JAKARTA, RIAUBERNAS.COM - Tak lama lagi, organisasi pers tertua dan terbesar di Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), akan menggelar Kongres XXIV PWI 2018, di Solo,27-30 September 2018. Sejauh ini, sudah beberapa bakal calon yang menyatakan siap bertarung, seperti Atal Depari, Hendro Basuki, Hendri Ch Bangun, Sasongko Tedjo, Wina Armada Sukardi, Teguh Santosa dan lain-lain. 

Ketua Umum PWI Margiono, dipastikan tidak akan maju mencalonkan diri kembali, karena yang bersangkutan sudah menjabat selama dua periode berturut -turut, periode pertama tahun 2008-2013, dan kedua 2013 - 2018. Peraturan Dasar dan Perturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI dengan tegas mengatur, bahwa seseorang yang telah menjabat Ketua Umum PWI dua periode berturut-turut tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali. 

Kongres PWI kali ini sangat strategis buat PWI maupun masyarakat pers. Mengapa? Karena ke depan, PWI menghadapi tantangan yang luar biasa, baik dari aspek profesionalisme wartawan yang akan berhadapan dengan media sosial yang semakin liar, aspek perekonomian yang semakin berat, dan aspek politik yang semakin panas. 

"Karena itu, siapa pun pemimpin PWI nantinya akan menentukan kiprah PWI yang akan datang," kata Ketua Tim Pengarah, Ilham Bintang,  saat menyampaikan keterangan pers di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, seperti dikutip situs pwi.or.id, Rabu (12/9).

Ia menjelaskan karena itulah dalam kongres di Solo nanti, tema yang diangkat yakni "Menegakkan Pers Kebangsaan yang Independen, Profesional dan Berintegritas". Pesan dalam tema ini sangat jelas, bahwa arah dan tujuan PWI selama ini, khususnya sekarang dan ke depan tidak bisa lepas dari kebangsaan, profesionalisme, dan integritas. 

Hal ini pula yang akan dipikul oleh Ketua Umum yang baru. Sedangkan pilihan tempat di Solo, di Monumen Pers, itu juga hendak mengingatkan kita bersama, khususnya keluarga besar PWI seluruh Indonesia, bahwa di situlah PWI lahir.
 
Guna memproleh figur Ketua Umum seperti yang diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut, Rapat Pleno Pengurus PWI Pusat pada Selasa lalu (4/9/2018), menyetujui usulan Ketua Tim Pengarah (SC) Kongres XXIV PWI 2018, bahwa semua calon Ketua Umum  PWI Pusat  wajib menandatangani Pakta Integritas. Isinya berjanji: tidak akan melakukan  politik uang dan tidak membawa organisasi PWI ke dalam politik praktis atau  berafiliasi dengan salah satu partai politik. 
 
Dalam Pakta Integritas ini juga disebut, bahwa bila calon ketua umum yang kemudian terpilih menjadi Ketua Umum PWI terbukti terlibat politik uang maka wajib mengundurkan diri. Proses pengunduran ini sesuai dengan PD/PRT PWI. 
 
"Pakta Integritas ini untuk menjaga moral PWI, sekaligus sebagai contoh kepada organisasi lain," kata Ketua Tim Pengarah, Ilham Bintang, didampingi Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Sekjen PWI Pusat Hendry Ch. Bangun, dan Ketua Pelaksana Konres XXIV PWI 2018 Rita Sri Hastuti. 

Lanjutnya, selain menandatangi Pakta Integritas, Calon Ketua Umum PWI Pusat harus memenuhi beberapa persyaratan lain. Diantaranya, yang bersangkutan wartawan anggota PWI yang masih aktif berprofesi; memiliki karya jurnalistik dan ada jejak rekamnya. (*)
 

Sumber : pwi.or.id /  Editor : Andy