JAKARTA, RIAUBERNAS.COM - Tujuh Kepala Daerah menanda tangani surat kesepahaman pemekaran Papua Tengah. Ketujuh kepala daerah tersebut adalah, Bupati Mimika, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak. Sedangkan dua lainnya adalah wakil Bupati Deiyai dan wakil Bupati Paniai.
Surat yang ditanda tangani oleh ketujuh kepala daerah itu, tertanggal 1 November 2019 di Timika. Dalam surat tersebut, mereka sepakat ingin pembentukan Provinsi Papua Tengah. Surat kesepahaman ditandatangani oleh tujuh kepala daerah di Papua.
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan, pembentukan Provinsi Papua Tengah masih dalam pengkajian. Sejauh ini, pemerintah baru menyetujui penambahan provinsi baru, yakni Papua Selatan.
"Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada provinsi Pegunungan Tengah berpusat di Jayawijaya, Wamena. Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah, bukan Pegunungan Tengah. Papua Tengah meliputi Timika, daerah Mepago, sama daerah Nabire. Itu pusatnya ada di Timika," ungkap Tito Karnavian, Rabu (30/10/2019).
Rapat kesepakatan terkait pembahasan Provinsi Papua Tengah oleh tujuh kepala daerah di Papua,
Pemerintah sebelumnya menyepakati pemekaran Papua Selatan. Keputusan itu diambil meski masih dalam kondisi moratorium pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah pun berdasarkan aspirasi masyarakat karena mempertimbangkan beberapa hal.
Pada intinya, lanjut Tito, aspirasi itu berasal dari kawasan selatan, tengah, dan pegunungan tengah. Kendati demikian, idealnya pemekaran di Papua dilakukan dalam beberapa wilayah, bukan hanya satu saja. Hanya saja, masih mempertimbangkan anggaran yang dimiliki negara.
"Jadi di utara ada satu, tengah satu, bawah satu, itu kira-kira idealnya. Idealnya lagi si, lima, tapi anggarannya enggak cukup. Itu kemudian kita melakukan bertahap. Sudah ada satu suara itu di Papua Selatan," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.