PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Pemerintah Kabupaten Pelalawan melaksanakan rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana karthutla tahun 2020 yang berlangsung di auditorium Kantor Bupati di Pangkalan Kerinci, Kamis (24/01).

Rakor ini merupakan rapat koordinasi yang di lakukukan dalam rangka pencegahan dari awal penanggulangan bencana karhutla agar kebakaran hutan di Pelalawan bisa sejak dini terdeteksi dan dapat di lakukan pencegahan.

Rakor ini tampak  dihadiri oleh Bupati Pelalawan H.M.Harris, Kapolres Pelalawan AKBP M Hasyim Risahondua, Kejari Pelalawan yang diwakili oleh Kasi Intel Kejari Pelalawan Sumriadi, Ketua DPRD Adi Sukemi, Dandim  0313/KPR Letkol Inf Aidil Amin, Dinas DLHK Propinsi Riau serta Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Bambang Setyawan,SH,MH. Selain itu juga tampak hadir perwira di jajaran polres pelalawan, pimpinan perusahaan yang beroperasi, kepala opd, para camat dan Manggala Agni. 

Bupati Pelalawan H.M.Harris di awal sebelum memberikan sambutan langsung mengabsen satu persatu perusahaan yang hadir,  dari 73 nama perusahaan yang terdaftar dalam daftar absen, terdapat  8 perusahaan yang tidak hadir dalam rakor ini yaitu PT Guna Dodos, PT Peputra Supra Jaya, PT Pesaon Rayo, PT Merbau Pelalawan, PT Nasional Timber, PT Bukit Raya Timber, PT Putra Riau Perkasa dan PT RGM.

Usai mengabsen satu persatu perusahaan tersebut Bupati Harris mengingatkan perusahaan yang tidak hadir untuk cepat tanggap karena di rakor ini sudah di ingatkan dan menjadi catatan tersendiri bagi Bupati Pelalawan H.M.Harris serta Kapolres Pelalawan AKBP M.Hasyim Risahondua.

"Pak Kapolres langsung catat perusahaan yang tak hadir, jadi catatan bagi kita pas kejadian kebakaran hutan jangan tak di ingatkan, perusahaan yang tak hadir berarti tak serius menangani Karhutla. Pemda hanya meminta komitmen perusahaan untuk mencegah karhutla di wilayah masing-masing," tandasnya. 

Harris menambahkan juga para camat agar segera menganggarkan di Anggaran Dana Desa (ADD) untuk penanggulangan karhutla ini,dan apabila di temukan titik api segera lakukan pemadaman.

Bupati Pelalawan dua periode ini menambahkan agar kebakaran hutan ini perlu kita melihat situasi kondusifitas perlu kita menjaga daerah kita dari isu isu yang tidak dapat di pertanggungjawaban,selain itu juga nanti team perlu melakukan koordinasi bersama BPBD Provinsi untuk bantuan water booming.

"Perlu kita sama sama menjaga kondusifitas daerah agar jangan karhutla ini menjadi isu di tengah tahun politik sekarang dengan informasi dan berita yang tidak dapat di pertanggung jawabkan dimana Pelalawan adalah yang memiliki titik api menengah akan tetapi ini bisa menjadi isu nasional yang berdampak bagi kondusifitas daerah kita.Selain itu kita Pelalawan ini dekat dengan Propinsi langkah cepat kita lakukan koordinasi bersama BPBD Propinsi untuk waterboomingnya," tukasnya. 

Sementara itu, dalam arahannya, orang nomor satu di jajaran Polres Pelalawan menjelaskan bahwa dari 12 Kecamatan se Kab. Pelalawan hanya tiga Kecamatan yang terhindar dari karlahut, selanjutnya pihaknya juga telah membuat rayonisasi pencegahan dan penaganan karlahut sehingga pada saat di lapangan pihaknya sudah tahu apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing masing.

"Kami telah membuat S.O.P karlahut dan kami minta pihak perusahaan juga membuat S.O.P Karlahut. Ini perlu dilakukan guna meminimalisir karlahut khususnya di daerah ini," ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah sepakat dan membuat M.O.U bersama inspektorat dan kejaksaan agar Kepala Desa tidak salah dalam penggunaan anggaran untuk penyediaan peralatan penanganan karlahut. 

"Api adalah buatan alam maka mari kita berdoa, reaksi cepat serta solit untuk melakukan penanggulangan Karlahut," ujarnya.  

Dikatakannya, sejauh ini di Kabupaten lain angka karlahut sudah mencapai angka sekitar 200 - 300 Ha lahan terbakar, namun di Kabupaten Pelalawan karena petugas Karlahut kita terdiri TNI, Polri, BPBD, Perusahaan kita solid, cepat dan tanggap sehingga dapat ditangani secepatnya. (ndy) 

 Editor : Andy