ROKAN HILIR (Riaubernas) - Sidang paripurna DPRD jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum seluruh fraksi fraksi ranperda anggaran perubahan tahun 2020

Sidang Paripurna dibuka oleh Wakil DPRD Basiran Nur Efendi, didampingi Wakil Ketua DPRD Hamzah dan ze Sementara anggota DPRD hadir 27 anggota DPRD 

Wakil Bupati Rokan Hilir Drs H.Jamiludin, menyampaikan pandangan umum terhadap fraksi fraksi DPRD ,Kamis (17/9/2020) dikantor DPRD jalan lintas pesisir batu enam

 
Pada Pandangan umum Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Bangsa (FGGPB) Wakil Bupati Rohil Drs H.Jamiludin menjelaskan penurunan pendapatan daerah secara signifikan karena global pandemi covid-19 

Dijelaskan Wakil Bupati Jamiludin, Pemda melalui Bapenda tetap melakukan optimalisasi penerima PAD, karena ada beberapa jadi permasalahan terus harus di perbaiki guna meningkatkan PAD namun yang menjadi faktor penurunan target tersebut, 

"Penurunan target pajak karena Kondisi makro wajib pajak tdipengaruhi global pandemic covid-19 ," terangnya 

Kemudian,sambungnya hasil evaluasi penerima semester 1 tahun 2020, Pencapaian penerima sementara mengalami penurunan bila dibandingkan pada semester 1 tahun sebelumnya. 

"Akibat pembatasan sosial dan ruang gerak ditengah masyarakat mengakibatkan sektor ekonomi melemah.
Selain itu pengurangan dan pengeseran anggaran pada program dan kegiatan," paparnya  

Selanjutnya ada peningkatan permintaan, pengurangan pajak, melalui produser keberatan, dan keterbatasan kemampuan SDM aparatur pajak dalam penerapan teknologi informasi 

Wakil Bupati Drs H.Jamiludin menegaskan guna upaya tindak lanjut kondisi pemda melalui Bapenda Rohil akan upaya dalam pemanfaatan sistem teknologi informasi penyelengara pajak daerah 

Untuk penyelengara pajak daerah, menurut dia dengan pengunaan aplikasi E-BPHTB telah terintegrasi melalui Bankriaukepri BPN dan PPAT adanya proses pengembangan aplikasi dalam manajemen penerima pajak daerah

Selain itu, pertimbangan Penghapusan denda pajak serta mempertimbangkan keberatan wajib pajak sesuai aturan berlaku, sehingga dunia usaha dapat berjalan dengan baik 

Terkait dengan saran masukan Disdukcapil, Drs H.Jamiludin, mengatakan, Dari segi pelayan Pemda Disdukcapil telah melaksana penganggaran pelayanan mobil keliling setiap tahun, tapi belum maksimal karena fasilitas belum memadai .

Wabup menyampaikan Pandangan tentang optimal dan pemberdayaan BUMD belum memperolehi penghasilan begitu signifikan

"Pemerintah terus berusaha untuk pembenahan pengembangan BUMD guna peningkatan PAD,"jelasnya 

Akhir jawaban pemerintah pandangan fraksi GGPB Kendati, mohon maaf, apabila jawaban pemerintah belum memenuhi dan materi esensi pandangan umum fraksi anggota dewan,

"Seluruh materi pandangan umum menjadi acuan dan referensi serta panduan memformulasikan pemda pemerintah pada anggaran perubahan tahun 2020," tutup Wabup (Syofyan Rambah)