Rohil, (Riau Bernas .Com )
Sidang Rapat Paripurna 
DPRD Kabupaten Rohil Penyampaian pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggung jawaban pelaksanaan  APBD tahun 2024 

Rapat sidang paripurna Senin (28/7/25) dibuka oleh Ketua DPRD Rohil , Ilhammi didampingi Wakil Ketua Imam Suroso dan Wakil DPRD Rohil Basiran Nur Efendi serta dihadiri 30 anggota DPRD Rohil dari unsur Fraksi fraksi.Sementara dari pemerintah Daerah hadir Wakil Bupati Rohil Jhony Charles , Sekda H.Fauzi Efrizal serta Kepala OPD k

Pada Kesempatan itu Juru Bicara Fraksi PKB ,Andri Yusuf  Silalahi juga menyampaikan penting peningkatan sektor pendapatan belanja dan pembiayaan sehingga tidak lagi mengalami penurunan realisasi di masing-masing OPD

Andri Yusuf Silalahi  mengingatkan OPD selaku penggunaan harus maksimal mungkin namun tidak berbanding lurus dengan kinerja baik sehingga kekurangan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan spek spesifikasi dapat diselesaikan perlu diawasi pada tahun anggaran

Dia berpendapat masukan dan saran bukan keberatan pengawasan dan penyelenggaraan dan  pelaksanaan keuangan itu sendiri, namun ke depan perlu monitoring dan pengawasan terhadap tentang pengelolaan keuangan itu sendiri sehingga tidak mendukung kegiatan pembangunan kedepan harus terkontrol dengan baik

Lanjut Andri Yusuf Silalahi  bahwa Fraksi PKB mengingatkan  orientasi belanja pimpinan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadikan prioritas dibandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dan mengefektifkan monitoring dan pengawasan dan perencanaan anggaran daerah 

"Kami juga berharap  program belanja daerah baik langsung maupun tidak agar penyerapan anggaran di setiap perangkat dapat dimaksimalkan dari tahun ke tahun," harapnya

Selain Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobos terobosan  pemanfaatan APBD kabupaten Rokan hilir dan provinsi Riau maupun pusat

Pemerintah daerah untuk segera pemanfaatan aset-aset di lingkungan pemerintahan di Rokan hilir untuk sebagai sumber PAD

Dimana para pelaku usaha lanjutnya yang masih banyak yang belum memiliki perizinan tersebut tentunya memerlukan peningkatan kinerja terutama pengawasan dan terhadap wajib pajak mana yang belum memenuhi kewajiban perlu ditingkatkan kinerja opd dan satu satuan kerja bawahnya

Dalam hal ini Fraksi PKB juga menyarankan penempatan orang-orang sesuai dengan bidangnya yang dimiliki sesuai kompetensi penilaian bukan berdasarkan kepentingan emosional

" Kami PKB meminta agar Bupati untuk menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih clear objek objektif dan argumentatif sehingga laporan realisasi APBD  memiliki bobot yang objek dan transparansi ," pungkasnya