ADVERTORIAL ROHIL

BAGANSIAPIAPI - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melalui Badan Pengelola Perbatasan (BPP) saat ini terus menggalakkan berbagai pembangunan diwilayah perbatasan dengan mengandeng seluruh Stakholder dan instansi Vertikal lainnya yang ada dinegeri seribu kubah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khusunya masyrakat yang tinggal didaerah pesisir.

Agar pembangunan dikawasan perbatasan itu bisa berjalan dirinya mengajak seluruh Stakholder termasuk instansi vertikal agar bersama-sama dengan pemkab rohil untuk mengusulkan berbagai program-program yang berskala prioritas, baik itu kepada pemerintah pusat melalui kementrian terkait maupun kepada masing-masing lembaga. "Beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama pemprop Riau, Pimpinan SKPD, Instansi vertikal, camat dan pihak terkait lainnya membahas tentang pembangunan dikawasan perbatasan," Ujar Wazirwan Yunus.

Sejauh ini memang pembangunan dikawasan perbatasan masih belum maksimal, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah, Karena untuk membangun berbagai insfraruktur didaeah perbatasan selain memakan biaya yang besar juga sangat sulit dilalui oleh transportasi terutama dalam membawa material bangunan. "Makanya pembangunannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia yang dialokasikan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, propinsi maupun Kabupaten," Kata Kepala Badan Pengelola perbatasan (BPP) Rohil, H Wazirwan Yunus S Sos Msi, di Bagansiapiapi.

Menurut Mantan Kabag Humas Setdakab Rohil dizaman kepemipinan H Annas Maamun sebagai Bupati Rohil ini, Digalakkan nya berbagai pembangunan insfraruktur didaerah yang letaknya berbatasan langsung dengan propinsi tetangga dan negara malaysia seperti panipahan dan Pulau jemur, kecamatan Pasir limau kapas (Palika) merupakan salah satu program dari presiden Joko Widodo. Dimana tujuannya untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Nah, agar kesemuanya itu bisa terealisasi makanya kita harus melibatkan satuan kerja (satker) teknis yang berada dipemprop riau.

"Yang jelas kita sudah susun rencana ini kedalam pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bersama pihak terkait ditingkat propinsi maupun kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih," Terangnya. Terkait dengan belum tuntasnya batas negara saat ini sebutnya bukanlah persoalan kita melainkan kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi masalah kawasan berbatasan itu barulah merupakan wewenang kita didaerah," Ungkap Wazirwan.

Disebutkannya lagi, Kedepannya pemprop riau akan dijadikan sebagai pusat percontohan bagi propinsi lainnya yang ada di indonesia. "Untuk propinsi riau terdapat 22 Lokasi prioritas (Lopri) yang terdapat dikabupaten Rohil, bengkalis, dan Meranti. Untuk Rohil sendiri terdapat 5 Lopri yang terletak di kecamatan Bangko, Palika, dan Sinaboi, Kubu Babussalam (Kuba), dan Pekaitan," terangnya.

*Kawasan Perbatasan Harus Miliki Keterpaduan

Lima lokasi Prioritas (Lopri) Pembangunan kawasan perbatasan daerah yang telah diprogramkan oleh Badan pengelolaan perbatasan (BPP) Rohil direncakanan pembangunannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Agar pembangunan kawasan perbatasan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, BPP Rohil sebagai pihak pengelola telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar ada keterpaduan. Dengan begitu, percepatan pembangunannya bisa berjalan dengan baik.

Sebagaimana yang diketahui dipropinsi riau kawasan perbatasan hanya terdapat ditiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan selat melaka dan negara tetangga Malaysia. Tiga Kabupaten itu yakni kabupaten bengkalis, Meranti dan Rokan Hilir. Untuk Rokan Hilir sendiri pembangunan kawasan perbatasan terdapat dilima kecamatan yakni kecamatan Sinaboi, Pasir Limau Kapas (Palika), Bangko, Kubu Babussalam (Kuba), dan kecamatan Pekaitan.

