JAKARTA, RIAUBERNAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen sampai 5,3 persen di tahun 2016, sebagaimana ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Menurut JK, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menstimulasi perekonomian agar tetap berjalan. Di antaranya, memperbaiki sistem perbankan dan juga sistem birokrasi. Di samping, mengeluarkan paket kebijakan ekonomi.

"Strategi pertumbuhan ekonomi tetap saja bagaimana kita tumbuhkan pertanian. Untuk stabilitas kebutuhan kita investasi di bidang manufacturing, dengan cara memperbaiki infrastruktur, memperbaiki sistem perbankan, memperbaiki birokrasi supaya tumbuhnya lebih baik. Pasar terbuka," kata JK, Jumat (5/2), seperti dikutip dari BeritaSatu.com.

Sementara itu, terkait ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di awal tahun 2016, dikatakan JK, terjadi bukan karena perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, terjadi murni karena bisnis.

"Gelombang PHK kan sudah lama. Itu bukan karena ekonomi keseluruhan, ada juga karena ekonomi seperti pertambangan karena harga batubara turun. Itu ada hubungannya kemudian dengan Ford karena kecil penjualannya tapi umumnya dipakai di daerah alat berat, pertambangan ya itu berhenti," jelasnya.

JK juga menegaskan bahwa rencana penutupan pabrik elektronik perusahaan asal Jepang bukanlah dampak dari kerja sama pembangunan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Tiongkok. Penutupan lebih karena alasan efisiensi dan alih teknologi perusahaan tersebut sehingga harus ada penggabungan sejumlah pabriknya di Tanah Air.

"Apalagi sejumlah pabrikan otomotif asal Jepang justru menaikkan produksinya di Indonesia, seperti Toyota dan Honda," katanya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2016, pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, kurs Rp 13.900 per dolar AS. Kemudian, pendapatan negara dan hibah ditetapkan Rp 1.822,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1.820,5 triliun di antaranya merupakan penerimaan dalam negeri, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun.

Sementara itu, belanja negara dipatok Rp 2.095,7 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa senilai total Rp 770,2 triliun. Dengan postur tersebut, APBN 2016 ditargetkan mengalami defisit Rp 273,2 triliun.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan anggaran untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur publik, terutama jalan, bendungan, irigasi, dan pembangkit listrik dalam APBN 2016, mencapai Rp 313,5 triliun atau naik 8 persen dibanding APBNP 2015 sebesar Rp 290,3 triliun.

Bambang menambahkan, upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran mendapat stimulan dari penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan dana desa. Tahun ini, pemerintah menyalurkan KUR sekitar Rp 160 triliun dengan suku bunga murah, sebesar 9 persen. Sedangkan dana desa pada 2016 dianggarkan Rp 47 triliun, meningkat 126 persen dari tahun lalu sebesar Rp 20,8 triliun. (***)



Editor    : Ai