SIAK, RIAUBERNAS.COM - Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Siak, Awaludin, menyesalkan sikap pihak Pelindo 1 yang tidak ada Etikat baik dan tidak sopan dalam menyambut tamu di kantor Pelindo 1 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, Selasa (16/6/2020). 

Hal itu terjadi saat rombongan Komisi 2 DPRD Kabupaten Siak, yang diwakili oleh Awaludin, Asisten I Setda Kabupaten Siak Drs. L. Budhi Yuwono, Msi, Kabag Pertahanan Setda Siak Aditya Chitra Smara, Camat Tualang Zalik Efendi, Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur Heri Suparjan, dan ahli waris masyarakat yang bersengketa Husnul khatimah. 

Rombongan tersebut dihadang diluar Gedung oleh Fadilah, yang mengaku sebagai bagian hukum Pelindo 1, dan Manajer Teknik Iswan Ansukarto. 

Perdebatan sengit pun terjadi antara Fadila dan Rombongan Komisi 2, beruntung penjelasan dari Asisten 1 Setda Siak Budhi L Yowono diterima oleh pihak Pelindo, pengukuran titik koordinat kedua belah pihak pun terjadi dan lahirlah sebuah berita acara kedua belah pihak.

"Dari rapat-rapat mereka sangat persuasif, mereka tidak ada keberatan, tapi ketika kita tadi datang, mereka sangat tidak bersahabat kepada kita. Ini menjadi etika bagi pengusaha-pengusaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten Siak," jelas politisi PKB tersebut.

Dijelaskan Awaludin, sebagai daerah yang menjunjung tinggi adab ketimuran, Pemerintah dan wakil rakyat hadir kesini, tapi mereka hanya menyambut diteras aja, itu menandakan mereka tidak baik, bahkan sempat ada perdebatan dan berhasil diselesaikan oleh Asisten I Sekdakab Siak Budhi L Yuwono.

"Saya inginkan beberapa pejabat di Pelindo ini di evaluasi, karena tidak memahami tupoksi masing-masing," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten I Sekdakab Siak Drs Budhi L Yuwono, usai mengukur titik koordinat yang saling beririsan itu, mengaku melanjutkan hasil rapat kemarin dan turun kelapangan untuk mengukur. 

"Kami tim fasilitasi klaim masyarakat dilahan penguasa Pelindo 1 Kampung Pinang Sebatang Timur. Kami hari ini mengambil titik koordinat, pojok-pojok, siku-siku dari pada penguasaan Pelindo, tadi emang ada keberatan dari PT. Pelindo, namun dapat kami sampaikan bahwa hari ini hanya mengambil titik koordinat saja," jelas Budhi menjawab pertanyaan awak media terkait perselisihan itu.

Dijelaskan Budhi, bahwa Pemerintah daerah hanya memfasilitasi antara klaim masyarakat dengan  penguasaan Pelindo, jika ada irisan-irisan antara klaim masyarakat dengan PT. Pelindo, maka akan kita diskusikan lebih lanjut, apakah melalui jalur hukum, atau apakah PT. Pelindo bersedia untuk dimediasi, nanti kita lihat.

Pada intinya, mediasi ini dilakukan sebagai mencari solusi titik tengah, win-win solusion, dimana PT Pelindo juga berusaha di areal masyarakat, ada kerjasama lah PT. Pelindo dengan kehidupan masyarakat disini, tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan perselisihan, dimana perusahaan dan masyarakat dapat saling mengisi, berdampingan dalam segi ekonomi masyarakat.

"Kita berharap ada titik temu saling menguntungkan, tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan Pelindo, karena PT. Pelindo berusaha membutuhkan dukungan masyarakat dan tentunya juga berdampak ekonomi ke masyarakat," ujarnya.

Perihal lahan yang diklaim masyarakat, tapi berimpitan dengan lahan Pelindo lebih dan kurang ada 7 hektar. "Perihal pengukuran Kordinat, nanti hasil pengukuran Kordinat ini nanti kita overlay kan dari data yang ada ke kita, karena data dan sertifikat dari Pelindo ini ada di kanwil BPN. Perlu diketahui juga bahwa PT. Pelindo menguasai lahan ini sudah ada sertifikatnya, tinggal perlu kita mengetahui apakah sertifikat ini ada beririsan dengan masyarakat atau tidak," pungkasnya.

Sementara itu, Perwakilan dari Pihak bagian hukum Pelindo 1, Fadila, melemparkan permasalahan itu ke bagian Cabang yaitu bapak Manajer Teknik Iswan Ansukarto. "Saya hanya perwakilan direksi aja pak, silahkan tanya bagian cabang sini yaitu pak Iswan," ujar Fadila, sembari menunjuk Iswan Ansukarto untuk menjelaskan.

Awak media kembali melanjutkan pertanyaan kepada Manajer Teknik Pelindo 1 Iswan Ansukarto. Namun dirinya enggan berkomentar secara rinci terkait persoalan lahan yang beririsan dengan keluarga Alm. M Ali itu. 

"Gak usah dulu lah pak, inikan masih tahap-tahap, udah-udah lah, gak usah dulu nanti ada rapat dengan bupati barulah," cetusnya. (Van)

 Editor : Samsul