PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan selama dua hari, Sabtu-Minggu (13-14/10) menggelar pelatihan Cascading bagi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Pelalawan. Pelatihan Cascading yang dibuka langsung oleh Bupati Pelalawan ini mengambil dua narasumber dari Kemenpan RI yakni Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenpan RI, Kamaruddin, AK.Msc dan Kabag Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kemenpan RI, Ahmad Hasbi.

Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan HM Harris menyatakan apresiasinya atas kegiatan Cascading yang digelar oleh Bappeda ini. Karena menurutnya, adanya cascading ini diharapkan bisa tercapai semua visi dan misi daerah ini. Dengan adanya pelatihan cascading ini, para OPD jadi bisa mengetahui target kinerja dan penilaian dari pusat.

"Tahun ini nilai kita masih CC, jadi kita targetkan tahun depan, menjadi BB," katanya.

Dia mengatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini sangat tinggi, tetapi profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya dapat terwujud. Hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam  merencanakan  program pada masing-masing OPD.
 
"Karena itu langkah awal penting dalam hal kinerja  adalah melaksanakan fungsi perencanaan yang sesuai dengan rencana jangka menengah dan rencana strategi yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja oleh  masing-masing OPD," tandasnya.

Lanjutnya, guna mencapai kinerja agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat maka diperlukan berbagai macam terobosan guna peningkatan kinerja. Tujuan evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN RB, Kamaruddin AK.Msc, mengatakan masih banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya.

"Jadi tujuan penetapan indikator kinerja untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja yang baik," tukasnya. (ndy)
 

 Editor : Andy