SIAK, RIAUBERNAS.COM - Sebanyak 2000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Siak telah lenyap di Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak Bulan Februari-Maret 2021.

Dengan hilangnya data mencapai 2000 KPM Bansos itu, tidak sedikitnya warga Siak mengamuk di kantor Kampung dan Lurah. Belum lama ini Kantor Dinas Sosial juga diserbu oleh Penghulu dan lurah se Kabupaten Siak mempertanyakan nama warga yang hilang dari penerima Bansos tersebut. 
 
"Kalau saya tengok, Mensos Risma pencitraan aja sebetulnya. Kadang kalau saya tengok gambar-gambar Bu Risma (Mensos) di media sosial geli pula saya, jauh lebih bagus Bu Khofifah. Ini jujur saya bilang," kata Kadinsos Kabupaten Siak Wan Idris kepada awak media, Sabtu (24/4/2021).
 
Jika Kementrian Sosial tidak sanggup, Lanjut Dia, Serahkan saja ke Kabupaten/kota yang mengurus, dari pada data tersebut hilang. "Benahilah data, kesejahteraan itu berawal dari data. Saya sudah komplain di What'sApp Grup (WAG) Kementrian Sosial terkait data kita yang hilang ini, tetapi belum ada tanggapan," tambah dia. 
 
Wan Idris menjelaskan, KPM Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Siak sebanyak 12 ribu. Kementrian Sosial memerintahkan agar memverifikasi dan memvalidasi lagi data itu, sebab ada NIK yang tidak valid. 
 
Maka kita laksanakanlah perintah Kemensos ini, sehingga kita verifikasi dan validasi data KPM, lalu terdapat 8.000 KPM yang kami ajukan. Saat Kementrian Sosial menurunkan lagi, "Data kita itu hilang sebanyak 2000 lebih. Bahkan hal serupa juga terjadi di kabupaten/kota lain di Indonesia," cerita  Wan Idris.
 
Berdasarkan kejadian itu, Wan Idris menyebutkan bahwa kabupaten/kota dibikin pusing oleh Kementrian Sosial. Ia langsung melayangkan protes ke Kemensos melalui WAG namun tidak ada ditanggapi. 
 
"Kemensos menyuruh kami mengulang verifikasi terkait itu lagi, tentu yang kami ajukan sebelumnya sia-sia, lembur siang malam untuk memverifikasi kemarin. Saya sampaikan di WAG Kementrian Sosial bahwa kerja kami di kabupaten sia-sia, kadang kita tak dihargai oleh Kemensos," kesalnya. 
 
Wan Idris juga mengkritisi cara Kemensos menyurati Dinsos kabupaten/kota, yang terkesan ala militer. Dalam surat Kemensos, kata Wan Idris, kabupaten/kota diminta menyelesaikan verifikasi dalam waktu 3 hari. 
 
"Dibuat di suratnya bahwa pukul 00.00 data sudah harus dikirim. Padahal cakupan daerah luas dan sebarannya banyak, tentu ini berat. Nanti perintahnya begitu terus. Pas sudah kita kerjakan, data hilang pula, pusing jadinya," kata dia. 
 
Wan Idris meminta kepada Kementrian Sosial agar pelaksanaan penyerahan Bansos, baik BST maupun Bantuan Sosial Pangan (BSP) diserahkan saja kepada kabupaten/kota. Kabupaten/Kota lebih memahami KPM, sehingga tidak ada yang hilang datanya saat pendistribusian bantuan.
 
"Mestinya saat ini kita sudah masuk pendistribusian bantuan tahap III, biasanya warga menerima sekarang tak menerima, malah data hilang pula. bikin saya pusing lagi, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kemensos tentang ini. Masyarakat mana mau tahu, yang dianggap salah tentu kita, padahal data hilang di Kemensos," kesalnya. (Van)