PELALAWAN (Riaubernas)- Janji Bupati Pelalawan H Zukri ketika menemui masyarakat Kelurahan Pelalawan saat aksi demo menuntut penyelesaian fee tanaman kehidupan yang belum dibayarkan oleh PT. RAPP pada Senin (8/12/2025) lalu di nilai hanya lip service (omong kosong) semata. Waktu seminggu yang diminta orang nomor satu di daerah berjuluk negeri Seiya sekata untuk menyelesaikan sengkarut fee tanaman kehidupan tak jelas ujungnya.

"Sepertinya kami di prank pak bupati, seminggu kata beliau waktu itu sekarang sudah sebulan. Kini kami sadar, itu kata tiktoker,"kata Liaz Abnur, Senin (5/1/2026)

Sebulan menunggu kata tak pasti, masyarakat Kelurahan Pelalawan, lanjut Liaz, tak bisa lagi berharap pada Pemkab Pelalawan walaupun di pemimpin tertinggi adalah putra asli Pelalawan.

"Pak Bupati dan Sekdakab yang selama ini kami banggakan, rupanya cuma sekedar itu bisa nya, hanya bisa di banggakan. Belum bisa di harapkan,"lanjutnya

Yang menjadi kekecewaan masyarakat Kelurahan Pelalawan kepada sikap Pemkab di nilai menye menye dan tidak tegas untuk mengurai sengkarut di Kelurahan Pelalawan terkait fee tanaman kehidupan.

"Pemkab menye menye, sudah sebulan tapi tidak ada progress yang jelas ditunjukkan Pemkab, tidak ada wujud keseriusannya. Juru runding nya dengan RAPP belum ditunjuk,"katanya

Liaz berharap, Bupati dan Sekdakab kembali dengan komitmen komitmen yang diungkapkan sebulan lalu untuk mengedepankan kepentingan masyarakat Pelalawan diatas kepentingan apapun.

"Berhentikan berbahasa klasik pak bupati dan pak sekda. Tunjukkan lah bahwa Pemkab itu ada untuk masyarakat. Kemaren alasan sibuk pengesahan APBD, sekarang alasan apapun sudah tidak masuk lagi, karena sudah terlalu lama di prank Pemkab Pelalawan,"tegasnya

Masyarakat Kelurahan Pelalawan mengultimatum, jika pekan ini, Pemkab tidak juga menunjukkan progress nyata terkait penyelesaian fee tanaman kehidupan yang bermasalah dengan PT. RAPP selama lebih dari 32 tahun, maka masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan gedung DPRD Riau.

"Kalau di Kabupaten tidak sanggup, berarti kita minta bantuan ke Provinsi, kita minta kepada yang mampu, karena menurut kami, Bupati dan sekda sudah tidak mampu, mandul,"katanya

Liaz juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menaruh kecuriga an adanya kepentingan politik bupati dan Sekdakab yang menyebabkan tersendatnya komunikasi antara masyarakat dengan RAPP.

"Ini bukan politik, ini masalah ketidak niatan dan bisa ketid

ak mampuan, kita minta bantu saja kepada yang niat membantu dan yang mampu,"pungkasnya***