Rohil ( RBC ) Rapat Paripurna DPRD Rohil dengan agenda Penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap RPJMD tahun 2025-2029

Rapat dibuka Wakil Ketua Imam Suroso didampingi Ketua DPRD Ilhammi dan Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi serta dihadiri 
23 anggota DPRD dari 45 orang berbagai unsur Fraksi fraksi ,Kamis (25/9/2025)  Malam

Wakil Ketua DPRD Rohil Imam Suroso mengatakan Ranperda RPJMD telah disampaikan Bupati pada Rapat paripurna Ke- 22 pada masa persidangan ke III

"Mari lah kita dengarkan bersama pandangan umum fraksi fraksi DPRD Rohil terhadap Ranperda RPJMD 2025 2029," ajak  Imam Suroso 

Sebanyak 6 Fraksi DPRD Rohil ,Golkar ,PDIP, PKS, PKB, Fraksi GSIR, Fraksi Gabungan Indonesia Maju (GIM) menyampaikan pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan RPJMD 2025 membaca langsung .Sedangkan dua Fraksi lagi Nasdem dan Fraksi Demokrat tidak membacakan pandangan umum dengan alasan mempersingkat waktu  

Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi fraksi ranperda RPJMD 2025-2029 disampaikan Bupati Rohil melalui Sekda Rohil Fauzi Efrizal 
pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi  Golkar menekankan penting pembangunan infrastruktur sebagai misi dan misi dalam RPJMD  tahun 2025- 2009 "Pemerintah daerah juga sependapat peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan kunci untuk membuka daerah masih terisolasi ," katanya

Saran peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan kunci untuk membuka kota isolasi wilayah memperlancar konektivitas antar Kecamatan kepulauan, dusun serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Dalam konteks tersebut pemerintah sekda menegaskan komitmen meningkatkan tingkat kemantapan Jalan secara bertahap melalui pembangunan jalan baru perbaikan serta pelebaran jalan yang ada program prioritas diarahkan agar proporsi Jalan dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya sehingga standar keamanan dan kenyamanan lalu lintas dapat terjadi

Upaya ini lanjutnya akan difokuskan jalur-jalur dengan volume kendaraan tinggi agar mobilitas masyarakat distribusi barang serta pada kegiatan ekonomi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan efisien

Dalam dokumen telah terdapat juga program sekolah rakyat merupakan mandatory dari kebijakan nasional hingga diharap dapat guna meningkatkan kualitas SDM

Program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja juga telah dituangkan dalam dokumen RPJMD yang nantinya dijabarkan dalam program perangkat daerah

Pemerintah dalam hal ini sependapat dengan masih rendahnya proyeksi PHD dapat disajikan dalam rancangan dokumen RPJMD bila dibandingkan kebutuhan daerah guna pendanaan berbagai program strategis proyeksi  telah mengakomodif perkiraan pencapaian serta metode perhitungan 
namun tidaklah tertutup kemungkinan daerah dapat melakukan upaya- strategis, inovatif dan upaya optimalisasi PAD

Dimana saat ini terus dilakukan secara intens namun di tengah rendah daya beli masyarakat hal ini merupakan tantangan serius bagi pemerintah

"Maka bersama ini kita berharap  dukungan semua stakeholder guna perbaikan peningkatan pad di masa yang akan datang ," ujarnya

Menanggapi pandangan umum Fraksi  PDIP perjuangan terkait sinkronisasi misi dan program strategis 
Sekda mengatakan 
RPJMD 2025 -2029 merupakan dokumen yang mengintegrasikan Visi Misi pelajaran ke dalam program-program prioritas yang lebih operasional dan terukur sehingga program tersebut, tidak hanya bersifat normatif

Pemerintah juga mendukung Fraksi PDIP  bahwa pembangunan pemantapan layanan dasar baik pendidikan dan kesehatan maupun bidang sosial merata di setiap wilayah

Pemantapan SDM yang unggul, agamis dan berbudaya telah memfokuskan pembangunan infrastruktur pendidikan begitu juga peningkatan kualitas .Dimana Guru akan menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah pada lima tahun kedepan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan dikendalikan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang didukung oleh Menpan RB per triwulan wujud monitor monitoring yang dilakukan adalah perjanjian kinerja kepala daerah dan seluruh kepala perangkat daerah

