PELALAWAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Riau meminta kepada Pemkab Pelalawan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pelalawan agar memprioritaskan guna melakukan sosialisasi terkait regulasi Sustainable Development Goals (SDGs) ke desa-desa yang ada di daerah ini.

"Apalagi tagline yang diusung adalah Desa membangun negara bukan sebaliknya negara membangun desa," tegas Anggota Komite 1 DPD RI, Instiawaty Ayus, pada media ini, Senin (25/1/2021).

Dia menjelaskan, karena itulah dalam kunkernya ke Pelalawan dirinya ingin menyerap dan menghimpun pelaksanaan  implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. Apalagi dari 60 Desa Mandiri yang ada di Riau, 20-nya ada di Kabupaten Pelalawan. 

"UU ini terkait erat dengan SDGs dan itu tidak semudah yang disampaikan dalam merealisasikan hal ini. Banyak hal yang harus dikerjakan," ujarnya.

Lanjutnya, karena itulah untuk implementasi SDGs ini, DPMD perlu diprioritaskan. Dan salah satu poin yang disampaikan oleh DMPD adalah masih butuhnya sosialisasi dari regulasi ini. 

"Bagaimana kita mau menghasilkan realisasi jika sosialisasinya sendiri belum maksimal. Karena itu, saya tegaskan lagi agar DPMD memiliki agenda prioritas penjadwalan regulasi SDGs. Namun tenaga untuk sosialisasi itu sendiri harus orang-orang terpilih karena tidak bisa asal sosialisasi pada 104 desa. Dan sosialisasi ini nantinya tidak hanya pada kadesnya saja, tapi lembaga perangkat desa BPD-nya dan juga tokoh masyarakatnya," ujarnya. 

Fungsional Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (PSM) DPMD Pelalawan, Syahrizul, ditanya soal pencapaian target sosialisasi mengatakan bahwa pencapaian target tergantung dari sarana dan prasarana.

"Selama ini sosialisasi hanya di medsos dan tidak semua desa memiliki medsos. Karena itu, kami mengharapkan adanya dukungan dari anggota DPD Riau untuk menyampaikan ke Kementerian Pedesaan agar kami didukung dalam hal sarana dan prasarana," katanya. 

Disinggung soal target dari sosialisasi SDGs itu sendiri, Syahrizul mengatakan bahwa jika didukung maka targetnya bulan Maret sudah selesai sosialisasi. Apalagi APBDes harus sudah selesai tanggal 31 Januari. 

"Apalagi APBDes mengakomodir semua termasuk BLT-DD. Dan BLT-DD kita laksanakan setiap bulan sampai Desember," tukasnya. (Sam) 

 Editor : Andy