JAKARTA, RIAUBERNAS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku kecewa dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Pasalnya, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemda masih rendah.

Baik itu pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun pelayanan publik.

Seperti dikutip jpnn.com, Dia mencontohkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan akuntabilitas. Nilai rata-rata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada 2015 jauh dari harapan.

Untuk pemerintah provinsi baru mencapai 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota masih di kisaran 46,39. Karena itu, percepatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah sangat penting dan mendesak. Salah satunya dengan memberdayakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Lulusan IPDN setelah penugasan nanti, saya harapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kerja masing-masing di manapun kalian ditugaskan," tutur Yuddy. (***)




Editor    : Ai