Terkait laporan kinerja serta monitoring rencana aksi kepala daerah ada sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memantau prestasi kinerja dan Realisasi keuangan di seluruh perangkat daerah dan

Proses pembangunan baik melalui dari perencanaan hingga pelaksanaan peran masyarakat menjadi penting. Pemerintah berkomitmen menyampaikan informasi terkait penyusunan RPJMD melalui forum konsultasi, musrenbang

Hal itu bertujuan agar masyarakat juga dapat memahami arah kebijakan pembangunan sekaligus memberi masukan yang konstruktif dalam pelaksanaan

Pemerintah daerah juga telah merangkul telah merangkul perangkat daerah pihak Kecamatan forum anak LSM serta  instansi vertikal maupun  perbankan

Menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat terkait program prioritas kepala daerah untuk menjawab berbagai permasalahan di tengah masyarakat

Setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah memiliki program yang responsif dan terintegrasi dengan Prioritas pembangunan seperti peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan Jalan penguatan sektor pelayanan publik serta pengembangan ekonomi daerah khususnya di bidang industri barang dan jasa

Program-program ini diarahkan untuk mendukung keras formasi sosial dan ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat

Terkait penataan aset daerah ,Sekda menegaskan bahwa Pemerintah sedang mencari pemulihan peralatan aset yang akan dimaksimalkan dalam rangka mendukung efisiensi sehingga aset yang terbengkalai bisa difungsikan kembali untuk menunjang pemerintahan maupun pelayanan

Saran terkait Pembinaan integritas integritas dan disiplin bagi aparatur pemerintahan berkaitan  pelayanan publik

Pemerintah secara berkesinambungan telah menjalankan aturan dan kebijakan yang menjadi tanggung jawab sesuai kewenangan dengan  pemenuhan terkait pendelegasian tugas masing-masing usulan tugas- tugas masing-masing urusan baik sektor pelayanan publik maupun penerapan fungsi pengawasan

Dalam penyusunan RPJMD diatur dalam peraturan berpedoman penyusunan harus sinkron dengan program nasional dan provinsi artinya seluruh prioritas nasional menjadi prioritas daerah

Ini yang harus dituangkan dalam penyusunan dokumen- dokumen RPJMD dengan perencanaan baik jangka panjang menengah maupun tahunan secara penuh

Kemudian mengakomodir upaya sinkronisasi dan penyelarasan terhadap program-program prioritas nasional seperti program akan bergizi gratis dan efisiensi penganggaran penyelenggarakan

"Ini bukanlah sekedar formalitas melainkan sebuah keharusan agar pembangunan Indonesia berjalan terpadu dan terarah dari pusat hingga daerah ," terangnya

menanggapi pandangan umum fraksi Nasdem, lanjut Sekda bahwa  Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fraksi Partai Nasdem atas apresiasi telah diberikan terhadap penyusunan dokumen RPJMD

"Kami (Pemda) menyadari bahwa penyusunan dan bagian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kebutuhan karena itu pemerintah menetapkan  dan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi kepastian hukum kemudahan perizinan serta penyediaan infrastruktur pendukung ," imbuhnya

Terkait saran memperkuat kerjasama berbagai pihak dalam  membangun sinergi program memperluas akses pasar dan peningkatan nilai nilai tambah potensi unggulan daerah dengan langkah

Pemerintah berharap pembangunan dapat berjalan lebih cepat serta
berkeadilan bagi seluruh masyarakat pemotretan pembagunan 5 tahun kedepan

Sependapat dengan fraksi PKS, BUMD harus dikelola secara profesional transparan dan akuntabel agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap inovasi bisnis serta memastikan orientasi usaha BUMD sesuai dengan potensi unggulan dan kebutuhan masyarakat sehingga kedepannya diharapkan tidak hanya menjadi instrumen peningkatan pad tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat perekonomian lokal membuka lapangan kerja serta mendukung terciptanya pemerataan pembangunan

Pemerataan pembangunan ,bahwa Pemda  sependapat pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan saja tetapi juga menyentuh desa-desa dan wilayah pesisir. Pada prinsipnya rpjmd diarahkan untuk menjamin pembangunan inklusif dan merata prinsip pemerataan pembangunan menjadi sangat penting agar hasil pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan saja tetapi juga menjangkau desa-desa wilayah perbatasan dan pesisir 

