PELALAWAN, RIAUBERNAS.COM - Polemik pasca putusan kasasi MA yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Riau di lahan PT. PSJ, makin terus bergulir. Berbagai opini dan pendapat saling bertebaran di mass media, dengan subyektifitasnya masing-masing.
Tak pelak, kondisi ini membuat para petani yang selama ini notabene menjadi mitra dari PT. Peputra Supra Jaya (PSJ), berada diantara kepentingan dua perusahaan besar yang saling berlawanan. Situasi dan kondisi seperti ini membuat keprihatinan tersendiri bagi Kades Gondai, Kecamatan Langgam, Zulfahmi.
Zulfahmi, kepada media ini, Kamis (30/1/2020) menuturkan, bahwa pihaknya menginginkan persoalan ini bisa diselesaikan dengan melihat berbagai pertimbangan adanya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut sebagai mitra.
"Kita hormati dan hargai Keputusan MA, namun terkait dengan lahan masyarakat, maka demi kelangsungan hidup petani yang tergabung di dalam koperasi yang bermitra dengan PT. PSJ, harus dicari jalan keluar yang bisa menyenangkan semua pihak," ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk persoalan hukum dan segala hal yang melingkupi persoalan ini, diakuinya bahwa hal tersebut sudah bukan level dirinya lagi untuk berkomentar. Dirinya hanya menginginkan agar ditemukan solusi yang tepat bagi masyarakat yang tergabung dalam koperasi.
"Saya harap masyarakat jangan terprovokasi dengan statemen-statemen yang makin memperkeruh suasana. Masyarakat harus tetap menjaga agar situasi dan kondisi daerah ini tetap kondusif," tandasnya.
Zulfahmi yang pernah menjadi Sekretaris Koperasi Gondai Bersatu di tahun 2012-2013 menilai, bahwa perusahaan PSJ pada masa itu cukup baik. Artinya, hasil yang didapatkan selalu memakai sistim bagi hasil yang merata pada setiap anggota Koperasi.
"Kalau sekarang terjadi persoalan seperti ini, saya pikir bukan level saya lagi untuk mengeluarkan statement. Toh perusahaan juga kini tengah melakukan upaya terbaik dalam mencari solusi bagi masyarakat atau petani," ujarnya.
Dikatakannya, dirinya berharap agar persoalan ini cepat menemukan jalan keluarnya, dan jangan ada pihak-pihak yang memprovokasi sehingga persoalan ini semakin keruh. Dan bagi masyarakat yang tidak memahami persoalan ini secara detail, bisa menanyakan hal ini pada pihak desa.
"Sehingga dengan begitu, tidak ada pihak-pihak yang mengeluarkan tanggapan atau statement yang dapat merugikan kita semua," tandasnya.
Sementara itu, Humas PT. PSJ, Saputra Hidayana, saat dikonfirmasi soal polemik yang terjadi pasca eksekusi mengatakan, bahwa pihaknya sejauh ini tetap mematuhi Keputusan MA meski tetap menempuh upaya-upaya hukum lainnya, semisal putusan Peninjauan Kembali (PK) yang masih ditunggu keputusannya.
Namun diharapkan juga agar masyarakat yang tidak tahu secara runtun tentang kebun PT. PSJ dari awal, agar bisa mengkonfirmasi langsung ke pihak perusahaan melalui Humas.
"Dengan begitu tidak menimbulkan persoalan baru lagi, yang mengakibatkan munculnya opini-opini liar bagi yang tidak mengerti," tukasnya. (sam)