ROHIL, RIAUBERNAS.COM - Sekda Rohil menghadiri forum Group Disscution Extrative Industries Tranperancy Initiative (EITI) terkait pembahasan Hasil lifting migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Senin (9/4/2018) di Hotel Aston Kota Batam Kepulauan Riau (Kepri).

Diskusi lifting migas tersebut bertemakan "Peran Kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait tranparansi dana bagi hasil daerah (DBH) Industries Exstrative".

Sekda Rohil Drs.H. Surya Arfan kepada media ini, Senin (15/4/2018), mengakui bersama dengan pihak Kemenkeu dan Dirjen perimbangan, di Hotel Aston Kota Batam, berdiskusi tentang perhitungan hasil lifting migas DBH. Sebagai narasumber juga termasuk Sekda Pemprov Batam .H.Ahmad Hijazi.

Dikatakan Surya, Pada intinya FGD menjelaskan beragam paparan mekanisme tata cara perhitungan produksi lifting migas dana bagi hasil untuk jatah pemerintah kabupaten Rohil hilir.

"Pokok utama dalam FGD menyampaikan usulan, saran dan petunjuk terkait DBH migas berbagai daerah agar penyaluran tepat waktu, jika terjadi penurunan harga lifting, agar segera mungkin diberitahukan, jangan disamakan daerah yang bukan penghasilan DBH migas", pinta Surya.

Selain itu,lanjut Drs. Surya Arfan, kita juga meminta kepada Dirjen perimbangan untuk menghitung ulang dana Bagi hasil migas mulai dari tahun 2013-2017, karena adanya selesih hitung antara pemprov Riau dan pemerintah Pusat yang diperkirakan mencapai Rp 2 Trilun lebih.

"Pemkab Rohil, sambung Surya, mengharapkan Provinsi Riau dapat menjembatani kepada tim Kemenkeu, Dirjen Migas ESDM serta SKK migas untuk menelusuri dimana selesih hitungan lifting migas Rohil tersebut", pinta Surya.

Pihak pemerintah kabupaten Rohil yang menghadiri FGD tersebut, Sekda Rohil Drs Surya Arfan, Kepala Bappeda HM.Job Kurniawan Serta peserta Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Lainnya. (Syofyan)