PELALAWAN (Riaubernas) - Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Pelalawan, akhir Juli lalu.

Saat membuka Musrembang secara resmi,  Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M. menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Pelalawan lima tahun ke depan.

"RPJMD adalah kunci arah pembangunan Pelalawan ke depan. Dalam proses penyusunannya, kita sangat membutuhkan masukan dan sinergi dari seluruh elemen, baik OPD, lembaga, tokoh masyarakat, akademisi maupun pelaku usaha." ujar Bupati.

Lebih lanjut, Zukri menegaskan bahwa visi besar Kabupaten Pelalawan telah dirumuskan dengan jelas, yakni “Terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang Maju, Ekonomi Mandiri, Nyaman dan Aman, Bermarwah, serta Berkelanjutan Tahun 2029” atau disingkat dengan tagline Pelalawan Menawan.

Menurutnya, arah pembangunan daerah harus berpijak pada tujuan utama dari kepemimpinan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Musrenbang RPJMD merupakan salah satu momentum strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah resmi untuk menyatukan visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Bagi pemerintah daerah, Musrenbang RPJMD memiliki makna yang sangat penting. Pertama, sebagai alat penyelarasan kebijakan. Melalui forum ini, rencana pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam pelaksanaan program.

Kedua, Musrenbang RPJMD menjadi media partisipasi publik. Kehadiran perwakilan masyarakat, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat sipil memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak berjalan sepihak, melainkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama.

Ketiga, forum ini merupakan momentum evaluasi awal. Dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan prioritas pembangunan yang realistis dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran daerah.

Selain itu, Musrenbang RPJMD juga menjadi landasan hukum dan arah kebijakan yang mengikat seluruh perangkat daerah. Program-program yang disepakati akan menjadi pedoman kerja selama lima tahun masa pemerintahan, sehingga setiap kebijakan memiliki dasar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, makna terbesar Musrenbang RPJMD bagi pemerintah daerah adalah sebagai komitmen bersama untuk membangun daerah secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Forum ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Dengan pelaksanaan Musrenbang RPJMD yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan yang bermarwah dan bermanfaat bagi semua.

"Tujuan dari sebuah kepemimpinan adalah menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memberikan pelayanan publik yang optimal." tegasnya.

Zukri juga memaparkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pelalawan menunjukkan progres signifikan. "Alhamdulillah, jumlah keluarga miskin ekstrem telah berhasil ditekan dari 6.720 KK menjadi 2.056 KK. Kita optimis akan menuntaskannya pada tahun 2025 ini." ungkapnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan tetap ada. Angka kemiskinan sempat mengalami kenaikan sebesar 3,4 persen dari tahun 2023 ke 2024, namun pada tahun 2025 ini kembali menunjukkan tren penurunan. 

“Target kita jelas, menurunkan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan." ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan koperasi, pengembangan unit usaha, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil.

"Pembangunan bukan hanya infrastruktur, tapi juga penguatan ekonomi rakyat dan pelayanan sosial. Karena itu, kita harus bekerja bersama dan fokus pada hasil nyata." pungkas Bupati.

Musrenbang RPJMD ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan instansi vertikal dan stakeholder pembangunan lainnya.(Samsul Bahri/Advertorial/Pelalawan)