JAKARTA, RIAUBERNAS.com - Dalam pertemuan dengan para pelaku industri jasa keuangan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/1) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para pelaku industri jasa keuangan, bahwa saat ini negara Indonesia sudah masuk dalam era persaingan atau era kompetisi.

Karena itu, siap tak siap maka harus siap. Untuk itu, industri keuangan diharapkan juga sama. Kalau negara lain bunga bank hanya 4 persen, 5 persen dan 6 persen, maka perbankan di Indonesia nantinya harus seperti itu.

"Siap-siap perbankan, entah jurusnya seperti apa, pasti akan saya cari, pasti akan saya paksa. Entah dengan trigger subsidi, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dulu bunganya 22%-23%,” kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan para pelaku industri jasa keuangan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/1) pagi.
 
Seperti dilansir setkab.go.id, Presiden juga mempertanyakan sikap perbankan di era dulu, yang memberikan bunga untuk usaha kecil sampai 22 - 23 persen, sementara korporasi juga diberi bunga hanya 11 persen - 12 persen.  

"Apa benar? Apa adil? Kalau seperti ini, gap akan semakin besar, gini ratio akan semakin meningkat. Gini ratio kita kemarin 2014, laporan dari Bank Dunia, 0,41, lampu kuning menuju merah," ujarnya.

Presiden Jokowi menegaskan, pihaknya menginginkan bahwa semakin banyak korporasi di Indonesia maka akan semakin banyak konglomerat di negara ini. Tetapi yang kecil-kecil ini, lanjut Presiden, juga perlu diurus agar mereka meningkat, yang mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah.

"Kita minta seperti itu. Mereka juga harus diurus. Oleh sebab itu, tahun ini kita berikan subsidi dari APBN sepuluh koma sekian triliun untuk subsidi agar yang namanya bunga KUR jatuh pada angka 9 persen dari 22 persen," tandasnya.

Nanti, kata Presiden, mau tidak mau perbankan juga akan menghadapi persaingan. "Coba silakan, pakai angka 22 lagi. Ya kan? Ini era persaingan. Orang akan menuju ke yang 9 kan,” tutur Presiden Jokowi.

Karena itu, menurut Presiden Jokowi, mau tidak mau ke depan industri keuangan di Indonesia, industri jasa keuangan di negara ini harus efisien, mau tidak mau.

"Entah yang BPR, BPD, bank swasta, entah bank BUMN, mau tidak mau harus menyiapkan diri menuju era kompetisi ini," katanya.

Titip Dana Desa

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menitipkan kepada seluruh industri jasa keuangan terkait dengan Dana Desa. Ia menyebutkan, tahun lalu pemerintah mentransfer ke desa Rp 20,7 triliun ke 74 ribu desa yang ada negara kita. Sementara tahun ini, pemerintah akan mentransfer dana desa kurang lebih Rp 47 triliun, dua kali lipat lebih.

Menurut Presiden, jumlah dana yang ditransfer ke desa itu besar sekali. Kalau pengelolaannya di
desa, di daerah didampingi industri-industri keuangan ikut masuk ke sini agar uang itu tidak kembali lagi ke Jakarta. Dirinya yakin hal ini akan memberikan dampak daya beli, dampak kesejahteraan, dampak ekonomi di desa akan sangat besar sekali.

"Saya pesan kepada kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali kota, jaga industri jasa keuangan, terutama yang berada di daerah, dampingi ini,” pinta Presiden seraya mengingatkan waktu bertemu dengan 3 ribu kepala desa, di Boyolali, Jawa Tengah, berapa waktu lalu, ia sudah berpesan agar uang itu digunakan untuk infrastruktur yang padat karya, baik yang namanya jalan, yang namanya irigasi.

"Gunakan itu, gunakan material-material yang ada di desamu sehingga uang itu keluar masuknya antar orang ke orang tapi di desa itu saja. Uang itu akan muter terus. Kekurangannya mungkin bisa saya cek, tahun ini akan dilanjutkan, tahun depan dilanjutkan, disimpan di industri jasa keuangan di daerah, di BPR sehingga uang akan muter terus disitu,” kata Presiden Jokowi menambahkan.

Dikatakannya, pemerintah ingin yang kecil-kecil ini juga meloncat naik. Ini yang akan terus dikoneksikan agar tidak lupa pada yang di desa, pada usaha mikro, yang di kampung, di desa, di daerah.

Tampak hadir dalam kesempatan Presiden Jokowi bertemu dengan pelaku industri jasa keuangan itu antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad. (***)
 

Editor        : Ai
Sumber    : setkab.go.id