Rohil (RBC ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dan Pemerintah Rokan Hilir Sepakat menanda tangani Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 menjadi peraturan daerah (Perda)

Kesepakatan penanda Tanganan Ranperda APBD Tahun 2024 menjadi perda antara Pimpinan DPRD Rohil dengan Bupati Rohil Bistamam ,Senin (25/8/25) di aula sidang Utama Kantor DPRD Rohil

Sidang paripurna Ke 19 Masa sidang kedua di pimpin Ketua DPRD Rohil Ilhammi didampingi Wakil Ketua DPRD Rohil Maston ,SH dihadiri 24 DPRD Berbagai unsur Fraksi fraksi

Sidang paripurna ini Penyampaian laporan akhir pembahasan atas Ranperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD TA 2024 oleh Badan anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan Keputusan

Terkait Pelaksanaan  Pertanggung jawaban APBD tahun 2024, Banggar DPRD Rohil , Darwis Syam menyampaikan  kepala daerah dapat  menyampaikan laporan pertanggung jawaban APBD 2024 melampirkan hasil dari pemeriksaan BPK RI

Meskipun sebelum Bupati Rohil telah menyampaikan hasil laporan telah diperiksa dari Badan Pemeriksaan BPK RI namun Banggar DPRD Rohil menyarankan agar Pemda dapat menindak lanjuti hasil Pemeriksaan BPK maupun  LHP

Selain itu pemda dapat  menindak lanjuti terkait  Penurunan tinggi angka kemiskinan oleh karena masih melambatnya penurunan kemiskinan 

lanjut Darwis berharap Sebelum Pengesahan RPJMD  2025 -2029 Banggar meminta  menindak lanjuti penurunan angka kemiskinan serta merincikan angka kemiskinan tersebut .Kemudian Banggar meminta pemerintah daerah untuk meningkat objek pajak pendapat asli daerah, 

Segera membayar gaji tenaga honorer hingga membayar tunda bayar dan menyesuaikan Gaji BUMD sesuai dengan kontribusi pendapat serta menindak lanjuti peryataan Modal Bank Rohil untuk  kebutuhan pelayanan Bangking

"Saran dan pendapat Banggar DPRD Rohil  dapat ditindaklanjuti menjadi kerangka dalam pembahasan APBD serta menjadi acuan  penyempurnaan anggaran pendapatan daerah untuk kedepan ," tutup Darwis

Sementara Bupati Rohil Bistamam mengapresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota Rohil serta Fraksi Fraksi  mana ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024 bisa produk hukum (perda )

"Pandangan umum fraksi fraksi Ranperda laporan pertanggung jawab APBD tahun 2024 disyahkan menjadi perda sehingga dapat diterima oleh masyarakat Rokan Hilir ," harapnya