"Artinya pembangunan tidak boleh terpusat hanya dimudah perkotaan akan tetapi juga harus menyentuh desa-desa daerah perbatasan serta melihat pesisir sehingga  seringkali tertinggal dalam akses infrastruktur pelayanan data maupun ketepatan," bebernya 

Dimana saat ini bahwa aparatur desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan oleh karena itu pemerintah daerah akan terus memperhatikan peningkatan kesejahteraan teratur desa melalui kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kemudian lanjutnya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyediaan sarana pendukung kerja dengan begitu diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin efektif responsif dan profesional

Selanjutnya menanggapi pandangan umum fraksi PKS mengenai infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan melalui misi pemantapan layanan dasar bidang pendidikan kesehatan dan sosial yang merata pada setiap wilayah dan misi

memantapkan sumber daya manusia yang unggul agamis dan berbudaya menjadikan pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas guru di sekolah menjadi prioritas pemerintah 5 tahun ke depan dengan program pendukung 
yaitu program pengelola program pendidik dan tenaga kependidikan

Program beasiswa berprestasi melalui program pemerintah dan sejahtera rakyat kegiatan fasilitas Kesehatan kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dan sub kegiatan fasilitasi kerja dalam negeri

Sekda juga menegaskan bahwa pemerintah telah menandatangani mou perjanjian kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dengan universitas kebangsaan Malaysia pada 17 Desember 2024

Pemerintah komitmen  menganggarkan bantuan pendidikan bagi anak-anak Rohil sedang menempuh pendidikan di luar negeri pada tahun 2006 melalui program kesejahteraan rakyat

Selain itu mendukung kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dan fasilitasi kerjasama luar negeri dalam pemerataan pembangunan antar wilayah terutama di pedesaan di pedesaan pesisir dan perbatasan pemerintah kota

Sependapat pemerataan pembangunan antara wilayah khusus menjadi prioritas utama pemda memahami kawasan perdesaan pesisir dan daerah perbatasan masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur maupun layanan dasar oleh karena itu dalam rpjmd 2025 sampai 2009 telah dirumuskan arah kebijakan yang berfokus pada pengurangan kesenjangan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar pembuatan pelayanan publik serta pemberdayaan ekonomi lokal di wilayah tersebut

Dengan langkah ini,  diharapkan tidak ada lagi ketimpangan pembangunan sehingga seluruh masyarakat baik di pusat kota maupun wilayah terluar dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata

Sedangkan pada sektor penyediaan air bersih,  komitmen Pemerintah Daerah untuk memperluas akses air minum layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat upaya optimal akan dilakukan menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan memanfaatkan berbagai skema pendanaan pendanaan baik melalui dana alokasi khusus atau dak bantuan kementerian pupr maupun kerjasama dengan pihak ketiga

Pemerintah Daerah akan menyusul strategi percepatan termasuk memperkuat kapasitas PDAM memperluas jaringan distribusi serta memperbanyak sambungan rumah agar manfaat Durolis dapat segera dirasakan masyarakat secara merata dan berkelanjutan

Saran untuk peningkatan
potensi daerah dilakukan melalui pemberian sektor pertanian perikanan dan perkebunan rakyat melalui dukun mudah teknologi dan akses pasar pengembangan industri pengolahan hasil laut

Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah dan pengelolaan potensi kelautan dan posisi secara berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bahari sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru

Peningkatan berbagai potensi Tentu didukung program- program yang ada pada rencana strategi perangkat daerah sejalan dengan pandangan umum 

Pengelola pengelola diperlu harus dilakukan secara lebih baik profesional transparan dan akuntabel ke depan BUMD akan diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus corong peningkatan PAD secara signifikan melalui penguatan tata kelola peningkatan kompetensi manajemen serta optimalisasi potensi usaha dimiliki kebijakan pemerintah

Memperkuat permodalan serta mendorong inovasi usaha BUMD agar mampu bersaing mengoptimalkan peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah dan penyumbang pad secara berkelanjutan dan memperluas kerjasama dengan pihak swasta

Pandangan umum fraksi PKB , Sekda Fauzi Efrizal  menyampaikan bahwa  Pemerintah komitmen penyusunan RPJMD baik  melalui forum konsultasi publik dan rumus dengan lembaga yang lainnya

Penyusunan dokumen RPJMD bertujuan agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan pembangunan sekaligus memberi masukan yang konstruktif dalam pelaksanaan musrenbang dan konsultasi publik

