PEKANBARU, RIAUBERNAS.COM - Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Koperasi Fitrah Harapan (KOFITHAR) sampai saat ini tidak ada kejelasan, padahal sudah lebih 4 bulan permohonan tersebut diterima Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Jakarta. Guna menindaklanjuti hal ini, akhirnya sejumlah pengurus Koperasi menyambangi Kementrian LHK di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta walau dengan dana pas-pasan hasil patungan Masyarakat

"Tapi sesampainya di sana, kami terkejut mendengar berita soal koperasi kami," kata Ketua Kofithar, Muharis, pada media ini, Rabu (6/9).

Kata Muharis, salah seorang sumber di Manggala Wanabakti mengatakan bahwa adanya usulan penolakan IUPhkm aatas nama Kofithar dikarenakan adanya cukong Aseng di balik koperasi tersebut. Apalagi ada Pembela Tanah Air (PETA) yang mendampingi Kofithar semuanya sama ada Cukong Aseng di belakangnya.

Pernyataan ini secara tegas dibantah oleh Ketua Kofithar, Muharis. Menurutnya, sampai saat ini Kofithar masih fokus pada upaya pengurusan ijin Hkm. Nantinya secara komunal areal izin akan dikelola oleh seluruh  anggota Kofithar.

"Ini sesuai arahan Presiden bahwa izin atas nama koperasi dikelola secara korporasi," katanya.

Begitu juga Pangdiv PETA Riau, Bambang S.W, menegaskan bahwa pernyataan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang pernah ada. Pasalnya, mereka salah besar jika menuduh adanya Cukong Aseng di balik komunitas PETA, karena dari awal berdirinya PET, komunitas ini berjuang demi rakyat jelata.

"Jelas-jelas kita adalah Anti Kapitalisme, kok alah dituduh kita dibekingi oleh cukong," tandasnya.

Dikatakannya, selama ini PETA berjuang sesuai Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 45 sesuai naskah asli dan sila kelima butir-butir Pancasila. Sementara mereka yakni NGO yang berada di lingkungan Kementrian LHK dengan jelas mendapatkan aliran dana dari asing, tidak pernah dipersoalkan.

"Tapi kita, PETA, yang murni berjuang tanpa dana dari asing-aseng dan kapitalis serta antek-anteknya, malah difitnah," tegasnya.
 
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Panglima Besar PETA, M. Saleh, terkait persoalan ini. (rbc).


      
Editor  : Andy Indrayanto.