Rohil (RBC) Rapat Paripurna Terkait pandangan Umum Fraksi fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir Pada Rancangan APBD P- tahun 2026

Rapat paripurna dihadiri 23 anggota DPRD Rohil dari 45 dari pemerintah daerah dihadiri Wakil Bupati Jhony Charles serta sejumlah kepala dinas dan kepala badan dilingkungan pemerintah Rokan hilir

Wakil Ketua DPRD Rohil Maston membuka Sidang rapat Paripurna Terkait penyampaian  pandangan Umum Fraksi Fraksi di aula sidang utama Jumaat ( 25/9/26) malam

Maston menjelaskan Agenda pokok tentang penyampaian pandangan umum fraksi fraksi atas rancangan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024  tentang tata tertib sidang .

Fraksi Golkar Cindy Rahmadani, mengatakan  terkait perubahan APBD 2026 merupakan bagian penting dari proses penyelengaraan pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal kondisi Pembangunan dengan dinamika pelaksanaan program sepanjang tahun 2026

Menurutnya  Fraksi Golkar senantiasa mendukung setiap program pemerintah daerah berorientasi kepada masyarakat memperkuat pelayan publik, mempercepat pemerataan pembangunan meningkatkan kesejahteraan Rohil namun juga tidak terlepas dari pungsi pengawasan legislasi 

Cindy juga mengatakan Fraksi Golkar memandang APBD perubahan bukan sekedar kumpulan dari angka angka menurutnya bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan publik harus mampu menjawab tantangan terhadap kebutuhan masyarakat perubahan baik itu kondisi fiskal perkembangan pelaksanaan dari kebutuhan masyarakat.

Fraksi Golkar mencatat dan merinci nota keuangan apbd perubahan terdapat pendapatan pada rancangan perubahan 2026 diperkirakan Rp 2, 300 triliun, sedangkan belanja 2.382 Triliun , pembiayaan dari Silva Rp 3.369 milyar .Pengeluaran pembiayaan peryataan modal Bank BPR Sebesar Rp 200 Juta

Terkait sektor pajak dan distribusi yang mengalami  peningkatan dan penurunan, Cindy menjelaskan dengan perlunya langkah konkret Pemda mengoptimalkan potensi pad .

" Peningkatan harus  penyederhanaan perbaikan sistem digitalisasi , pelayanan dan optimisasi potensi ekonomi daerah bukan menambah beban dari masyarakat ," ujarnya

Selain itu lanjutnya Partai Golkar menekankan belanja daerah harus berorientasi dari hasil manfaat tersebut harus di arahkan kebutuhan masyarakat, Kebutuhan masyarakat tersebut seperti insfratruktur pendidikan Kesehatan pelayanan dasar , Pertanian, Sektor perikanan  perkebunan , Sektor  UMKM pemberdayaan pengentasan kemiskinan , Pemerataan pembangunan serta peningkatan sektor ekonomi masyarakat

Fraksi Golkar menyingung ada menerima informasi dari pemberitaan terdapat TPP GURU PPPK Periode Bulan  November- Desember 2025 belum di bayarkan

". Angka belum dibayar kepada Guru PPPK Rp 1,4 milyar  jumlah 138 Guru PPPK, Namun sisi lain peryataan Pemerintah kabupaten Rohil bulan Januari 2026 bahwa Gaji TPP ASN 2025 telah di bayarkan tuntas  sebelum tahun 2026,"  terang

Sementara Fraksi PDIP menanggapi APBD perubahan Tahun 2026, Juru Bicara Devi Pranita, menyampaikan APBD perubahan bukan sekedar perubahan angka dalam struktur pembiayaan namun perubahan tersebut harus menjadi instrumen penting melakukan penyesuaian kebijakan anggaran

"Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib efesien ekonomis ,kepatuhan terarah sebagai kebijakan untuk kepentingan masyarakat ," katanya (**)