tahun terakhir lo. Artinya bukan baru ini program, sudah lama," ujar Anggota DPRD Siak ini.

Lalu, lanjutnya, adanya program inovasi lainnya dari Bupati Siak lewat Siak Melesat. Lahirnya program Siak Melesat ini dari Program Bujang Kampung.

"Siak Melesat ini bukan politisasi. Sebelumnya saat Bujang Kampung juga diturunkan dokter ke tiap kampung-kampung. Tapi mungkin, Pak Bupati merasa kurang efektif. Jadi sekarang diturunkan tiap minggu 10 sampai 11 dokter spesialis tiap pekannya ke kampung. Nah, apakah itu salah. Jadi yang benar itu kek mana?," ujarnya sambil tersenyum.

Terus, menurut Alwis, tuduhan lain Bupati dan Wakil Bupati Siak mempolitisasi Baznas juga terkesan tendensius. Sebab selama ini keberhasilan Baznas Siak dalam mengumpulkan zakat tidak terlepas dari peran dan kebijakan pemerintah daerah.

"Kadang soal Baznas ini yang saya bingung. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin kita lupa bawah Pak Bupati selalu mengajak setiap PNS maupun perusahaan yang beroperasi di Siak untuk berzakat lewat Baznas. Sampai-sampai dapat penghargaan lo. Kalau lah itu pun salah, jadi yang benar itu kek mana?," ujarnya.

"Perlu kita ketahui, Pak Bupati dan Wabup masih menjabat, masih menjalankan roda pemerintahan di Siak sebelum ditetapkan oleh KPU sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak. Jadi sah-sah saja turun ke bawah," terangnya.

Alwis mengatakan, mestinya semua pihak baik bakal calon dan parpol harus memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat. "Mestinya begitu. Kalau tadi Pak Bupati dan Wabup sudah ditetapkan sebagai calon, turun ke bawah saat ada acara OPD, mungkin bisa dibilang politisasi program. Ini masih menjabat pun dituduh ini itu," kata Alwis.

"Kadang, maaf-maaf kata ni, siapapun kalau jadi lawan mereka, pasti disalahkan. Kalau kita tanya balik nanti, selama ini apa yang mereka perbuat, sejak kapan peduli masyarakat Siak ni, tak enak pula. Jadi menurut saya, mari kita berikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat," pungkasnya. (Van)