JAKARTA, RIAUBERNAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa UNDP Indonesia mengaku tidak membiayai program untuk mendukung komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Tanah Air. Sebaliknya, dana tersebut berasal dari UNDP Thailand.

"Jadi UNDP Indonesia sudah dipanggil ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk menjelaskan apa yang terjadi. (UNDP) yang di sini tidak tahu, itu UNDP di Thailand yang punya proyek," ungkap JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (15/2/2016), seperti dikutip BeritaSatu.com.

Ia mengatakan bahwa memang pasca beredarnya pemberitaan soal UNDP atau Badan Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) akan membiayai program untuk LGBT di Indonesia senilai Rp 107,8 miliar, fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) kembali menggemparkan Tanah Air


Katanya, namun berdasarkan penelusuran ternyata dana tersebut masuk melalui non government organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Tanah Air. Meskipun, dia enggan

menyebut LSM yang dimaksud.

Untuk itu, JK mengaku telah memerintahkan agar UNDP Indonesia memberitahukan kepada UNDP Thailand

untuk menghentikan program dimaksud. UNDP di sini mengatakan tidak tahu pendanaan LGBT itu dan

tidak mengikuti proyek itu.

"Oleh karena itu, diminta secara organisasi untuk memberitahukan ke Thailand jangan laksanakan itu. Hentikan program yang menurut kabarnya termasuk Indonesia," tegas JK.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada aliran dana sebesar Rp 107,8 miliar yang disebut berasal dari UNDP untuk membiayai program LGBT di Tanah Air. Indonesia dan tiga negara Asia lainnya diwacanakan akan mendapatkan dana dari UNDP ini sebagai bentuk dukungan untuk melegalkan komunitas LGBT. (***)



Editor    : Ai