Rohil (RBC ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dan Pemerintah Rokan Hilir Sepakat menanda tangani Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 menjadi peraturan daerah (Perda)
Kesepakatan penanda Tanganan Ranperda APBD Tahun 2024 menjadi perda antara Pimpinan DPRD Rohil dengan Bupati Rohil Bistamam ,Senin (25/8/25) di aula sidang Utama Kantor DPRD Rohil
Sidang paripurna Ke 19 Masa sidang kedua di pimpin Ketua DPRD Rohil Ilhammi didampingi Wakil Ketua DPRD Rohil Maston ,SH dihadiri 24 DPRD Berbagai unsur Fraksi fraksi
Sidang paripurna ini Penyampaian laporan akhir pembahasan atas Ranperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD TA 2024 oleh Badan anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan Keputusan
Terkait Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD tahun 2024, Banggar DPRD Rohil , Darwis Syam menyampaikan kepala daerah dapat menyampaikan laporan pertanggung jawaban APBD 2024 melampirkan hasil dari pemeriksaan BPK RI
Meskipun sebelum Bupati Rohil telah menyampaikan hasil laporan telah diperiksa dari Badan Pemeriksaan BPK RI namun Banggar DPRD Rohil menyarankan agar Pemda dapat menindak lanjuti hasil Pemeriksaan BPK maupun LHP
Selain itu pemda dapat menindak lanjuti terkait Penurunan tinggi angka kemiskinan oleh karena masih melambatnya penurunan kemiskinan
lanjut Darwis berharap Sebelum Pengesahan RPJMD 2025 -2029 Banggar meminta menindak lanjuti penurunan angka kemiskinan serta merincikan angka kemiskinan tersebut .Kemudian Banggar meminta pemerintah daerah untuk meningkat objek pajak pendapat asli daerah,
Segera membayar gaji tenaga honorer hingga membayar tunda bayar dan menyesuaikan Gaji BUMD sesuai dengan kontribusi pendapat serta menindak lanjuti peryataan Modal Bank Rohil untuk kebutuhan pelayanan Bangking
"Saran dan pendapat Banggar DPRD Rohil dapat ditindaklanjuti menjadi kerangka dalam pembahasan APBD serta menjadi acuan penyempurnaan anggaran pendapatan daerah untuk kedepan ," tutup Darwis
Sementara Bupati Rohil Bistamam mengapresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota Rohil serta Fraksi Fraksi mana ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024 bisa produk hukum (perda )
"Pandangan umum fraksi fraksi Ranperda laporan pertanggung jawab APBD tahun 2024 disyahkan menjadi perda sehingga dapat diterima oleh masyarakat Rokan Hilir ," harapnya