PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Lingkar Aktivis Riau (LAR) periode 2018-2020, mendatangi kantor Bupati Pelalawan, Selasa (18/12/2018). Kedatangan para mahasiswa tersebut guna menyikapi sejumlah persoalan yang tengah melanda negeri bermotto Tuah Sekata ini.

Mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP, para mahasiswa tersebut diterima oleh Wakil Bupati Pelalawan Drs.H. Zardewan, MM, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab.

Dalam orasinya, Koordinator Umum Odi Saputra dan Koordinator Lapangan Endri, secara bergantian menyampaikan keluhan, pernyataan sikap dan tuntutannya. Mereka mengatakan, bahwa saat ini Kabupaten Pelalawan tengah dihadapi berbagai problematika yang sangat rumit di segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, sosial, moral, dan sebagainya.

"Misalnya dalam bidang ekonomi, masih tingginya kemiskinan, korupsi merajarela, dilanjutkan lagi dalam bidang pendidikan yang tidak merata, dan bidang sosial seperti perang saudara, kriminalitas dan lain lain.

Isu-isu beredar melalui medsos banyak program-program yang tidak terselesaikan dengan baik seperti pembangunan renovasi Gedung DPRD Pelalawan, pembangunan IRNA RSUD Selasih, proyek-proyek yang tidak selesai semuanya bersumber dari APBD Pelalawan atau uang rakyat. Kondisi ini bisa mengindikasikan bahwa Pemkab Pelalawan tidak siap dalam pembangunan daerah.

”Kami mahasiwa sebagai agen of control datang karena terpanggil hati nurani menyuarakan persoalan-persoalan di Pelalawan. Kritikan ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah tetapi merupakan peringatan yang harus menjadi bahan evaluasi,” tandas Korlap LAR, Endri, saat orasinya.

Tak hanya itu,  mereka juga menyikapi soal pelayanan adminduk yang dinilai lambat, Direktur BUMD Tuah Sekata yang merupakan mantan napi, kelanjutan Langgam Power yang terhenti begitu saja, mobil aset yang diduga digunakan tak tepat sasaran, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan soal bantuan ke masyarakat terkait penyebrangan dalam kondisi banjir.

Dalam orasinya, mereka menyuarakan lima (5) tuntutan LAR, yakni meminta kepada Bupati Pelalawan untuk memberikan penjelasan terkait penetapan Direktur BUMD Kabupaten Pelalawan yang merupakan mantan koruptor, meminta pada Bupati Pelalawan untuk mencopot dan membuka pengumuman penerimaan Direktur BUMD yang baru secara transparan.

Meminta pada Bupati Pelalawan untuk memanggil dan sekaligus mendenda kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek Pemda Pelalawan, seperti renovasi gedung DPRD, IRNA RSUD Selasih, dan Puskesmas Ukui.

"Kami juga meminta Bupati Pelalawan untuk memberikan penjelasan terkait Anjungan Bono yang tidak terawat sejak dibangun, dan kini dakam kondisi rusak berat. Diminta juga pada Bupati untuk memberikan kejelasan soal berapa jumlah mobil dinas yang diduga digunakan tidak tepat sasaran," katanya.

Demo LAR yang dimulai sejak pukul 13.30 WIB tersebut, hingga pukul 14.45. pertemuan kembali dilanjutkan di ruang rapat lantai 2 Kantor Bupati Pelalawan, yang dipimpin Wakil Bupati Pelalawan. (ndy)