Menurut Afrizal ,APBD Rohil 2022 harus mencapai angka Rp 5 Triliun, pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, keberadaan Chevron di wilayah Rohil yabg akan habis masa kontraknya akan diganti Blok Rokan yang pengelolaannya di bawah BUMN PT. Pertamina .

Blok Rokan itu sebagian besar berada wilayah Rokan hilir daerah lain ,siak dan bengkalis.

Ia mengatakan 1200 sumur ladang minyak berada di Rokan Hilir dan sumur yang pertama di eksploitasi tahun 1969 berada diwilayah Sintong.

Sebagai siempunyai wilayah, Rokan Hikir sudah semestinya memiliki saham dalam pengelolaan Blok Rokan di Pertamina. Manajemen Pertamina harua ditenui untuk meminta hak masyarakat atas saham Blok Rokan.

"Pertama, kita harus minta masuk saham dulu karena selama ini tidak pernah adanya saham baik daerah maupun pusat tidak ada saham yang ada hanya Dana Bagi Hasil (DBH)," katanya.

10 persen saham untuk masing masing daerah yang di tawarkan Pertamina harus di tolak, angka 25 persen adalah angka alohis bagi daerah sebagai keuntungan saham 25 persen cukup menutupi APBD yang selama ini sempat tidak mendapat hak semestinya.

"Jika uang sudah banyak, bisa berbuat banyak untuk masyarakat, tentu kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat" imbuhnya

Dalam subkontraktor Chevron,lanjut mantan anggota DPRD Rohil ini, dari 260 perusahaan bernaung Chevron tidak ada satupun perusahaan Rokan Hilir semua perusahaan dari pulau jawa bahkan kadang kadang meteka juga tidak tahu dimano lokasi Batang Steel, Balam Gate dan simpang GS.

"Padahal orang Rohil dari kecil telah meniti pipa Caltex semuanya prosedur chevron masyarakat telah memahami aturan didalam, Pertamina harus melakukan lelang terbuka untuk pengerjaan kegiatan di Blok Rokan," harapnya.

"Apabila manajemen Pertamina sudah pegang nama nama orang orang kabupaten Rokan Hilir untuk diperkerjakan pada pekerjaan tersebut " terang

Dengan begitu,tambahnya daerah bisa meningkatkan pendapatan.PAD meningkat APBD dan di harapkan OPD bekerja maksimal. (Syofyan Rambah)