PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Sebagai upaya memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran di sekolah, pihak sekolah diberikan kewenangan untuk memesan atau membeli perlengkapan siswa seperti buku pelajaran dan yang lainnya dengan mengunakan dana BOS. Dan di tahun 2021 ini, semua pembelanjaan atau pemesanan harus melalui Siplah. 

Namun berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh media ini, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pelalawan ini dalam pengadaan, pemesanan, atau pembelian alat-alat sekolah tersebut, terkesan semacam adanya kongkalikong dengan salah satu distributor dan diarahkan oleh pihak tertentu. 

Seperti di SMP Negeri Bernas Pangkalan Kerinci misalnya, dalam pengadaan alat-alat sekolah seperti buku dan lainnya, sekolah tersebut diduga ada permainan dengan salah satu penerbit atau distributor. 

Terkait dugaan tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri Bernas, Sudirman, S.Pd, saat dikonfirmasi media ini, Senin (5/4/2021) mengatakan, terkait pemesanan alat-alat sekolah seperti buku dan lainnya, pihaknya memang sudah memesan ke salah satu penerbit atau distributor. Namun kalau dibilang ada diarahkan oleh MKKS atau pihak tertentu, itu tidak ada. 

Sudirman menjelaskan, waktu itu para kepala sekolah yang ada di Rayon satu ada pertemuan dengan MKKS di SMPN 2 Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh beberapa Penerbit atas distributor. 

"Kami perubahan-perubahan kurikulum kan tidak tahu, jadi orang dari penerbit itu lebih tahu, jadi mereka menyampaikannya. Kami pun merevisi juga lagi karena buku kami seperti buku BMR misalnya, itukan masih ada jadi kami hanya penambahan saja," ucap Sudirman. 

Memang dalam petermuan itu, lanjutnya, MKKS menyampaikan kepada kami, tapi masalah membeli, itu tergantung kepada sekolah masing-masing. Yang jelas kalau diarahkan ke satu penerbit atau distributor itu tidak, ya terserahlah sekolah masing-masing dimana mau membeli. Ya kebetulan penerbitnya sama, kalau nanti berbeda penerbitnya tentu isinya juga berbeda. 

"Saya juga kurang tahu pasti mereka itu dari penerbit atau hanya distributor, mereka ramai tu, dan hanya menyampaikan melalui MKKS, tetapi kalau membeli itu terserah sekolah masing-masing," katanya. 

Kemudian saat ditanya, kenapa sekolah sudah terlebih dahulu memesan ke penerbit atau distributor, sementara dana buku yang berasal dari dana BOS itu di tahap dua baru bisa diajukan, dan tahun ajaran baru juga belum dimulai?. 

Sudirman beralasan, "Kalau inikan masalah kurikulum, seandainya bukunya tidak dipenuhi jadi bagamana anak mau belajar. Sekarang kan direvisi, jadi harus ada pedoman kita, harus ada kurikulum kita, harus ada buku kita. Dan pemesanannya pun lewat Siplah". 

Dan ketika ditanyakan, apakah ada arahan dari MKKS, kalau pemesanan bukunya harus ke penerbit atau distributor ini, Sudirman menjawab, "kalau itu tidak, MKKS hanya menyampaikan,". 

Dijelaskannya, alasan sekolah SMP Bernas memesan buku ke penerbit atau distributor tersebut, karena guru bidang studi itu ada ikut pelatihan, jadi kita tanya dengan guru, mana buku yang cocok dengan kita, "Jadi guru tersebut mengatakan kalau kita yang cocok yang ini pak, jadi buku itu kita sesuaikan dengan guru yang mengajar, dan kita sesuaikan dengan kurikulum. Dan kami hanya merevisi kekurangannya, tidak semuanya, karena sebagian sudah ada," katanya lagi. 

Dan ketika ditanya, apakah ada iming-iming atau dijanjikan oleh penerbit atau distributor tersebut, apabila pesan sama mereka maka dijanjikan persentase fee yang lebih besar atau diajak jalan-jalan ke luar kota seperti yang terjadi di beberapa kecamatan. Dengan gaya sok bersih, Sudirman menjawab, "Oh kalau itu saya tidak, saya terus terang saja. Yang jelas kita pesan ke penerbit atau distributor tersebut karena menurut guru yang mengajar buku itu yang sesuai," ucapnya. 

Terkait pengadaan kebutuhan lainnya seperti sampul raport, kenapa harus memesan dari percetakan yang ada di Pekanbaru, sementara di Pangkalan Kerinci sendiri ada, apakah ada kedekatan atau persentase fee-nya lebih besar, "Kalau itu saya hanya meneruskan dari yang lama. Saya kan baru dua tahun disini, jadi saya hanya melanjutkan dari kepala sekolah yang terdahulu, tidak ada saya merubah. Alasannya, kualitasnya kita sudah tahu, kan begitu, jadi saya hanya melanjutkan dari yang lama," jawabnya. 

Namun saat ditanya berapa harga per eksemplarnya untuk sampul raport, dengan  gaya pura-pura binggung, Sudirman mengatakan lupa. "Kalau harga saya lupa pulak tu berapa pastinya, karena bayarnya kan pakai siplah, sekitar 50an ribu kalau tak salah, karena siplah kan yang bayar bendahara bukan kepala sekolah," katanya. 

Namun ketika disampaikan oleh media ini, memang yang bayar bendahara tetapi kan sepengetahuan kepala sekolah dan kepala sekolah yang menanda tangani SPJ-nya, Sudirman menjawab 'iya'.

Terkait persoalan adakah MKKS mengarahkan para kepala sekolah di Rayon satu yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Langgam dan Bandar Seikijang untuk hanya ke penerbit atau distributor tertentu saja, Sekretaris MKKS Rayon Satu Zulpiandry, M.Pd, ketika dimintai tanggapannya oleh media ini mengatakan, bahwa MKKS tidak ada mengarahkan sekolah harus memesan atau membeli ke Salah satu penerbit atau distributor saja. 

"Kita (MKKS, red) tidak ada mengarahkan. Untuk pemesanan atau pembelian perlengkapan siswa di sekolah, itu terserah sekolah masing-masing mau ke penerbit atau distributor mana. Tapi kalau MKKS Rayon lain saya tidak tahu," kata Zulpiandry. (Sam)