Jakarta, Riaubernas.com - Anggota DPD RI Fahira Idris melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo, Kamis (23/1/2020) di Kantor DPD RI Gedung B Lantai 3 Jakarta.

Hal tersebut dilakukan setelah Senator asal DKI Jakarta itu berdialog, mendengarkan aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait ekspor perikanan Indonesia dikenai beragam hambatan nontarif di negara tujuan, terutama terkait serifikasi kesehatan hingga karantina.

Ada dua hal yang menjadi atensi Fahira Idris kepada Menteri Kelalutan dan Perikanan Edhy Prabowo pada rapat kerja tersebut, yang pertama persoalan sertifikasi kesehatan terletak pada pengurusannya.
"Dari informasi yang saya dapat, mengurus sertifikasi ini biayanya mahal dan tentunya memberatkan bagi para eksportir," kata Fahira Idris.

Sementara di Karantina, persoalannya adalah produk kita sering ditolak ketika sudah masuk dan diperiksa oleh badan karantina negara tujuan, lantaran dinilai tidak memenuhi standar kesehatan atau kebersihan produk makanan.

"Untuk karantina ini, saya melihat memang banyak negara-negara saat ini yang memang sengaja meningkatkan syarat impor dari sisi kesehatan untuk produk perikanan, dengan tujuan agar produk perikanan negara lain tidak masuk ke negara mereka. Bagaiman KKP menyikap hal ini," tanya Fahira Idris.

Dan yang kedua, terkait revisi beberapa permen. "Satu yang menarik perhatian saya adalah wacana dari KKP untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia," ungkapnya.

Kenapa menarik, lanjut Fahira, karena ini membuat gelisah nelayan tradisional sekaligus nelayan skala kecil. Karena Permen No.71 ini untuk melindungi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah laut Nusantara. Kami ingin mendapat penjelasan terkait revisi permen ini.

"Kami ingin penegasan dari Pak Menteri, bahwa jika memang benar Permen ini mau direvisi tidak merugikan nelayan tradisional dan menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan kita," tegas Senator Asal DKI Jakarta itu.

Setelah mendengarkan semua pertanyaan dari para Anggota Komite II DPD RI tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo menjawab secara baik dan gamblang semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian Anggota DPD RI Fahira Idris langsung menyerahkan Kondisi Perikanan dan Kelautan di Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri KKP RI Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, Fahira Idris merupakan Senator asal daerah DKI Jakarta. Dimana para pemilihnya kebanyakan berasal dari daerah Kepulauan 1000 dan di daerah Jakarta Utara, yang berprofesi sebagai nelayan, pengupas kerang, buruh dan lain sebagainya.

Dan perlu diketahui, Pulau 1000 memiliki potensi Laut yang sangat tinggi, dari sektor Perikanan luas, hingga Wisata Bahari yang potesial untuk di berdayakan. Kalau ini dikelola dengan baik akan menambah ekonomi dan kebahagiaan bagi warganya.

Karena dari bahan dasar ikan, dapat diolah dan dikembangkan dapat menjadi berbagai macam makanan dan kuliner yang bernilai ekonomis tinggi. (***)    
 

 

Sumber : Senator Fahira Idris. /  Editor : Samsul