Ketua DPRD Rokan Hilir Minta Pusat Bayarkan Tunggakan DBH

Ketua DPRD Rokan Hilir H. Nasrudin Hasan.

ROKAN HILIR, riaubernas.com - Sultan Syarif kasim membubarkan kerajaannya dan masuk ke Republik, kemudian dia menyumbangkan  harta bendanya yang sipatnya nasional, yang diperkirakan hitungan duit sekarang Rp 3 Triliun, ditambah kursi kerajaan, maka terkenalah orang Riau ramah tamah.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Rokan Hilir H. Nasrudin Hasan, saat menghadiri upacara peringatan HUT Provinsi Riau ke 62, di halaman kantor BPKAD, Jum'at (09/8/2019).
 
Ia mengatakan, bahwa orang Riau terkenal ramah tamah dengan tutur bahasanya, karena bahasa indonesia berasal dari melayu.  Sekarang sudah dihilangkan, hanya disebutkan bahasa indonesia, tapi tak pernah tahu darimana bahasa indonesia tumbuh.

Hal itulah salah satu bukti, bahwa budaya Riau sangat tinggi, dan tidak ada salahnya Riau menjadi pusat budaya dan pusat kemajuan, bagaimana keberpihakan politik kepada masyarakat Riau.

"Saya menilai bahwa pusat masih kurang berkeadilan terhadap Riau, dengan begitu besarnya penghasilan dari Riau, mana porsi pembangunan, kenapa daerah lain banyak masuk APBN, dan Riau tidak banyak", beber Nasrudin.

Lebih jauh Nasrudin Hasan mengatakan, Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan anggaran Rp 1.6 Triliun, dan 6 persennya dana  perimbangan, maka dari itu pusat masih belum berkeadilan terhadap kita.

Dirinya juga mengajak melalui mimbar televisi kepada tokoh-tokoh Riau, berjuang bagaimana mendapat pembangunan, bukan keadilan Riau merdeka, bukan demikian, cuman hanya orang mau menjatuhkan kita diselipkan bahasa Riau merdeka. "Merdeka dalam arti berpikir menentukan kemana arah Riau, dan visi Misi tahun 2025 bisa tercapai atau tidak", cetusnya.

Dengan uang sekarang, lanjutnya, pembangunan tidak akan tercapai, pusat belum juga berkeadilan. Apalagi untuk Pemda Rokan Hilir, sampai hari ini, DBH Triwulan IV tahun 2017 belum dibayarkan sebesar Rp 130 milyar.

Sementara Bila ditagih, pusat bilang sudah kelebihan bayar, dianggap sudah tidak ada. Hal itu sudah selalu terjadi, di tahun 2014 dan 2015, pemotongan sampai Rp 140 milyar, ini adalah modus. "Dengan kearifan orang Riau, pemerintah pusat lihatlah, kami bukan provinsi pengemis, kami hanya ingin menuntut hak", kata Ketua DPRD Ini. (Syofyan)

 


[Ikuti RiauBernas.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar