Pemerintahan Jokowi - JK kembali membuka wacana akan memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta. Bahkan pemerintah telah mempersiapkan pemindahan ibu kota negara. Pemerintah menyebut Pulau Kalimantan menjadi tempat ideal untuk Ibu Kota Indonesia yang baru.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan Palangka Raya saat ini bukan lagi menjadi pilihan pemerintah untuk dijadikan ibu kota negara yang baru. Palangkaraya dinilai sudah tidak layak karena daya dukung lahan yang tidak memadai. Meskipun Palangka Raya memiliki wilayah yang luas yakni 2.679 kilometer persegi, atau hampir empat kali lebih luas dibandingkan luas Jakarta 740,3 kilometer persegi, lahan layak huni masih kecil dan rawan terjadi banjir apabila salah dalam mengelola.

 

Andrinof menyebut dua kota lain di Kalimantan Tengah, yakni Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan.

 

Saat melakukan kunjungan kerja di Palangka Raya pada pekan lalu, Andrinof Chaniago yang pernah menjadi salah seorang anggota Tim Visi Indonesia 2033 yang terbentuk pada 2008 atau pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan Kementerian PPN/Bappenas sedang membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota negara.

 

"Jadi akan sangat 'urgent'. Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup," kata Andrinof seperti dilansir dari Antara, Jakarta, (7/4).

 

Andrinof menyebut pemindahan ibu kota negara idealnya di Kalimantan karena lebih dekat dari Jawa. Kalau terlalu jauh dari Jawa akan susah menjaga kesinambungan.

 

Rencana pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru. Sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, telah diwacanakan pada 1957 bahwa Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai tempat perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Terakhir, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kembali merencanakan akan memindahkan ibu kota.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu mengaku mengaku kagum dengan pemerintah Kazakhstan yang sukses memindahkan ibu kota ke Astana. Penempatan dan tata kota yang dibangun membuat seluruh bangunan tertata rapi serta sesuai dengan rencana pemerintah.

 

Atas alasan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keinginannya untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain. SBY juga telah membentuk tim kecil yang sudah dibentuknya pada tiga tahun lalu saat wacana tersebut mulai bergulir.

 

"Kemarin pada saat kami atau bapak presiden melakukan kunjungan kerja ketiga negara, Kazakhstan, Polandia dan Rusia, memang beliau sangat terkesan dengan Ibu Kota Astana, Ibu Kota Kazakhstan merupakan kota baru yang merupakan kota atau ibu kota yang sengaja dibangun untuk Ibu Kota Kazakhstan dan itu memang sangat baik infrastruktur, sarana dan prasarana di kota itu demikian baik. Karena memang ditata dari awal dan dipersiapkan menjadi ibu kota," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha.

 

Tim kecil bentukan SBY tersebut telah bekerja secara informal untuk menimbang berbagai aspek rencana pemindahan ibu kota sampai pemerintah memutuskan untuk pindah. Namun, sejauh ini belum ada lokasi atau daerah yang bakal menjadi lokasi pemerintahan baru.

 

"Pertimbangan itu kan harus komprehensif, harus menyeluruh. Karena tidak mungkin kita bicara karena ada suatu hal, misalnya banjir saja kemudian kita mau pindah ke tempat lain. Tempat yang lain mungkin bebas dari banjir tapi belum tentu bebas dari masalah-masalah yang lain. Ini yang jadi pertimbangan bahwa pemindahan ibu kota menghindari dari masalah yang tidak diselesaikan lalu muncul masalah yang baru," paparnya.