JAKARTA, RIAUBERNAS.com - Pendanaan proyek Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta-Bandung, pemerintah menjamin tak akan memakai biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Secara eksplisit, KAC adalah proyek business to business.

"Tidak ada jaminan dari pemerintah. Presiden tegaskan tidak ada jaminan finansial dari APBN untuk pembangunan kereta api cepat," kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/2/2016), seperti dilansir BeritaSatu.com.

Dia mengatakan, hal yang diperlukan yakni jaminan konsistensi kebijakan. "Yang akan dijamin adalah konsistensi kebijakan pembangunan kereta api cepat," imbuhnya.

Lanjutnya, Presiden juga menegaskan pentingnya transparansi, taat aturan dan akuntabilitas pembangunan kereta api cepat ini, yang harus dipatuhi oleh pelaksana pembangunan yaitu konsorsium yang tergabung dalam PT KCIC.

Menurutnya, Presiden mempersilakan BPK, BPKP, KPK dan kejaksaan untuk memastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan KAC.

"Itu saya kira sikap pemerintah," tegasnya. (***)


Editor    : Ai