ADVERTORIAL ROHIL

BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) setiap tahun terus memprogramkan Rumah Layak Huni (RLH). Dan pembangunan RLH di Rokan Hilir setiap tahunnnya terjadi peningkatan. Tercatat, sejak tahun 2001-2014 sudah terbangun 4.942 unit RLH dan tahun 2015 lalu sebanyak 394 unit. RLH ini diprioritaskan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yaitu dengan berkomitmen membantu masyarakat miskin guna memutus mata rantai kemiskinan.

"Rumah layak huni adalah kebutuhan penting bagi warga miskin. Karena keterbatasan ekonomi tidak mampu memenuhinya, jadi dengan adanya bantuan ini kemiskinan dapat dientaskan secara bertahap," terang Bupati Rohil, H Suyatno, belum lama ini, di Bagansiapiapi.
 
Menurut dia, Pemkab Rohil berupaya memenuhi kebutuhan rumah bagi warga miskin dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dalam proses pembangunan tentu merupakan peran aktif masyarakat secara gotong-royong dan semangat kesetiakawanan sosial.

"Artinya, di sana hadir keterlibatan unsur dari pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat,
pengusaha, tokoh agama dan masyarakat, pemuda, serta aparat kepolisian dan TNI. Dan saya melihat ternyata semangat kebesamaan masih ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai cermin dari nilai-nilai kearifan lokal yang terbukti menjadi perekat persatuan dan kesatuhan bangsa," tandasnya.

Dengan program bantuan RLH ini, lanjutnya,  di sisi lain dapat memberikan dampak positif. Salah satu diantaranya yakni dapat menekan angka kemiskinan.

"Minimal,  masyarakat miskin itu tidak lagi memikirkan soal tempat tinggal lagi. Apalagi program RLH tahun anggaran 2015 sudah terealisasi 100 persen," ujarnya.

Saat ini, sambungnya, jumlah RLH yang selesai dibangun di tahun anggaran 2015, tercatat sebanyak 384 unit yang tersebar di delapan belas kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Rohil. RLH yang dibangun ber tipe 36 yang per unitnya menelan anggaran antara Rp 72 juta hingga sampai Rp 85 juta.

"Penyerahan RLH ini langsung kepada masyarakat atas nama Bupati yang dilakukan oleh Kepala Bapemas Rohil. Dan kepada masyarakat yang menerima  diharapkan dapat menjaga dan merawat RLH tersebut sebaik-baiknya. Yang paling penting, manfaatkan sebaik-baiknya dan jangan diperjualbelikan," ujarnya.

Untuk bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin menjadi Rp80 juta per unit tahun 2016 lalu dari sebelumnya hanya Rp75 juta per unit tahun 2014.

"Alhamdulillah, tahun 2015 kemaren sudah terbangun 394 unit, dimana per kepenghuluan mendapat jatah 2 unit. Pagu anggaran per unitnya Rp 80 juta," katanya.
 
Sistem pengerjaanya, menurutnya, tidak lagi dilaksanakan rekanan kontraktor melalui sistem tender proyek, akan tetapi pembangunannya dilakukan dengan sistem swakelola langsung dari kelompok masyarakat (Pokmas). Pemkab sendiri sengaja menunjuk pokmas sebagai pelaksana, dan sengaja tak memilih kontraktor agar pembangunan sesuai dengan ketentuan dan tidak dibenarkan banyak mengambil keuntungan.

Selain infrastruktur jalan, diprioritaskan juga pembangunan pemukiman masyarakat terlebih lagi di
wilayah pesisir, salah satunya di pedesaan yakni membangun rumah bantuan bagi masyarakat miskin, dengan harapan dapat memberantas kantung kemiskinan di daerah.

Karena itu, dirinya mengharapkan agar Pokmas dapat menjaga amanah dengan membangun secara baik dan benar infrastrukturnya, bukan semata-mata mencari keuntungan. Karena jika demikian maka siaplah berurusan dengan penegak hukum.

"Kalau dulu RLH cuma dibangun dari papan berbentuk panggung dengan pagu anggaran hanya Rp19 juta, saat ini RLH dibangun secara permananen menggunakan batu dengan anggaran Rp80 juta," ungkapnya.

Sejauh ini, sebanyak 384 unit Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Rokan Hilir, sudah diserah
terimakan oleh Bupati Rohil melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) kepada masyarakat yang berhak.

Sementara itu, Kepala Bapemas Rohil Hj Murniwati mengatakan, sebanyak 384 RLH itu berada disetiap kelurahan/kepenghuluan dan masing-masing mendapatkan sebanyak dua unit.

"Saat ini pengerjaannya sudah 100 persen selesai dan totalnya 384 unit tersebar di 18 kecamatan," katanya.

RLH yang dibangun ini, terangnya masih sama dengan tahun sebelumnya yakni type 36, hanya saja  tampilannya yang dibedakan. Sementara untuk biaya yang dianggarkan tiap kelurahan/kepenghuluan itu berbeda, tergantung lokasi dan daerahnya.

"Biayanya bervariasi, mulai dari Rp72 juta hingga Rp85 juta. Kalau untuk Rp72 juta itu biasanya lokasinya mudah dijangkau. Sementara untuk daerah pesisir seperti Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas dianggarkan Rp85 juta, karena selain lokasinya jauh akses transportasinya pun sangat sulit," jelasnya.

Dia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang telah menerima RLH untuk tidak diperjual belikannya.

"Memang tidak ada sanksi tertulis, namun tetap saja tidak boleh dijual setelah mendapatkan bantuan tersebut, karena bantuan ini berasal dari pemerintah untuk masyarakat yang susah," tegasnya.
 
Ia mengakui bahwa ada pekerjaan tahun 2015 yang tidak bisa dilaksanakan dan baru bisa dikerjakan tahun 2016 seperti pembangunan Resetlemen di Kecamatan Rimba Melintang yang akan dibagikan kepada masyarakat korban abrasi sungai Rokan.

"Jumlahnya sekitar 36 unit dan tahun ini masih dikerjakan," katanya.

Keterlambatan pengerjaan Resetlemen itu dikarenakan dianggarkan pada APBD Perubahan 2015 lalu. Karena waktunya singkat, makanya pembangunannya baru bisa dilaksanakan tahun ini dengan cara dimunculkan kembali.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sendiri membantah bahwa pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) tidak dianggarkan dalam APBD 2016 ini. Hal itu tidak benar, karena pembangunan RLH mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di bagian wilayah di Rohil. Dan program tersebut tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Yang jelas tidak benar bahwa pembangunan RLH dihentikan. Pembangunan tetap jalan. Hanya saja porsi akan berkurang," ujar Bupati.

Ia menegaskan, bahwa sama sekali tidak benar pembangunan RLH tak masuk anggaran. Padahal pembangunan RLH masih dianggarkan. Semua berjalan seperti biasa. Hanya saja kemungkinan porsinya yang berkurang. Semua ini diakibatkan terjadinya devisit anggaran sebesar Rp.812 milyar dari DBH. Mudah-mudahan ini semua terwujud sesuai keinginan.

"Jangan yang begitu menjadi berita tak baik. Mungkin kemarin di ajukan 100 hanya di setujui 75 saja, ini contohnya. Tapi kalau tidak diangarkan saya rasa tidak mungkin," kata Bupati mengakhiri.
(Adv/hms/karydi)




Editor    : Ai