Jakarta – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menargetkan capaian predikat A dalam penilaian SAKIP sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi.

“Hasil penilaian internal dan eksternal dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Namun, untuk mencapai predikat A, kita semua harus bekerja lebih sinergis,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi dalam Webinar Nasional bertajuk "Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A" yang diselenggarakan secara daring, pada Selasa (17/6/2025).

Sebagai informasi, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 tercatat sebesar 69,17 dengan predikat BB (Sangat Baik), dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 70,54, meskipun dengan predikat yang sama.

Dalam forum tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN juga mendorong seluruh jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) agar tidak segan dalam mengidentifikasi serta menyampaikan berbagai hambatan di lapangan.

“Rekan-rekan di wilayah tidak berjalan sendiri. Kami di pusat siap memberikan dukungan, arahan, dan solusi atas kendala yang dihadapi. Jangan sampai ada mata rantai yang terputus,” tegasnya.

Webinar ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian PPN/Bappenas yang memberikan perspektif strategis dalam membangun sistem akuntabilitas yang berdaya saing dan berkelanjutan.