PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Pasca pembacaan amar putusan MA yang dilakukan oleh Kasie Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau pada Senin kemarin (13/1/2020), sampai saat ini, Rabu (16/1/2020), warga yang tergabung dalam koperasi binaan PT. PSJ masih terus bertahan di titik lokasi mediasi.

Beralaskan terpal dan tenda seadanya, ribuan warga tetap bertahan di kebun yang selama ini menjadi sumber nafkah mereka. Menyebar di beberapa titik lokasi, ribuan warga terpencar-pencar menjadi beberapa kelompok. Laki perempuan, anak-anak bahkan yang masih harus digendong orangtuanya, ikut serta berbaur dalam tenda, seolah-olah turut merasakan penderitaan yang harus dialami orangtua mereka. 

Salah satu warga yang diwawancarai media ini, Liber Sihombing, menegaskan bahwa akan terus bertahan sampai adanya keputusan yang berpihak pada masyarakat. Bahkan jika harus mati pun dalam mempertahankan haknya, masyarakat telah siap. Apalagi masyarakat tidak pernah tahu-menahu soal adanya Keputusan MA, yang langsung atau tidak, menganiaya warga yang sudah 23 tahun mencari mata pencaharian sebagai petani di kebun ini. 

"Apapun yang terjadi kami akan terus bertahan di sini bahkan matipun masyarakat siap karena periuk kami sudah diserobot. 3323 Ha itu lahan kami, masyarakat, masak mau diserahkan ke perusahaan lain," katanya. 

Dia mengatakan namun akibat keputusan Mahkamah Agung, mereka merasa teraniaya. Masyarakat tidak terima seperti ini dan menuntut perhatian dari pemerintah. 

"Bukan kami tidak menghargai keputusan Mahkamah Agung, tapi tolong juga dengarkan kami, apalagi proses PK kan masih berjalan, tolonglah sampai ada keputusan dari PK itu," ujarnya berharap.

Lain lagi cerita Abdul Mariono, petani sawit yang sudah bermitra dengan PT. PSJ sejak tahun 1995. Menurutnya, sejak bermitra dengan PT. PSJ 24 tahun lalu, kehidupan ekonomi masyarakat di sini semakin membaik dan sejahtera. Di sini bagai Indonesia kecil dengan adanya berbagai suku namun tetap damai tanpa pernah ada masalah apapun. 

"Jadi kalau memang negara mau mengambil lahan kami ini dan diberikan ke perusahaan lain, berarti negara merampas hak kami sebagai masyarakat," tandasnya.

Dia tak habis pikir, kenapa hak rakyat diberikan kepada orang lain karena jika ini terjadi maka akan timbul krisis kemanusiaan. Bahkan tak menutup kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah di sana.

"Kalau anak-anak kami kelaparan, siapa yang akan memberi makan, apa negara mau memberi makan, jelas tidak akan mungkin," ujarnya.

Apalagi selama ini, lanjutnya, warga sudah memiliki penghasilan tetap dari hasil kebun itu. Dan selama ini, dari situlah warga menghidupi keluarganya serta membiayai pendidikan anak-anak. Jadi kalau tanah sejengkal milik warga dirampas, maka hal apapun warga akan siap untuk mempertahankannya. 

"Lahan seluas 3.323 Hektare itu di dalamnya masyarakat semua, itu nyata, dan bisa dilihat semua. Kalau ini memang mau dirampas berarti negara sudah tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat. Berarti keputusan hukum itu tidak memihak kepada yang lemah atau masyarakat," tandasnya.

Pada kesempatan itu, DPP Projamin yang merupakan tim Pemenangan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin hadir memberi semangat pada masyarakat. Dia mendukung masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya.

"Kalau saya lihat dimana-mana, 80 persen perkebunan di Riau ini semua bermasalah, dan bukan kali ini saja saya melihat persoalan yang seperti ini yaitu gesekan antara perusahaan dengan masyarakat. Kenapa, anggaplah ini gesekan antara legalitas, yaitu persoalan kepemilikan yang sah," kata Ketua DPD Projamin Riau, Hotland Simamora, pada awak media di lokasi, Kamis (16/1/2020).

Dia menyinggung masalah pembagian konpensasi, yaitu 20 persen untuk masyarakat  yang selama ini justru banyak yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Tapi di perusahaan ini (PSJ, red) 70 persen sudah diberikan kepada masyarakat, dari luas areal 9 ribu hektar lebih. Bayangkan saja, 70 persennya sudah diberikan ke masyarakat dalam bentuk plasma dan sisanya inti.

"Jadi kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain ada tidak seperti ini, jadi ini bisa jadi panutan bagi perusahaan-perusahaan lain. Makanya saya lihat banyak perusahaan yang mau monopoli, banyak yang mau mencari keuntungan besar, tapi tidak memperhatikan masyarakat kecil," tandasnya. 

Karena itu, sambungnya, atas persoalan yang dialami PT. PSJ maka pihaknya akan coba melakukan pendekatan kepada pemimpin di pusat. Di sinilah, bang DPD Projamin bergerak guna menunjukkan perjuangan pak Jokowi yang pro rakyat.

"Pro rakyat yang sesungguhnya adalah rakyat yang membutuhkan bantuan, rakyat yang menjerit, rakyat yang perlu diperjuangkan di tingkat Pusat. Kita akan melaporkan persoalan ini kepada Presiden, kami dari Projamin akan berjuang untuk kepentingan rakyat, asal untuk kebenaran, dan bukan untuk kebohongan. Kalau untuk rakyat, dan untuk yang benar, kita siap maju bersama rakyat," tegasnya.

Menurutnya, bang semestinya perusahaan-perusahaan besar yang ada,  mereka harus berpikir untuk memikirkan kepentingan masyarakat. Walaupun mereka bergesekan antara perusahaan dengan perusahaan, seharusnya lihat juga kepentingan masyarakat di situ.

"Kita buktikan, berapa perusahaan yang ada di sini yang mempunyai pola KKPA, yang ada Plasmanya, boleh kita lihat. Masyarakat yang ada disini cuma mempertahankan periuknya, bukan untuk mencari kekayaan. Hanya untuk mencari makan, bahkan mereka masih punya utang dan nyicil ke Bank, cuma punya dua hektar, bagaimana orang yang ribuan hektar sana, harus dipikir jugalah itu," tukasnya. (sam) 

 Editor : Andy