Dikatakan, Dari lima Lopri itu tiga diantaranya akan dimulai pembangunannya pada tahun 2016 ini. Dalam hal ini BPP Rohil telah melakukan koordinasi dengan Instansi vertikal maupun instansi pemerintah Rohil lainnya seperti Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) dan Asisten Bidang Ekonomi Bangunan (Ekbang)," Kata Wzirwan.

Diterangkan, Adapun Insfraruktur yang nantinya akan dibangun dikawasan perbatasan itu seperti Kantor Kecamatan, Gedung sekolah, Pusat Layanan Kesehatan, gedung pertemuan (Pendopo), Jalan, dan Insfraruktur lainnya. pembangunan kawasan perbatasan ini merupakan salah satu dari nawacita ketiga dari Presiden Joko Widodo dalam rangka pemerataan pembangunan dipelosok tanah air," ujarnya.

Selain itu, Salah satu daerah perbatasan yang digesa pembangunannya itu adalah Pulau Jemur yang terletak dikecamatan Palika. Dimana didaerah ini tidak bisa pembangunannya dilakukan oleh pihaknya saja, karena didaerah itu banyak yang harus dibangun seperti sarana kesehatan, pelabuhan, perumahan, pengembangan lokasi wisata, sarana perkantoran dan pelayanan umum lainnya.

"Nah, kan banyak sarananya, jadi ya kita harus bersinergi dengan pihak terkait sehingga semuanya bisa dibangun," sebut Wazirwan. Selain menjalin kerjasama dengan pihak terkait Wazirwan mengaku kalau dirinya akan membawa istansi terkait untuk bertemu dengan empat Mentri diantaranya Mentri PU, kementrian Perikanan dan kelautan (KPP), kementrian Pariwisata, dan kementrian Perhubungan," Pungkasnya. (Adv/Hms/zal)

*Tuntaskan Tapal Batas

Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) saat ini tengah menggesa untuk menuntaskan masalah perbatasan. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya gejolak perebutan diwilayah perbatasan dan mencegah terjadinya konflik ditengah masyarakat.Dinegeri seribu kubah ini masih ada beberapa daerah yang harus diselesaikan tapal batasnya seperti Perbatasan antara rohil dengan Kabupaten Bengkalis, Rohil dengan Rohul, Rohil dengan Kota Dumai dan Rohil dengan Propinsi Sumut.

Wazirwan Yunus berkeyakinan kalau tahun ini perbatasan rohil-Dumai akan selesai, kemudian pada tahun 2017 mendatang tapal batas antara rohil-bengkalis atau rohil-rohul juga akan selesai. Kendati perbatasan antar kabupaten/kota itu nantinya telah selesai, pihaknya juga berkeinginan agar pemprop riau bisa menyelesaikan tapal batas antara Rohil dengan Propinsi Sumut," Harapnya.

Dijelaskan, Perbatasan Rohil-Rohul itu terletak di Kecamatan Tanjung Medan, Dimana didaerah itu terdapat beberapa titik perbatasan yang kerap terjadinya konflik. Untuk itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. "Dari pertemuan terakhir antara kedua kabupaten ini beberapa waktu lalu, kedua belah pihak telah menyetujui titik koordinat yang telah ditetapkan oleh pemprop Riau," ungkapnya.

Diterangkan, Pada tahun 2006 lalu sebutnya kita telah memasang patok perbatasan, Sementara Rohul sendiri belum memasang karena tidak ada anggaran. Namun itu tidak diungkapkan lagi dikarenakan kedua kabupaten abang adek ini telah setuju dengan keputusan pemprop Riau,"kata Wazirwan.

Begitu juga dengan perbatasan antara Kecamatan Rantau Kopar dengan Bengkalis. Tahun ini kedua kabupaten ini akan memfasilitasi untuk melakukan penyelesaiannya dengan melakukan pelacakan tapal batas daerah. Kemudian mengenai perbatasan Rohil dengan Labusel Sumatera Utara (Sumut) juga belum bisa diselesaikan secepatnya. Sebab, permasalahan ini masuk dalam wewenang Pemerintah Pusat. "yang jelas kita berkeinginan perbatasan Rohil-Sumut ini selesai dan dikembalikan pada titik koordinat awal yang telah ditetapkan sejak tahun 1984 silam oleh kementrian Agraria," pungkasnya.(adv/hms/ri)