Pemerintah daerah telah merangkul perangkat daerah ya Kecamatan LSM dan instansi vertikal dan perbankan  berupaya melakukan optimalisasi terhadap seluruh potensi pengembangan dan peningkatan pendapatan terutama sektor PAD

Pendapatan asli daerah dan dengan adanya penyelenggaraan option dan pengembangan layanan masyarakat yang berkontribusi terhadap pendapatan akan mendorong upaya kemandirian fiskal daerah

Kemudian Pemda tetap berkomitmen melakukan upaya-upaya penghematan sesuai sesuai arahan dan kebijakan serta tetap memperhatikan kondisi berkembang di masyarakat

Dengan demikian Perlu dukungan semua pihak baik pemerintah pusat Provinsi Daerah maka kendala dan hambatan sehingga dapat terselesaikan dengan baik, 

Dalam penyusunan RPJMD  pedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan dan keamanan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dan diatur juga dalam instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJM di dan restra tahun 2025-2029

Salah satu tahapan dilaksanakan di Bappeda provinsi Riau telah dilakukan tindak lanjut hasil konsultasi. kemudian telah dilaksanakan 
kesepakatan hasil musrenbang dituangkan dalam berita acara hingga akan dilakukan evaluasi pemerintah provinsi Riau SK gubernur  akan ditetapkan menjadi Peraturan daerah dapat diinformasikan

Sekda menerangkan Berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2010 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diganti Permendagri nomor 86 tahun 2017 di mana mengatur secara lebih detail mengenai tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah

Menanggapi pandangan umum fraksi GSIR , bahwa pemerintah telah memberikan apresiasi kepada Fraksi GSIR mengenai penting mendorong pertumbuhan di sektor industri kecil menengah koperasi dan usaha mikro

Terkait Pemulihan ekonomi kreatif memperkuat struktur dan daya saing daerah berbasis potensi unggulan dan ekonomi  biru sesuai arah kebijakan pengembangan UMKM dan operasi berbasis potensi lokal dan strategi

Selain itu meningkatan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dan jejaring kemitraan melalui beberapa program dan kegiatan didukung oleh perangkat daerah terkait kedua pemerintah

Fraksi gerakan solidaritas Indonesia Raya menekankan pentingnya penyediaan dan pembangunan transpor yang berkualitas dan merata di setiap Kecamatan sebagai prioritas utama dalam RPJMD

Pemerintah juga sependapat pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar serta layanan publik, berkualitas merupakan pondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga Memantapkan aksebilitas serta konektivitas Infrastruktur antar wilayah

Atas pandangan gerakan solidaritas Indonesia Raya mengenai pentingnya pembangunan SDM sejalan Dengan peningkatan kualitas SDM menjadi pondasi utama menuju masyarakat yang unggul dan sejahtera tertuang dalam RPJMD 2025-2029

Dimana Visi dan misi maupun kebijakan serta program prioritas telah dirancang memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan percepat pembangunan infrastruktur dasar serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis tata kelola

Proses pembangunan  sambung diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara adil merata dan berkelanjutan sehingga diharapkan dengan ada kebijakan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Terakhir Jawaban pandangan umum Fraksi Indonesia maju terkait konsistensi antara perencanaan dan Realisasi penguatan koordinasi lintas sektor serta pentingnya data dan teknologi informasi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah

"Kami sejalan dengan visi dan misi pembangunan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perjalanan pendidikan kesehatan penguatan SD tata kelola pemerintahan yang transparan serta pengembangan sektor- sektor strategi mendorong ekonomi masyarakat ," ungkapnya  

Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi mendukung pemerintahan  transparan, mendorong aparatur Pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi dan perbaikan layanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik governance

Hal yang terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintahan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagi kegiatan pembangunan karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung percepatan arus data dan informasi antar instansi

Ini menjadi keterpaduan sistem antara pemerintah Bupati dan pimpinan serta
anggota DPRD

Dimana  perjanjian RPJMD 2025-2029 misi sesuai arah kebijakan, program prioritas telah dirancang memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan hingga mempercepat 
pemerataan pembangunan Infrastuktur dasar serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis tata kelola

"Seluruh program  pembangunan diharapkan dalam RPJMD dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil merata, berkelanjutan ," tutup Sekda Fauzi mengakhiri